Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Bantaeng, 3 Dikembalikan

Kanwil Kemenkum Sulsel mengharmonisasi 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng dalam rapat hybrid pada Rabu (11/11/2026). Hasilnya, tujuh rancangan dinyatakan lanjut ke tahap berikutnya, sementara tiga dikembalikan ke pemrakarsa untuk penyesuaian.

Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi itu berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dan melalui Zoom Meeting. Sepuluh rancangan yang dibahas menyentuh sektor pemerintahan daerah yang cukup strategis, dari pembentukan perusahaan daerah hingga APBD 2027.

Kronologi Rapat Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Bantaeng

Rapat digelar pada Rabu, 11 November 2026, dengan format hybrid. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel membahas satu per satu substansi dan teknik penyusunan setiap rancangan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Dari sepuluh rancangan yang masuk, tujuh dinyatakan dapat dilanjutkan. Tiga lainnya dikembalikan kepada pemrakarsa agar dilakukan penyesuaian sebelum bisa meneruskan proses.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, memimpin arah pembahasan. Ia menekankan bahwa proses ini bukan sekadar pemeriksaan redaksi.

"Pengharmonisasian bukan sekadar memeriksa kesesuaian redaksional, tetapi juga memastikan bahwa setiap norma yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang tepat, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujarnya seperti dikutip dari SINDOmakassar.

Menurut Heny, tujuan akhirnya jelas: produk hukum yang dihasilkan harus benar-benar dapat diimplementasikan dan menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuh Rancangan yang Lolos ke Tahap Berikutnya

Dari hasil pembahasan, tujuh rancangan dinilai sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan proses. Cakupannya luas, mulai dari pembentukan badan usaha milik daerah sampai pengelolaan keuangan dan layanan publik.

Berikut daftar rancangan yang dinyatakan dapat dilanjutkan:

• Rancangan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bantaeng Sinergi Cemerlang
• Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027
• Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027
• Rancangan Perda tentang penyelenggaraan pengembangan PAUD Holistik Integratif
• Rancangan Perda tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa
• Rancangan Perda tentang tata cara kerja sama dan pedoman pengelolaan sumber daya manusia pegawai pada BLUD RSUD Banyorang
• Rancangan terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit

Masuknya APBD 2027 dan penjabarannya dalam daftar ini menandakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng mulai menyiapkan kerangka anggaran tahun depan lebih awal. Sementara rancangan tentang Bantaeng Sinergi Cemerlang menunjukkan arah pembentukan perusahaan perseroan daerah sebagai instrumen ekonomi.

Tiga Rancangan Dikembalikan, Ini Alasannya

Tiga rancangan tidak lolos ke tahap lanjut. Masing-masing punya persoalan substantif yang membuat Kanwil Kemenkum Sulsel meminta penyesuaian lebih dulu.

Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa dikembalikan karena substansinya dinilai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, ada potensi duplikasi norma yang tidak perlu.

Rancangan Perbup tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng juga dikembalikan. Penilaian tim: materi itu cukup diatur melalui Keputusan Kepala Daerah, bukan peraturan bupati.

Rancangan Perda tentang Standar Insentif Dokter pada BLUD RSUD menjadi yang ketiga. Rancangan ini perlu diintegrasikan ke dalam kerangka remunerasi umum sesuai ketentuan mengenai BLUD, agar tidak berdiri sendiri di luar sistem pengupahan yang berlaku.

Ketiga alasan itu merujuk pada prinsip yang sama: bentuk produk hukum harus sesuai dengan materi muatannya. Kesalahan memilih bentuk regulasi berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Masukan Teknis Tim Perancang: Dari Judul hingga Ruang Lingkup

Dalam pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberi sejumlah masukan terhadap substansi dan teknik penyusunan masing-masing rancangan.

Aspek yang menjadi perhatian meliputi penyempurnaan judul, konsiderans, dasar hukum, perumusan norma, pembagian ruang lingkup pengaturan, hingga penyesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masukan itu juga mempertimbangkan urgensi pengaturan. Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi norma, sekaligus menghindari pengaturan materi yang seharusnya cukup dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah.

Bagi daerah, tahapan ini kerap menjadi titik krusial. Rancangan yang tidak rapi sejak awal berisiko bermasalah saat diuji di tingkat lebih tinggi, atau justru sulit diterapkan di lapangan karena tumpang tindih dengan aturan lain.

Proses pengharmonisasian sendiri merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengaitkan pemerintah daerah dengan kementerian hukum. Lewat tahap ini, rancangan ditelaah dari sisi kesesuaian bentuk, keselarasan substansi antarsektor, dan teknik penyusunan.

Dorongan Sinergi dari Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan melibatkan Kanwil Kemenkum sejak proses perencanaan hingga penyusunan rancangan produk hukum," kata Ikmal dalam kesempatan terpisah, Sabtu (14/11/2026).

Ia menilai harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, serta dapat dilaksanakan secara efektif.

"Dengan produk hukum daerah yang berkualitas, kita turut mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat," tegasnya.

Pernyataan itu sejalan dengan aktivitas Kanwil Kemenkum Sulsel dalam beberapa pekan terakhir yang cukup aktif membangun koordinasi lintas lembaga. Sebelumnya, Kanwil Kemenkum Sulsel juga menjalin komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel untuk memperkuat sinergi penegakan hukum.

Untuk informasi lebih luas soal peran kementerian hukum di daerah, kanal resmi Kementerian Hukum menyediakan rujukan kelembagaan dan layanan.

Langkah berikutnya kini berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Tujuh rancangan yang lolos dapat diteruskan ke tahap pembahasan lanjutan bersama DPRD, sementara tiga lainnya harus disesuaikan lebih dulu sebelum diajukan kembali.

Analisis Redaksi: Kualitas Regulasi Dimulai dari Tahap yang Sering Diabaikan

Harmonisasi jarang menjadi berita utama. Padahal, di tahap inilah kualitas sebuah peraturan ditentukan sebelum ia punya kekuatan hukum. Tiga rancangan yang dikembalikan Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan proses ini bekerja, bukan sekadar formalitas stempel.

Alasan pengembaliannya cukup mendasar. Rancangan Perda Desa yang substansinya sudah diatur undang-undang, misalnya, jika tetap dipaksakan akan menciptakan norma ganda yang membingungkan aparat di lapangan. Begitu pula Hospital By Laws yang lebih tepat berbentuk keputusan kepala daerah, dan standar insentif dokter yang seharusnya menyatu dalam kerangka remunerasi BLUD.

Yang menarik, Pemerintah Kabupaten Bantaeng tampak menyiapkan banyak instrumen hukum sekaligus: perusahaan perseroan daerah, BLUD rumah sakit, PAUD Holistik Integratif, hingga APBD 2027. Ambisi menata pemerintahan lewat regulasi patut diapresiasi. Tapi jumlah rancangan yang banyak tanpa ketelitian justru berisiko menghasilkan aturan yang saling bertabrakan.

Karena itu, pesan Ikmal agar daerah melibatkan Kanwil Kemenkum sejak tahap perencanaan bukan imbauan basa-basi. Semakin dini pendampingan dilakukan, semakin kecil kemungkinan rancangan harus dikembalikan dan memakan waktu. Bagi publik Bantaeng, hasil akhirnya yang paling penting: aturan yang jelas, tidak tumpang tindih, dan benar-benar bisa dijalankan.