Firdaus Hasbullah: Persatuan Bangsa Tak Kokoh Tanpa Keadilan Sosial

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, menilai persatuan bangsa tidak cukup dibangun lewat seruan kebangsaan. Menurut dia, persatuan harus ditopang keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Pandangan itu disampaikan Firdaus dalam Simposium Kebangsaan bertajuk “Menjaga Indonesia: Persatuan, Keadilan dan Masa Depan Bangsa” di UIN Raden Fatah Palembang, Sabtu, 14 November 2026. Forum tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang dan Ketua PGK Bursah Zarnubi.

Simposium Kebangsaan di UIN Raden Fatah dan Para Narasumbernya

Simposium itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi. Di antaranya Prof. Dr. Qadariah Barkah, M.H.I., Prof. Dr. Nuni Gofar, M.Si., Prof. Dr. Febrian, S.H., M.Hum., Dr. Syahril Jamil, M.Ag., Dr. Zulfikri Suleman, Ugi Kurnia Gusti, Ph.D., dan Dr. M. Husni Thamrin.

Firdaus yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengatakan, persatuan, keadilan, dan masa depan bangsa merupakan tiga persoalan yang saling berkaitan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam upaya menjaga keutuhan Indonesia.

Menurut dia, tantangan persatuan saat ini semakin kompleks seiring terbukanya ruang publik, derasnya arus informasi, dan menguatnya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memicu polarisasi apabila tidak diimbangi kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.

Namun, Firdaus mengingatkan bahwa persoalan persatuan tidak bisa hanya dilihat dari sisi perbedaan politik maupun pandangan masyarakat. Kesenjangan sosial, ketimpangan kesempatan, dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum juga menjadi persoalan mendasar yang dapat menggerus kepercayaan publik.

“Tidak mungkin kita terus-menerus berbicara tentang persatuan apabila masyarakat masih merasakan ketimpangan dan ketidakadilan. Persatuan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Firdaus.

Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Penegakan Hukum

Dalam konteks pembangunan daerah, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bagi Firdaus, kebijakan pembangunan yang timpang hanya akan memperlebar jarak antara negara dan warganya.

Firdaus juga menilai masa depan Indonesia tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun elite politik. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Karena itu, ia mendorong tumbuhnya ruang dialog yang lebih produktif dibandingkan perdebatan yang berujung pada polarisasi. Kritik, menurut dia, perlu disertai gagasan dan solusi agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

Ia mengatakan, PGK Sumatera Selatan ingin mengambil bagian dalam membangun tradisi intelektual melalui diskusi, kajian, dan pertukaran pemikiran mengenai berbagai persoalan kebangsaan.

Organisasi, kata dia, tidak seharusnya hanya aktif dalam kegiatan sosial dan organisatoris, tetapi juga perlu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap persoalan daerah maupun nasional.

“Menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga membutuhkan kualitas pemikiran dan tindakan nyata,” ujarnya.

Kritik yang Harus Disertai Gagasan dan Solusi

Firdaus berharap simposium tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi seremonial. Berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan gagasan konstruktif untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menegaskan, menjaga Indonesia membutuhkan komitmen bersama yang diwujudkan melalui pemikiran, tindakan, persatuan, dan keberpihakan terhadap keadilan.

“Mari kita menjaga Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pikiran, tindakan, persatuan, dan keberpihakan terhadap keadilan,” kata Firdaus.

Simposium di UIN Raden Fatah itu juga menjadi penanda bahwa ruang akademik masih dipercaya sebagai tempat merumuskan gagasan kebangsaan. Kehadiran Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dan Ketua PGK Bursah Zarnubi memberi bobot tersendiri bagi forum tersebut.

Latar Belakang: Mengapa Isu Keadilan Sosial Menemukan Momentumnya

Pernyataan Firdaus menyentuh persoalan yang jarang dibahas dalam forum kebangsaan. Seruan persatuan sering kali berhenti pada ajakan meninggalkan perbedaan politik. Padahal, menurut dia, akar persoalan bisa lebih dalam: kesenjangan sosial dan ketimpangan kesempatan.

Dalam banyak diskusi publik, istilah persatuan dipakai untuk menutup kritik. Firdaus justru membalik logika itu. Ia menempatkan keadilan sebagai prasyarat, bukan pelengkap. Tanpa keadilan, persatuan hanya jadi slogan yang mudah retak ketika kepentingan kelompok berbenturan.

Pandangan tersebut relevan dengan kondisi Sumatera Selatan. Sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam, Sumsel menghadapi tantangan klasik: bagaimana memastikan hasil bumi dan energi benar-benar dinikmati masyarakat kecil, bukan hanya segelintir pihak.

Firdaus menyebut pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai salah satu pilar penting. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, menurut dia, menjadi ukuran apakah pembangunan benar-benar merata atau hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Simposium itu menghasilkan sejumlah pandangan yang diharapkan menjadi rekomendasi. Firdaus menekankan pentingnya tindak lanjut agar forum tidak berhenti sebagai acara seremonial. Gagasan yang lahir dari diskusi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan atau gerakan nyata.

Bagi PGK Sumatera Selatan, simposium menjadi bagian dari upaya membangun tradisi intelektual. Organisasi masyarakat, kata Firdaus, perlu terlibat dalam kajian kebangsaan, bukan hanya kegiatan sosial.

Ke depan, publik akan menunggu apakah rekomendasi simposium direspons oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lain. Isu keadilan sosial dan pemerataan pembangunan akan terus menjadi ujian bagi janji-janji kebangsaan.

Firdaus menutup dengan ajakan yang sederhana: menjaga Indonesia lewat pikiran, tindakan, persatuan, dan keberpihakan terhadap keadilan. Bukan hanya kata-kata.

Analisis Redaksi

Pidato Firdaus Hasbullah di UIN Raden Fatah bukan sekadar retorika politik. Ia menyentuh titik lemah wacana kebangsaan yang sering mengabaikan akar persoalan: ketimpangan. Selama ini, seruan persatuan lebih sering dipakai untuk meredam kritik daripada menyelesaikan penyebab perpecahan.

Yang menarik, Firdaus tidak berbicara dari menara gading. Ia adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI, daerah yang bergantung pada sektor sumber daya alam. Pernyataannya tentang pengelolaan SDA yang berpihak pada rakyat menjadi semacam ujian bagi dirinya sendiri dan elite politik di daerah.

Namun, simposium seperti ini selalu berisiko berhenti sebagai acara seremonial. Tanpa tindak lanjut konkret, gagasan tentang keadilan sosial hanya akan menjadi kalimat pembuka yang indah. Publik berhak menuntut agar rekomendasi forum akademik semacam ini benar-benar masuk ke ruang kebijakan.

Keadilan sosial memang bukan tema populer di panggung politik. Tetapi, seperti kata Firdaus, kepercayaan hanya tumbuh jika keadilan dirasakan. Persatuan yang dibangun di atas ketimpangan hanya menunggu waktu untuk retak.

Sumber: sumsel.jarrakpos.com, uinradenfatah.ac.id