Dugaan Korupsi Proyek Gedung Convention Center UPI: 2 Tersangka dan Sikap Rektor

Dugaan korupsi proyek Gedung Convention Center di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyeret dua orang tersangka. Rektor UPI menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Tinggi.

Kabar itu pertama kali dilaporkan Kompas.com edisi Bandung pada 14 November 2026. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pimpinan kampus memilih tidak menempuh jalur konfrontatif terhadap penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang merinci identitas kedua tersangka, nilai kerugian negara, maupun pasal yang disangkakan. Yang diketahui publik baru sebatas status tersangka dan sikap Rektor UPI.

Kronologi yang Terbuka Sejauh Ini

Informasi yang beredar menyebut proyek yang disorot adalah pembangunan Gedung Convention Center di lingkungan UPI. Proyek ini masuk kategori pekerjaan konstruksi kampus yang pembiayaannya bersumber dari anggaran institusi.

Penanganan perkara berada di ranah Kejaksaan Tinggi. Penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pada proyek tersebut. Namun, urutan peristiwa sebelum penetapan tersangka tidak dipaparkan dalam kutipan berita yang tersedia.

Ketiadaan rincian itu bukan hal aneh pada tahap awal penyidikan. Penyidik biasanya menahan informasi strategis sampai berkas perkara dianggap matang, terutama jika masih ada saksi yang belum diperiksa atau dokumen yang belum disita.

Yang jelas, kasus ini menambah daftar persoalan hukum di sektor pengadaan barang dan jasa publik. Proyek gedung kampus, seperti halnya proyek infrastruktur lain, melewati tahapan perencanaan, lelang, kontrak, pelaksanaan, hingga serah terima.

Sikap Rektor UPI dan Pihak yang Terlibat

Rektor UPI memilih sikap hormat terhadap proses hukum. Pernyataan itu disampaikan tanpa menyebut nama tersangka maupun membantah temuan penyidik.

Posisi tersebut lazim diambil pimpinan perguruan tinggi negeri ketika institusinya tersangkut perkara. Kampus bukan lembaga penegak hukum. Kewenangan menetapkan tersangka berada pada penyidik, bukan pada senat akademik atau rektorat.

Meski begitu, sikap hormat saja tidak menyelesaikan persoalan. Publik menunggu penjelasan soal posisi kedua tersangka: apakah mereka pihak internal kampus, penyedia jasa konstruksi, konsultan, atau panitia pengadaan.

Dalam banyak kasus korupsi proyek kampus, pihak yang tersangkut biasanya berasal dari tiga kelompok:

• Pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan di lingkungan institusi;
• Penyedia jasa atau kontraktor pelaksana pekerjaan;
• Konsultan perencana maupun pengawas proyek.

Belum ada konfirmasi resmi soal kategori mana yang melekat pada kedua tersangka. Karena itu, penyebutan nama atau jabatan siapa pun akan menjadi spekulasi yang tidak berdasar.

Latar Belakang: Mengapa Proyek Gedung Kampus Rawan

Pengadaan konstruksi di perguruan tinggi negeri memiliki karakter khas. Anggaran berasal dari negara, tetapi pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda.

Nilai kontrak proyek gedung biasanya besar. Perencanaan teknis, pengawasan mutu, dan pencairan termin pembayaran melibatkan berlapis dokumen. Di titik inilah celah penyimpangan sering muncul: mark-up volume pekerjaan, pengurangan spesifikasi material, atau penggelembungan harga satuan.

Pola penyimpangan semacam itu tidak otomatis terjadi di UPI. Status tersangka pada dua orang belum berarti ada kerugian negara yang telah dihitung. Penyidik masih perlu menetapkan nilai kerugian keuangan negara melalui audit.

Proses audit inilah yang biasanya paling lama. Penghitungan kerugian negara pada proyek konstruksi butuh penilaian teknis atas fisik bangunan, bukan sekadar mencocokkan angka di dokumen kontrak.

Untuk konteks perbandingan, penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa secara umum diatur dalam kerangka pemberantasan korupsi yang menempatkan pengadaan publik sebagai salah satu sektor paling rawan. Kejaksaan memiliki kewenangan menyidik perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara, termasuk yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan.

Dampak ke Kampus dan Reputasi Institusi

Bagi UPI, penetapan tersangka membawa dua tekanan sekaligus. Pertama, tekanan hukum yang harus dihadapi secara kelembagaan. Kedua, tekanan reputasi di hadapan publik akademik.

UPI merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Indonesia dengan sejarah panjang sebagai lembaga pendidikan guru. Nama besar itu membuat setiap persoalan hukum di dalamnya cepat menjadi perhatian, jauh melampaui lingkup kampus di Bandung.

Dampak paling langsung dirasakan pada kelangsungan proyek. Jika penyidikan berlanjut, pekerjaan fisik bisa tertunda atau dihentikan sementara. Serah terima gedung yang sudah direncanakan berpotensi bergeser.

Dampak lain menyangkut tata kelola. Kampus kemungkinan perlu mengevaluasi prosedur pengadaan dan pengawasan proyek agar kejadian serupa tidak terulang. Evaluasi internal semacam ini biasanya menjadi tuntutan pertama dari komunitas akademik ketika kasus hukum mencuat.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Perlu Ditunggu Publik

Ada beberapa hal yang layak diikuti dalam perkembangan kasus ini. Pertama, identitas dan status hukum kedua tersangka. Kedua, dugaan peran masing-masing dalam proyek.

Ketiga, nilai kerugian negara hasil audit. Keempat, pasal yang disangkakan, apakah terkait Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, apakah ada tersangka tambahan di luar dua orang yang telah ditetapkan.

Selain itu, publik menunggu apakah penyidik akan melakukan penahanan. Penetapan tersangka tanpa penahanan adalah hal yang biasa pada tahap awal, tetapi dinamikanya sering berubah setelah pemeriksaan saksi dan penyitaan dokumen selesai.

Sikap Rektor UPI yang menghormati proses hukum memberi ruang bagi penyidik untuk bekerja tanpa tekanan institusional. Namun, ruang itu juga menuntut transparansi dari kampus sendiri, terutama soal penggunaan anggaran proyek yang kini disorot.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan korupsi Gedung Convention Center UPI bukan sekadar persoalan dua orang yang berstatus tersangka. Ia menyentuh titik paling sensitif dalam tata kelola perguruan tinggi negeri: bagaimana uang publik dikelola oleh lembaga yang seharusnya menjadi contoh integritas.

Sikap Rektor yang menghormati proses hukum patut diapresiasi sebagai langkah awal. Tetapi menghormati hukum tidak sama dengan berdiam diri. Kampus perlu menyiapkan mekanisme internal untuk memastikan kegiatan akademik tidak terganggu, sekaligus membuka diri terhadap audit independen atas proyek yang dipersoalkan.

Yang paling menentukan justru transparansi penyidik. Selama identitas tersangka dan dugaan perannya tidak diumumkan, ruang spekulasi akan tumbuh liar, dan reputasi orang-orang yang tidak terlibat bisa ikut tercoreng. Pengumuman resmi yang terukur akan jauh lebih menyehatkan daripada pembiaran informasi beredar tanpa kendali.

Bagi publik, kasus ini adalah pengingat bahwa pengawasan proyek publik tidak berhenti pada seremoni peletakan batu pertama. Ia berlanjut sampai dokumen pertanggungjawaban diperiksa dan hasilnya bisa diakses siapa saja.