Menhut: Perhutanan Sosial Jadi Prioritas Prabowo, 163.000 Hektare di Sulteng

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong skema perhutanan sosial sebagai jalan memberi akses legal bagi warga mengelola hutan sekaligus menopang kesejahteraan. Di Sulawesi Tengah, total perhutanan sosial kini mencapai 163.000 hektare setelah penyerahan lima SK baru seluas 3.238 hektare.

"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," kata Raja Juli Antoni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu muncul tepat setelah Kementerian Kehutanan menyerahkan lima Surat Keputusan Perhutanan Sosial baru di dua kabupaten di Sulawesi Tengah. Total luas SK tersebut 3.238 hektare dengan penerima 309 kepala keluarga.

Lima SK Baru di Dua Kabupaten Sulawesi Tengah

Raja Juli Antoni menyerahkan langsung lima SK Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Angka pastinya 3.238 hektare, tersebar di dua kabupaten, dan menyentuh 309 kepala keluarga sebagai pemegang hak kelola.

"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik," ujar Raja Antoni.

Angka 163.000 hektare menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi dengan capaian perhutanan sosial yang menonjol. Namun Menhut tidak berhenti pada luas wilayah. Ia menekankan bahwa persoalan berikutnya adalah produktivitas lahan yang sudah dilegalkan tersebut.

Skema perhutanan sosial sendiri merupakan program pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan melalui izin atau hak kelola. Akses itu mencakup hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hingga kemitraan kehutanan.

Penyerahan SK di Sulawesi Tengah menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan itu berjalan di lapangan, bukan sekadar narasi di atas kertas.

Durian, Pala, dan Alpukat Jadi Pilihan Komoditas

Raja Juli Antoni menyebut penanaman komoditas bernilai tinggi secara masif sebagai salah satu bentuk pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Jenis tanaman, kata dia, disesuaikan dengan karakteristik dan kecocokan kondisi tanah setempat.

"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pilihan durian, pala, dan alpukat bukan tanpa alasan. Ketiganya dikenal sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan pasar yang cukup stabil, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Durian misalnya punya permintaan besar di pasar Asia, sementara pala merupakan komoditas rempah yang sudah lama menjadi andalan Indonesia.

Pendekatan berbasis kecocokan tanah itu menandakan arah kebijakan yang lebih teknis. Alih-alih menanam satu jenis tanaman secara seragam di semua lokasi, pemerintah mendorong diversifikasi sesuai kondisi agroklimat masing-masing wilayah.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam pemanfaatan perhutanan sosial menurut keterangan Menhut:

• Penanaman komoditas bernilai tinggi secara masif di lahan yang sudah mendapat akses legal.
• Pemilihan jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakteristik dan kecocokan tanah.
• Dorongan agar lahan dikelola produktif, bukan hanya diberi status hukum.
• Orientasi pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar hutan.

Efek Berganda dan Kaitan dengan Ketahanan Pangan

Pengelolaan perhutanan sosial yang produktif diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian warga sekitar hutan. Menhut juga mengaitkan program ini dengan upaya menopang ketahanan pangan nasional.

"Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Pernyataan itu menempatkan perhutanan sosial dalam dua agenda besar sekaligus: pengentasan kemiskinan di sekitar kawasan hutan dan penguatan pasokan pangan. Keduanya saling terkait karena warga yang memiliki akses legal cenderung lebih stabil secara ekonomi.

Efek berganda yang dimaksud bisa berbentuk penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha pengolahan hasil hutan, hingga perputaran ekonomi di desa-desa sekitar kawasan. Ketika lahan produktif, rantai nilai ikut bergerak.

Konteksnya penting: selama bertahun-tahun, konflik tenurial menjadi salah satu sumber persoalan di kawasan hutan Indonesia. Pemberian akses legal lewat perhutanan sosial diposisikan sebagai jalan tengah antara konservasi hutan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dari Akses Legal ke Produktivitas: Apa yang Harus Dikerjakan

Tantangan yang diakui Menhut sendiri adalah memastikan akses yang sudah diberikan tidak berhenti menjadi sertifikat. Produktivitas lahan menjadi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.

Untuk sampai ke sana, sejumlah prasyarat teknis mesti dipenuhi. Mulai dari ketersediaan bibit unggul, pendampingan petani hutan, akses pasar, hingga pembiayaan bagi kelompok tani hutan yang baru memulai usaha.

Pemerintah menempatkan penanaman masif sebagai langkah awal. Namun tanpa pendampingan berkelanjutan, lahan yang sudah dilegalkan berisiko kembali tidak tergarap optimal. Di sinilah peran penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan menjadi kunci.

Kementerian Kehutanan sendiri terus mengejar penambahan luas perhutanan sosial di berbagai provinsi. Capaian 163.000 hektare di Sulawesi Tengah menjadi salah satu indikator bahwa target tersebut bergerak, meski kualitas pengelolaan tetap menjadi pekerjaan rumah.

Informasi lebih lanjut soal program perhutanan sosial dapat dilihat melalui pemberitaan ANTARA terkait penyerahan SK di Sulawesi Tengah. Rujukan kebijakan kehutanan juga tersedia di kanal resmi Kementerian Kehutanan.

Analisis Redaksi: Akses Sudah Ada, Produktivitas Masih Diuji

Pernyataan Raja Juli Antoni menyiratkan satu hal yang jarang diucapkan terbuka oleh pejabat: masalah utama perhutanan sosial bukan lagi pada pemberian akses, melainkan pada apa yang terjadi setelah SK ditandatangani. Angka 163.000 hektare di Sulawesi Tengah memang terdengar meyakinkan. Tapi luas bukan indikator kesejahteraan.

Sejarah program serupa menunjukkan pola yang berulang. SK dibagikan dengan upacara, lalu lahan dibiarkan karena kelompok tani tidak punya modal, bibit, atau pasar. Durian dan alpukat baru berbuah bertahun-tahun kemudian. Tanpa pendampingan teknis dan kepastian pembeli, janji kesejahteraan itu mudah menguap.

Karena itu, pernyataan Menhut soal "kecocokan tanah" sebaiknya dibaca sebagai pengakuan bahwa pendekatan seragam tidak lagi memadai. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi data: berapa hektare dari 163.000 hektare itu yang benar-benar sudah ditanami, berapa yang produktif, dan berapa yang masih menunggu tindak lanjut. Tanpa angka-angka itu, capaian luas hanya menjadi statistik yang enak dikutip, tetapi belum tentu dirasakan 309 kepala keluarga yang baru menerima SK di dua kabupaten tersebut.