Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, PDIP: Itu Hak Megawati

Nama Puan Maharani dan Pramono Anung masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partai sepenuhnya kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan itu disampaikan Hasto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026), merespons derasnya kabar soal dua kader PDIP yang disebut-sebut masuk radar Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak membantah maupun membenarkan pencalonan keduanya. Hasto hanya menegaskan garis partai: taat konstitusi, hormati hak prerogatif presiden, dan serahkan keputusan politik ke Megawati.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Kronologi Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Isu ini bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan itu membahas pengisian kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan disebut akan berlanjut hingga pekan depan.

Dari pertemuan itulah sejumlah nama mulai berseliweran. Selain Puan Maharani dan Pramono Anung, muncul pula nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin. Partai Golkar bahkan sempat merilis delapan nama potensial, termasuk Puan, Dasco, dan AHY, seperti dilaporkan dalam pemberitaan AFU.id.

Pramono Anung sendiri sempat menanggapi isu ini dengan santai. Usai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), ia hanya tertawa. "Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sebelum mengakhiri sesi wawancara.

Respons ringan itu berbeda dengan sikap resmi partai. PDIP memilih tidak mengomentari substansi nama, melainkan menegaskan mekanisme internal dan kepatuhan pada konstitusi. Bagi PDIP, siapa pun yang akhirnya duduk sebagai wakil presiden harus melewati dua pintu: hak prerogatif presiden dan keputusan ketua umum.

Siapa yang Terlibat dan Apa Kata Mereka

Hasto menempatkan Presiden Prabowo sebagai pemegang mandat konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden. PDIP, kata dia, menghormati kewenangan itu sepenuhnya.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," ungkap Hasto.

Ia berharap kandidat yang diajukan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Hasto menyebut sejumlah isu konkret: masalah ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok. Bagi PDIP, ukuran "terbaik" bukan popularitas semata, melainkan kemampuan merespons keluhan warga di lapangan.

Soal peluang PDIP bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyerahkan bola ke Megawati. Ia tidak memberi sinyal apakah partai berlambang banteng moncong putih itu akan masuk kabinet atau tetap di luar. Sikap itu konsisten dengan posisi PDIP selama ini yang menempatkan keputusan koalisi sebagai ranah ketua umum, bukan pernyataan harian elite partai.

Yang menarik, Hasto juga menyinggung pernyataan Gibran soal beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan pada Pilpres 2024. Ia mengingatkan PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.

Latar Belakang: Konstitusi, Disiplin Partai, dan Bayang-Bayang 2024

Pengisian kursi wakil presiden di tengah masa jabatan bukan perkara sederhana. Konstitusi mengatur mekanismenya, dan presiden diberi ruang mengusulkan nama. Namun proses politiknya selalu melibatkan partai-partai yang punya kepentingan masing-masing.

Dalam konteks itu, posisi PDIP menjadi krusial. Sebagai partai dengan kursi besar di parlemen, sikap PDIP menentukan warna koalisi ke depan. Namun Hasto menegaskan partai tidak akan melangkah tanpa instruksi Megawati.

Ia juga membingkai mundurnya Gibran sebagai momentum koreksi dalam praktik bernegara. Menurut Hasto, penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan sempit akan menciptakan kerapuhan.

"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.

Hasto menyoroti persoalan disiplin dan ideologi. Ia menyebut ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, serta upaya membangun supremasi hukum dan demokrasi lewat jalan kerakyatan—bukan jalan keluarga atau intervensi kekuasaan—sebagai garis yang tidak bisa ditawar. Kader yang tidak sejalan dengan platform perjuangan partai, kata dia, dipersilakan mengundurkan diri.

Pernyataan itu memperlihatkan luka politik 2024 belum sepenuhnya mengering. Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby masih menjadi rujukan PDIP ketika membicarakan konsekuensi politik dari perpindahan dukungan.

