Trump Akan Lebih Nekat Langgar Aturan usai Kalah Pemilu, Kata Pakar

Pakar menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertindak lebih nekat melanggar aturan dan norma setelah pemilihan umum sela berakhir dengan kekalahan kubu Partai Republik. Peneliti senior Arab Centre Washington DC, Amy Hawthorne, menyebut Trump kini kehilangan kendali atas Kongres.

Penilaian itu disampaikan Hawthorne di tengah tudingan korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama Trump menjabat. Menurut dia, masa jabatan yang hampir berakhir justru membuat presiden berusia 80 tahun itu lebih berani melampiaskan kemarahan.

Kronologi Kekalahan Partai Republik di Pemilu Sela

Pemilihan umum sela menjadi titik balik bagi pemerintahan Trump. Kubu Partai Republik menelan kekalahan, dan kendali atas Kongres berpindah tangan. Hasil ini mengubah peta kekuatan politik di Washington dalam dua tahun terakhir masa jabatan Trump.

Hawthorne menilai pergeseran itu bukan sekadar perubahan komposisi kursi. Kongres yang dikuasai Partai Demokrat membuka ruang penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintahan Trump selama ini.

"Tentu saja, Trump dan sekutunya akan melawan semua upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Pada masa jabatan pertamanya, ketika Kongres yang dikendalikan Partai Demokrat melakukan penyelidikan, Trump dan rekan-rekannya menolak untuk mematuhi panggilan pengadilan dan menghalangi proses pengawasan. Sekarang, sebagai presiden yang masa jabatannya hampir berakhir dan telah kehilangan kendali Kongres, Trump kemungkinan akan melampiaskan kemarahannya dengan lebih berani melanggar aturan dan norma," kata Amy, dikutip dari CNN Indonesia.

Pernyataan itu merujuk pada pola yang sudah terbaca sejak periode pertama. Ketika penyelidikan Kongres berjalan, tim Trump memilih menolak panggilan pengadilan dan menghalangi proses pengawasan. Kini, dengan kendali Kongres di tangan lawan politik, pola serupa dinilai berpotensi terulang dengan intensitas lebih tinggi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Amy Hawthorne bukan nama baru dalam kajian politik Timur Tengah dan Amerika Serikat. Sebagai peneliti senior non-residen di Arab Centre Washington DC, ia mengamati keterkaitan kebijakan luar negeri AS dengan kepentingan bisnis keluarga Trump.

Dalam analisisnya, Hawthorne menyoroti sejumlah nama yang akan menjadi sasaran penyelidikan Demokrat. Salah satunya Steve Witkoff, utusan Timur Tengah Trump, yang disebut memiliki keterkaitan dengan usaha mata uang kripto bersama putranya.

Nama lain yang masuk radar adalah Jared Kushner, menantu Trump yang dijuluki "utusan perdamaian". Kushner disebut menerima pendanaan dari negara-negara Teluk untuk perusahaan ekuitas swasta yang dimilikinya.

Anggota Kongres Robert Garcia (D-CA) bahkan melontarkan label keras terhadap lingkaran dalam presiden. Garcia menyebutnya sebagai "keluarga kriminal Trump" — istilah yang menurut Hawthorne akan dipakai Demokrat untuk memperkuat kasus politik.

"Rakyat Amerika geram dengan korupsi Trump dan pemerintahannya," ujar Hawthorne, menegaskan bahwa tekanan publik menjadi bahan bakar utama agenda pengawasan di Kongres.

Latar Belakang: Jejak Bisnis Trump di Timur Tengah

Sejumlah kasus yang disebut Hawthorne memperlihatkan pola kedekatan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan bisnis pribadi. Demokrat, menurut dia, akan menyoroti investasi Uni Emirat Arab dalam usaha mata uang kripto yang didirikan Trump bersama putra-putranya.

Selain itu, ada kesepakatan real estat yang dinilai menguntungkan Trump di kawasan Timur Tengah. Pendanaan negara-negara Teluk untuk perusahaan ekuitas swasta milik Kushner melengkapi daftar tersebut.

Kombinasi ini membuat isu Timur Tengah menjadi target utama penyelidikan. Bagi Demokrat, berkas-berkas itu menyediakan jejak dokumen yang bisa ditelusuri, bukan sekadar tuduhan politik tanpa dasar.

