Kemenkum Malut Ikuti Forum Pasti Ada Solusi Episode 25, Notaris Soroti Kuota AHU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti forum pengaduan pelayanan publik "PASTI Ada Solusi" Episode 25 secara daring, Jumat (13/11). Forum ini menjadi ruang dialog antara masyarakat dan Kementerian Hukum, dengan salah satu sorotan utama kendala sistem pendaftaran dan kuota notaris di layanan Administrasi Hukum Umum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, hadir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, dan jajaran. Mereka mengikuti jalannya dialog yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dari Ternate melalui koneksi daring.

Memasuki episode ke-25, forum ini kembali menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, dan masukan terkait penyelenggaraan pelayanan hukum. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan mendorong peningkatan kualitas layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dialog Interaktif dan Arahan Sekjen Kemenkum

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menegaskan bahwa program "Pasti Ada Solusi" merupakan ruang dialog interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik secara langsung.

"Kementerian Hukum terus belajar untuk menyelaraskan kualitas pelayanan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, berbagai permasalahan yang disampaikan menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi kami untuk melakukan perbaikan serta memastikan setiap pengaduan dapat diselesaikan secara tuntas," ujar Nico Afinta seperti dikutip dari ANTARA.

Ia juga mempersilakan masing-masing unit teknis, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), dan unit yang membidangi Peraturan Perundang-undangan, untuk menanggapi secara langsung berbagai pengaduan dan pertanyaan masyarakat sesuai kewenangannya.

Forum ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan jawaban langsung dari pejabat berwenang. Setiap pertanyaan yang masuk dicatat dan diharapkan ditindaklanjuti oleh unit terkait.

Kendala Kuota Notaris di Layanan AHU

Dalam sesi dialog, salah satu peserta, Luad Backnom Sinaga, menyampaikan kendala terkait sistem pendaftaran dan kuota notaris pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam forum untuk memperoleh penjelasan sekaligus mendorong penyempurnaan sistem pelayanan.

Menanggapi hal itu, Direktur Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan para notaris. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam upaya menyempurnakan sistem layanan AHU, termasuk terkait mekanisme kuota notaris dan keberlangsungan sistem pelayanan.

"Kami mengapresiasi masukan dari para notaris. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem layanan AHU ke depan," ujar Widodo dalam forum tersebut.

Kendala kuota notaris memang kerap menjadi keluhan di daerah, terutama terkait distribusi dan pembukaan pendaftaran notaris baru. Sistem pendaftaran yang terpusat melalui AHU diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh para notaris di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara.

Komitmen Kanwil Malut Tindak Lanjuti Pengaduan

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyatakan bahwa keikutsertaan dalam forum "PASTI Ada Solusi" Episode 25 merupakan bagian penting dari evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan hukum, khususnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Maluku Utara.

"Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap menindaklanjuti setiap pengaduan, aspirasi, dan masukan masyarakat terkait layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan berkoordinasi bersama Direktorat AHU. Kami berkomitmen memastikan setiap persoalan yang disampaikan memperoleh perhatian dan ditangani sesuai kewenangan, sehingga pelayanan hukum semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel," ungkap Topan secara daring.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi kanwil sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah. Setiap pengaduan yang masuk melalui forum akan diteruskan ke unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti.

Melalui partisipasi dalam forum ini, Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan program Pasti Ada Solusi di wilayah.

Latar Belakang Program Pasti Ada Solusi

Program "Pasti Ada Solusi" merupakan inisiatif Kementerian Hukum untuk membuka kanal pengaduan langsung bagi masyarakat. Forum ini telah berjalan hingga episode ke-25, menandakan komitmen berkelanjutan dalam mendengar dan menindaklanjuti keluhan publik.

Dalam setiap episode, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan terkait layanan hukum, mulai dari administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga peraturan perundang-undangan. Kehadiran unit teknis memungkinkan jawaban diberikan secara langsung.

Forum ini juga menjadi alat evaluasi internal. Setiap pengaduan yang masuk dicatat dan menjadi bahan perbaikan bagi Kementerian Hukum. Dengan demikian, program ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.

Bagi wilayah seperti Maluku Utara, partisipasi dalam forum ini penting untuk memastikan aspirasi daerah terakomodasi. Jarak geografis dan keterbatasan akses sering menjadi kendala, sehingga kanal daring seperti ini membantu menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Malut dalam forum ini diharapkan membawa dampak langsung bagi masyarakat dan notaris di wilayah tersebut. Kendala terkait kuota notaris, misalnya, dapat segera diatasi jika Direktorat AHU melakukan penyempurnaan sistem.

Selain itu, forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami prosedur dan kewenangan masing-masing unit. Dengan begitu, pengaduan yang disampaikan dapat diarahkan ke unit yang tepat, mempercepat penyelesaian.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Malut akan berkoordinasi dengan Direktorat AHU untuk menindaklanjuti setiap masukan. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Masyarakat di Maluku Utara yang memiliki keluhan terkait layanan hukum dapat memanfaatkan forum serupa di episode berikutnya. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci agar perbaikan layanan berjalan sesuai kebutuhan.

Analisis Redaksi

Forum "Pasti Ada Solusi" menunjukkan upaya Kementerian Hukum membuka diri terhadap kritik dan masukan. Namun, efektivitas forum semacam ini sangat bergantung pada tindak lanjut setelah dialog berakhir. Tanpa penyelesaian konkret, forum berisiko menjadi rutinitas tanpa hasil.

Kendala kuota notaris yang disampaikan Luad Backnom Sinaga menjadi contoh nyata persoalan yang dihadapi di daerah. Jika sistem pendaftaran dan kuota notaris tidak segera diperbaiki, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Direktorat AHU perlu memastikan perbaikan sistem dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menanggapi keluhan sesaat.

Komitmen Kanwil Kemenkum Malut untuk menindaklanjuti pengaduan patut diapresiasi. Namun, transparansi hasil tindak lanjut juga penting. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan penyelesaian setiap pengaduan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap layanan hukum dapat terjaga.

Partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini menjadi kunci. Semakin banyak masukan yang masuk, semakin besar peluang perbaikan layanan. Kementerian Hukum tinggal membuktikan bahwa setiap pengaduan benar-benar ditangani, bukan sekadar didengar.

Sumber: kemenkumham.go.id