Golkar Serahkan Prabowo Pilih Wapres Pengganti Gibran, Ini 8 Nama di Bursa

Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan sosok yang akan mengisi kursi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Bagi Golkar, tiga tahun sisa pemerintahan Prabowo bukan waktu untuk coba-coba.

Sikap itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, merespons proses pengisian kursi wapres yang kosong pasca mundurnya Gibran. Golkar menegaskan Indonesia butuh duet presiden-wapres yang solid, sejalan, dan tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari.

"Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka," ujar Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026), dikutip dari AFU.ID.

Pernyataan itu keluar satu hari setelah MPR memastikan jadwal pemilihan dan pelantikan wapres baru pada 2 Desember. Artinya, Prabowo punya ruang sekitar dua pekan untuk memfinalkan nama sebelum ketok palu di parlemen.

Alasan Golkar Menyerahkan Sepenuhnya ke Prabowo

Menurut Doli, Indonesia saat ini membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik. Simbol kepemimpinan itu, kata dia, harus terlihat sejak dari pasangan presiden dan wakil presiden.

"Untuk itu, simbolnya harus dimulai dari wujud Dwi-Tunggal Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, saya kira kita harus memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan Pak Prabowo," tegas Doli.

Ia menambahkan sosok yang dipilih nanti harus sejalan dan searah dalam visi, misi, sikap, paradigma berpikir, serta kebijakan dengan Prabowo. Bagi Golkar, kesamaan arah ini lebih penting ketimbang sekadar bagi-bagi kursi antarpartai.

Doli juga meyakini Prabowo paling tahu siapa yang tepat. Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, Presiden dinilai sudah memahami kebutuhan riil kabinet dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Tiga Syarat Cawapres Versi Golkar

Selain kesamaan visi dan misi, Golkar membeberkan kriteria lain yang harus dimiliki cawapres Prabowo. Syarat pertama menyangkut rekam jejak dan potensi masalah di masa depan.

"Kedua, tentu tokoh yang akan menjadi Wakil Presiden nanti itu adalah tokoh yang juga punya legitimasi hukum, politik dan sosial. Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat," jelas Doli.

Pernyataan itu menyiratkan pelajaran dari polemik yang sempat membelit proses politik sebelumnya. Golkar tidak ingin kursi wapres kembali menjadi sumber gangguan stabilitas pemerintahan.

Syarat ketiga, calon wapres bukan sekadar ban serep. Menurut Doli, sosok itu harus menjadi problem solver yang bisa membantu Presiden menyelesaikan berbagai masalah sesuai arahan.

"Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden," ujarnya.

Dengan tiga syarat itu, Golkar secara tidak langsung mempersempit bursa ke tokoh yang sudah teruji di pemerintahan dan punya modal politik mumpuni di parlemen.

Delapan Nama yang Disebut Golkar

Doli lantas menyebut delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Semuanya pimpinan partai politik dengan pengalaman panjang di politik dan pemerintahan.

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada 8 nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," kata Doli.

Berikut daftar lengkapnya:

• Puan Maharani — dari PDIP
• Bahlil Lahadalia — Ketua Umum Golkar
• Sufmi Dasco Ahmad — Ketua Harian Gerindra
• Sugiono — Sekjen Gerindra
• Ahmad Muzani — dari Gerindra
• Muhaimin Iskandar — Ketua Umum PKB
• Zulkifli Hasan — Ketua Umum PAN
• Agus Harimurti Yudhoyono — Ketua Umum Demokrat

Delapan nama itu mewakili hampir seluruh partai di lingkar pemerintahan. Tiga di antaranya berasal dari Gerindra, partai tempat Prabowo bernaung.

Menariknya, nama Puan Maharani masuk daftar meski PDIP berada di luar koalisi. Respons PDIP soal pencalonan Puan dan Pramono Anung sudah muncul ke permukaan, menandakan partai berlambang banteng itu membuka komunikasi.

Peta Politik Menuju Pemilihan 2 Desember

Pengisian kursi wapres kini berjalan di dua jalur. Pertama, pembahasan internal koalisi dan Istana untuk memilih nama. Kedua, mekanisme konstitusional di MPR yang sudah menetapkan pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember.

Jalur parlemen itu penting karena wapres baru harus mendapat legitimasi politik yang kuat. Golkar sendiri menyebut legitimasi hukum, politik, dan sosial sebagai syarat mutlak.

Tekanan publik juga mengarah ke kualitas calon. PKS, misalnya, meminta ijazah cawapres pengganti Gibran dikuliti habis-habisan agar polemik serupa tidak terulang. Ada pula desakan agar Prabowo meniru cara SBY memilih Boediono, yakni sosok yang paham bidang ekonomi.

Sejumlah DPD juga menolak mengusulkan nama. Bagi mereka, siapa pun yang dipilih Prabowo wajib didukung. Sinyal ini mengurangi risiko fragmentasi suara di MPR saat pemilihan nanti.

Dari sisi PKB, nama Muhaimin Iskandar justru tidak diusulkan partainya untuk posisi wapres. Situasi itu membuat bursa makin cair dan sulit diprediksi hingga mendekati hari pemilihan.

Yang jelas, delapan nama versi Golkar baru sebatas bahan pertimbangan. Keputusan akhir tetap di tangan Prabowo, dan Golkar sudah menyatakan tidak akan menahan langkah Presiden.

Analisis Redaksi

Langkah Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo bisa dibaca sebagai manuver ganda. Di satu sisi, partai berlambang pohon beringin itu menegaskan loyalitas tanpa syarat. Di sisi lain, Golkar sedang memindahkan beban politik sepenuhnya ke Presiden.

Jika wapres terpilih kelak bermasalah, publik tidak bisa menuding Golkar sebagai pihak yang memaksakan nama. Sebaliknya, jika sosok itu berhasil, Golkar tetap mendapat kredit sebagai pendukung setia. Ini politik yang rapi, meski terkesan menghindari tanggung jawab.

Kriteria "tidak berpotensi bermasalah lagi" adalah kalimat paling jujur dalam pernyataan Doli. Frasa itu mengakui bahwa proses politik sebelumnya meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pemerintahan Prabowo tidak bisa menanggung guncangan kedua di kursi wapres.

Namun ada bahaya lain yang jarang dibahas. Menyerahkan segalanya ke Presiden tanpa mekanisme seleksi terbuka berisiko menghasilkan wapres yang hanya kuat di ruang tertutup, bukan di hadapan publik. Legitimasi yang dibangun lewat lobi elite tidak otomatis menjadi legitimasi sosial.

Delapan nama yang disebut Golkar menunjukkan bursa masih didominasi wajah lama. Hampir semuanya sudah lama duduk di lingkar kekuasaan. Publik berhak bertanya apakah tidak ada kandidat di luar lingkaran itu yang memenuhi syarat problem solver.

Tenggat 2 Desember menyisakan ruang singkat. Prabowo dituntut cepat, tetapi juga tidak boleh terburu-buru. Pilihan wapres akan menjadi penanda arah tiga tahun terakhir pemerintahannya, dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan chemistry personal.

Sumber: mpr.go.id