Hawthorne menegaskan Demokrat telah mengetahui hal ini dan sudah bersiap. Namun ia mengingatkan satu kendala mendasar: investigasi dan pertempuran di pengadilan membutuhkan waktu, dan pertanggungjawaban hukum berjalan lambat.

Dampak: Agenda Penyelidikan Kongres dan Target Pertama

Dengan kendali Kongres, Demokrat memiliki sejumlah instrumen untuk menekan pemerintahan Trump. Hawthorne merinci langkah-langkah yang kemungkinan segera diambil:

• Memerintahkan sidang resmi di komite-komite Kongres.
• Mengeluarkan surat panggilan untuk dokumen dan kesaksian para pejabat serta pihak swasta terkait.
• Merujuk bukti pelanggaran kepada jaksa federal untuk proses hukum lebih lanjut.

Ketiga langkah itu bukan tanpa risiko politik. Panggilan Kongres bisa dibalas dengan perlawanan hukum, dan prosesnya bisa berlarut-larut hingga mendekati pemilihan presiden 2028.

Karena itu, Hawthorne menilai tujuan jangka pendek Demokrat bukan semata hasil hukum. Mereka ingin memperkuat kasus politik terhadap apa yang disebut Garcia sebagai "keluarga kriminal Trump".

Pengungkapan dugaan korupsi akan dipakai untuk menimbulkan kerusakan politik maksimal pada Trump dan para pendukungnya dari Partai Republik saat pemilihan presiden 2028 mulai bergulir.

Peta kekuatan politik AS saat ini bisa dilihat dari laporan lembaga riset independen seperti Pew Research Center, yang secara rutin memotret pergeseran opini publik terhadap pemerintahan petahana.

Langkah Selanjutnya: Perlawanan Trump dan Perlombaan Waktu

Hawthorne memperkirakan Trump tidak akan tinggal diam. Dengan masa jabatan yang tersisa singkat, presiden AS itu dinilai punya alasan lebih kuat untuk melawan setiap upaya akuntabilitas.

Perlawanan bisa berbentuk penolakan mematuhi panggilan Kongres, penghalangan proses pengawasan, atau langkah hukum untuk memperlambat penyelidikan. Semua itu pernah terjadi pada periode pertama dan kini berpotensi diulang.

Di sisi lain, Demokrat menghadapi tekanan waktu. Pertanggungjawaban hukum bergerak lambat, sementara kalender politik terus berjalan menuju 2028.

Yang tersisa adalah pertarungan dua arah: Trump berusaha menahan laju penyelidikan, Demokrat berusaha mengubah temuan menjadi amunisi politik. Hawthorne menempatkan Timur Tengah sebagai medan utama benturan itu.

Analisis Redaksi

Pernyataan Hawthorne menyoroti satu hal yang jarang dibahas dalam pemberitaan soal Trump: kekalahan pemilu sela tidak otomatis melemahkan presiden, tetapi justru bisa menghapus sisa-sisa rasa tanggung jawab politiknya. Seorang presiden yang masih berharap dipilih kembali punya insentif untuk menjaga citra. Presiden yang sudah tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan punya insentif sebaliknya.

Karena itu, prediksi bahwa Trump akan "lebih berani melanggar aturan dan norma" bukan ramalan kosong. Itu kesimpulan logis dari pola yang sudah terekam: menolak panggilan pengadilan, menghalangi pengawasan, dan membangun narasi bahwa setiap penyelidikan adalah serangan politik. Yang berubah hanya besarnya tekanan, bukan metode perlawanannya.

Bagi Demokrat, jebakan terbesarnya adalah menganggap penyelidikan sebagai tujuan akhir. Hawthorne sendiri menyebut pertanggungjawaban hukum berjalan lambat. Jika sidang dan surat panggilan hanya menghasilkan kebuntuan prosedural, publik yang disebut "geram" itu bisa kehilangan kepercayaan pada proses. Kerusakan politik maksimal yang diincar justru berisiko berbalik arah jika tidak ada hasil konkret sebelum 2028.

Yang paling perlu diawasi bukan retorika kedua kubu, melainkan apakah Kongres benar-benar menembus tembok perlawanan eksekutif. Di titik itu, kualitas demokrasi AS diuji, bukan sekadar nasib politik satu orang.