Ranpergub Malut Pengendalian Pemanfaatan Ruang Diharmonisasi, Ini Catatan Pentingnya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi Ranpergub Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Jumat (13/11/2026). Tim harmonisasi menilai rancangan itu tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi, tetapi masih ada catatan pada kewenangan KKPR dan rumusan sanksi administratif.

Rapat berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Kegiatan ini melibatkan Biro Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Malut selaku pemrakarsa.

Harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan permasalahan hukum, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Kronologi Rapat Harmonisasi Ranpergub Malut

Rapat digelar pada Jumat (13/11/2026) di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Sebelum rapat harmonisasi, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut telah melakukan tahapan praharmonisasi terhadap rancangan peraturan tersebut.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan bahwa praharmonisasi memberi ruang bagi pemrakarsa untuk menyiapkan substansi. "Melalui tahapan harmonisasi ini, kami memberikan ruang kepada Biro Hukum maupun pemrakarsa untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, dan diskusi terhadap substansi rancangan peraturan yang telah disiapkan," ujar Mia.

Dalam rapat, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menyampaikan sejumlah hasil telaah. Secara kewenangan, Ranpergub dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh pemrakarsa.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan kewenangan Gubernur dalam melakukan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelaksanaannya perlu memperhatikan persetujuan dari kementerian teknis terkait.

Selain itu, perumusan ketentuan sanksi administratif juga perlu diperbaiki. Norma larangan maupun perintah yang menjadi dasar penerapan sanksi harus dirumuskan secara jelas dan tepat.

Rapat kemudian ditutup oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya. Ia menyampaikan bahwa secara umum Ranpergub tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, namun sejumlah catatan hasil harmonisasi tetap perlu diperbaiki dan disesuaikan oleh pemrakarsa.

Pemrakarsa juga diminta untuk menyampaikan draf bersih hasil perbaikan dalam waktu lima hari kerja melalui aplikasi e-Harmonisasi sebagai bagian dari tindak lanjut proses harmonisasi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkum Malut dalam mengawal pembentukan produk hukum yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

"Harmonisasi produk hukum daerah termasuk Ranpergub merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ungkap Topan.

Mia Kusuma Fitriana menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi. Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan suatu rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta telah memenuhi kesesuaian substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Malut, Yusran Yunus, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk terus mengawal setiap pembentukan produk hukum daerah melalui tahapan harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara.

"Pemerintah Provinsi Maluku Utara senantiasa mendorong agar rancangan produk hukum daerah patut melalui tahapan harmonisasi. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional," ungkap Yusran.

Mustafa, Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa pihak pemrakarsa akan menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan. Fokus perbaikan terutama pada penyempurnaan rumusan sanksi administratif.

Eki Indra Wijaya menutup rapat dengan menegaskan bahwa Ranpergub secara umum telah memenuhi unsur pembentukan peraturan. Meski begitu, catatan hasil harmonisasi tetap harus diperbaiki dan disesuaikan oleh pemrakarsa.

Latar Belakang: Tindak Lanjut Perda RTRW Maluku Utara

Ranpergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara. Perda itu menjadi dasar hukum bagi penyusunan aturan teknis operasional di tingkat gubernur.

Yusran menjelaskan bahwa rancangan peraturan gubernur tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman teknis operasional dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan begitu, pengelolaan tata ruang di wilayah Maluku Utara dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perda RTRW sendiri mengatur rencana struktur ruang dan pola ruang provinsi. Untuk melaksanakannya, dibutuhkan aturan turunan yang lebih operasional, salah satunya Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Keberadaan Ranpergub ini penting karena menyangkut izin dan pengendalian pemanfaatan ruang. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tanpa aturan teknis yang jelas, pengendalian di lapangan berpotensi menghadapi hambatan.

Harmonisasi dilakukan agar Ranpergub tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses ini juga memastikan substansi dan teknik penyusunan peraturan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Maluku Utara, penataan ruang menjadi isu strategis. Provinsi ini memiliki wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar. Pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Ranpergub ini tidak hanya bersifat administratif. Ia akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya.

Catatan Harmonisasi: Kewenangan KKPR dan Sanksi Administratif

Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menyampaikan sejumlah hasil telaah terhadap rancangan peraturan tersebut. Secara kewenangan, Ranpergub dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh pemrakarsa. Pertama, pengaturan kewenangan Gubernur dalam melakukan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelaksanaannya perlu memperhatikan persetujuan dari kementerian teknis terkait.

Kedua, perumusan ketentuan sanksi administratif juga perlu diperbaiki. Norma larangan maupun perintah yang menjadi dasar penerapan sanksi harus dirumuskan secara jelas dan tepat.