Dampak ke Peta Koalisi dan Pasar Politik

Masuknya nama Puan dan Pramono memberi sinyal bahwa PDIP tetap diperhitungkan dalam perumusan koalisi, meski partai itu belum menyatakan sikap resmi. Dua nama tersebut mewakili dua wajah berbeda: Puan sebagai figur parlemen dengan posisi ketua DPR, Pramono sebagai politikus senior dengan pengalaman pemerintahan.

Bagi Prabowo, pilihan cawapres menentukan stabilitas kabinet dan dukungan legislatif. Bagi PDIP, keterlibatan dalam pengisian kursi wapres bisa menjadi jalan masuk kembali ke lingkaran kekuasaan—atau justru jebakan politik jika tidak dikelola hati-hati.

Sejumlah partai lain juga bergerak. Golkar merilis delapan nama potensial. PKB melalui Muhaimin Iskandar disebut tidak mengusulkan kadernya untuk posisi wapres. PKS meminta rekam jejak dan ijazah cawapres dikuliti habis-habisan agar tidak terulang polemik serupa. Dinamika ini menunjukkan bursa cawapres bukan hanya soal siapa yang layak, tetapi juga soal siapa yang bisa diterima semua pihak.

Di sisi lain, publik menunggu apakah proses ini akan berjalan transparan. Tekanan publik terhadap kualitas kandidat meningkat setelah polemik ijazah Gibran yang menyita perhatian. Referensi terhadap standar kandidat wapres era Susilo Bambang Yudhoyono, seperti Boediono yang dinilai paham ekonomi, juga muncul kembali dalam diskursus, sebagaimana diberitakan AFU.id.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sinyal Megawati

Semua mata kini tertuju pada dua hal. Pertama, nama yang akhirnya diajukan Prabowo ke parlemen. Kedua, sikap Megawati yang menentukan arah PDIP.

Hasto menyatakan pembahasan pengisian kursi wakil presiden akan berlanjut hingga pekan depan. Artinya, dinamika nama masih bisa berubah. Puan dan Pramono bisa tetap di bursa, bisa pula menguap seiring negosiasi antarpartai.

Yang jelas, PDIP tidak akan bergerak sebelum ada instruksi ketua umum. Pernyataan Hasto di Bekasi itu praktis menutup spekulasi bahwa partai akan mengambil posisi lewat pernyataan elite harian.

• Presiden Prabowo memegang hak prerogatif mengusulkan dua nama cawapres.
• PDIP menyerahkan keputusan strategis ke Megawati Soekarnoputri.
• Pembahasan berlanjut pekan depan setelah pertemuan di Istana Bogor.
• Nama lain di bursa: Muhaimin Iskandar, Sultan B Najamudin, hingga delapan nama versi Golkar.

Analisis Redaksi

Respons PDIP kali ini terasa sengaja dibuat dingin. Hasto tidak menyebut Puan atau Pramono secara eksplisit, tidak pula membantah. Ia hanya mengulang rumus lama: konstitusi, hak prerogatif presiden, dan kewenangan ketua umum. Pola itu bukan kebetulan. PDIP sedang menjaga jarak dari pusaran negosiasi tanpa kehilangan posisi tawar.

Namun ada pesan yang lebih tajam di balik pernyataan soal disiplin dan ideologi. Dengan mengangkat kembali pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby, PDIP seolah memasang pagar: siapa pun yang ingin keluar-masuk partai harus paham konsekuensinya. Ini sekaligus sindiran terhadap cara berpolitik yang dinilai memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan keluarga.

Bagi Prabowo, pilihan cawapres adalah ujian pertama dalam merawat koalisi besar. Jika nama yang diajukan nanti hanya hasil kompromi elite tanpa kualitas yang meyakinkan, risiko politiknya besar. Publik sudah menunjukkan kepekaan tinggi terhadap rekam jejak kandidat. Karena itu, proses penjaringan sebaiknya dibuka lebih transparan, bukan sekadar hasil pembagian kursi di ruang tertutup.

Sampai pekan depan, bursa cawapres masih akan berputar. Puan dan Pramono ada di dalamnya, tetapi pintu keluar-masuk tetap dikunci satu orang: Megawati Soekarnoputri.