Catatan ini penting karena KKPR merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui KKPR, pemerintah memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kewenangan gubernur dalam menilai KKPR perlu selaras dengan kewenangan kementerian teknis.

Sementara itu, sanksi administratif menjadi bagian penting dalam penegakan aturan. Tanpa rumusan yang jelas, sanksi sulit diterapkan. Norma larangan dan perintah harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Dalam rapat, pemrakarsa menyatakan akan menindaklanjuti masukan tersebut. Mustafa dari Biro Hukum Provinsi Maluku Utara menyampaikan komitmen untuk menyempurnakan rumusan sanksi administratif.

Eki Indra Wijaya menutup rapat dengan menegaskan bahwa secara umum Ranpergub telah memenuhi unsur pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, catatan hasil harmonisasi tetap perlu diperbaiki dan disesuaikan.

Pemrakarsa diminta menyampaikan draf bersih hasil perbaikan dalam waktu lima hari kerja melalui aplikasi e-Harmonisasi. Aplikasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut proses harmonisasi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Harmonisasi Ranpergub Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di Maluku Utara. Regulasi yang harmonis diharapkan memberikan pedoman yang jelas dalam pemanfaatan ruang.

Bagi pemerintah daerah, Ranpergub ini menjadi instrumen operasional untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Dinas PUPR Provinsi Malut selaku pemrakarsa akan menindaklanjuti catatan harmonisasi sebelum rancangan ditetapkan.

Bagi masyarakat, kejelasan aturan berarti kepastian dalam mengurus izin dan memanfaatkan ruang sesuai peruntukan. Sanksi administratif yang jelas juga menjadi dasar penegakan aturan di lapangan.

Langkah selanjutnya, pemrakarsa harus menyampaikan draf bersih hasil perbaikan dalam lima hari kerja melalui aplikasi e-Harmonisasi. Setelah itu, proses harmonisasi dianggap selesai dan rancangan dapat dilanjutkan ke tahap penetapan.

Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memiliki kepastian hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah diharapkan menghasilkan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Regulasi tersebut juga diharapkan mendukung penyelenggaraan pembangunan dan penataan ruang di Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Ranpergub ini menjadi bagian dari upaya menata ruang wilayah secara lebih terarah.

Proses harmonisasi ini menunjukkan bahwa pembentukan produk hukum daerah tidak berhenti pada tahap perumusan. Ada tahapan pengujian kesesuaian dengan aturan lebih tinggi dan teknik penyusunan yang harus dilalui.

Ke depan, kualitas regulasi daerah akan bergantung pada konsistensi pengawasan dan penegakan aturan. Ranpergub Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi salah satu contoh bagaimana harmonisasi berperan dalam memastikan regulasi dapat dilaksanakan.

Analisis Redaksi

Harmonisasi Ranpergub Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Maluku Utara menunjukkan proses pembentukan regulasi yang berlapis. Ada tahap praharmonisasi, rapat harmonisasi, perbaikan draf, hingga penyampaian draf bersih melalui e-Harmonisasi. Proses ini penting untuk memastikan regulasi tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

Catatan tim harmonisasi soal kewenangan gubernur dalam penilaian KKPR dan rumusan sanksi administratif menyentuh inti pengendalian ruang. KKPR adalah instrumen kunci untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai rencana. Jika kewenangannya tidak jelas, pelaksanaan di lapangan berpotensi menghadapi kebingungan.

Sanksi administratif yang tidak dirumuskan secara tegas juga menjadi persoalan. Tanpa norma larangan dan perintah yang jelas, penegakan aturan sulit dilakukan. Karena itu, perbaikan rumusan sanksi menjadi bagian penting dari kualitas Ranpergub ini.

Yang perlu dicermati, harmonisasi bukan sekadar formalitas. Ia menjadi titik uji apakah regulasi daerah benar-benar dapat dilaksanakan. Pernyataan Mia Kusuma Fitriana bahwa harmonisasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi menegaskan hal itu.

Komitmen pemrakarsa untuk menindaklanjuti catatan dalam lima hari kerja melalui e-Harmonisasi menjadi ujian berikutnya. Publik akan menilai apakah catatan harmonisasi benar-benar diakomodasi dalam draf akhir. Jika tidak, kualitas regulasi yang dihasilkan bisa dipertanyakan.

Pada akhirnya, Ranpergub ini akan menjadi pedoman teknis operasional di lapangan. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian formal, tetapi juga oleh kejelasan norma dan kemudahan penerapannya bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Sumber: ambon.antaranews.com, kemenkumham.go.id