Menhut Beri Hak Kelola Hutan Sosial 3.238 Hektare untuk 309 KK di Poso dan Touna

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial seluas 3.238 hektare kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Skema yang dipakai adalah hutan desa dan hutan kemasyarakatan.

Persetujuan itu diserahkan saat kunjungan kerja di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Penyerahan SK berlangsung di Desa Ngatabaru, dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina mendampingi menteri.

"Jadi untuk pengelolaan perhutanan sosial di Sulteng ini dilakukan dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan kepada masyarakat," kata Raja Juli, dikutip dari ANTARA News Sulteng.

Angka 3.238 hektare dan 309 KK itu bukan catatan kecil bagi dua kabupaten yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan hasil hutan. Persetujuan ini memberi dasar hukum bagi warga untuk mengelola kawasan yang sebelumnya hanya bisa mereka lihat dari batas.

Lima Kelompok Penerima SK di Poso dan Tojo Una-una

Data Kementerian Kehutanan menyebut ada lima kelompok penerima persetujuan. Sebarannya mencakup dua kabupaten, dengan nama kelompok yang berbeda-beda sesuai desa masing-masing.

• LPHD Matako di Desa Matako, Kabupaten Tojo Una-una.
• KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, Kabupaten Tojo Una-una.
• LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-una.
• LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba, Kabupaten Poso.
• LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura, Kabupaten Poso.

Lima kelompok itu mewakili dua skema berbeda. LPHD atau Lembaga Pengelola Hutan Desa bekerja lewat skema hutan desa, sementara KTH atau Kelompok Tani Hutan masuk melalui skema hutan kemasyarakatan.

Perbedaan skema bukan sekadar urusan administratif. Hutan desa menempatkan pemerintah desa sebagai pemegang hak kelola, sedangkan hutan kemasyarakatan memberi ruang kepada kelompok tani sebagai unit pengelola. Keduanya sama-sama memberi akses legal, tetapi berbeda dalam tata kelola dan pertanggungjawaban.

Raja Juli menyebut kelompok-kelompok penerima memiliki potensi sumber daya alam dan usaha yang beragam. Mulai dari kakao, kelapa, aren, durian, alpukat, mangga, jagung, rotan, damar, kemiri, sampai madu.

"Tentunya kelompok-kelompok ini memiliki potensi sumber daya alam dan usaha yang beragam seperti kakao, kelapa, aren, durian, alpukat, mangga, jagung, rotan, damar, kemiri, dan madu," ucapnya.

Dari Akses Legal Menuju Usaha Produktif

Dalam pidatonya, Raja Juli menekankan bahwa perhutanan sosial tidak boleh berhenti pada pembagian surat keputusan. Ia ingin akses yang sudah diberikan diterjemahkan menjadi kegiatan usaha yang nyata.

"Perhutanan sosial ke depan harus terus bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi upaya membangun usaha yang produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan akses pasar," sebutnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan potensi pengolahan hasil pertanian dan jasa lingkungan. Salah satu yang disebut adalah pemanfaatan sumber air panas, di samping pengembangan agroforestri dan hasil hutan bukan kayu.

Bagi warga di sekitar kawasan, arahan itu berarti pekerjaan rumah yang tidak ringan. Selama ini banyak kelompok penerima SK lebih akrab dengan pola tanam tradisional ketimbang tata kelola usaha berbadan hukum. Pendampingan menjadi penentu apakah SK di atas kertas berubah menjadi pendapatan riil.

Raja Juli mengubah ukuran keberhasilan. Menurutnya, perhutanan sosial tidak lagi dinilai dari luas kawasan yang diberikan akses kelolanya, tetapi dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat, dengan catatan fungsi ekologis hutan tetap terjaga.

"Keberhasilan Perhutanan Sosial tidak lagi hanya diukur dari luas kawasan yang diberikan akses kelolanya, tetapi dari besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan tidak mengurangi fungsi ekologis hutan tersebut," jelasnya.

Posisi Sulawesi Tengah dalam Peta Perhutanan Sosial Nasional

Penyerahan di Sigi menjadi bagian dari gelombang besar program perhutanan sosial yang berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Hingga Oktober 2026, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial.

Total luas yang sudah diserahkan mencapai 8,47 juta hektare, dengan jumlah penerima 1,43 juta kepala keluarga. Angka itu menempatkan perhutanan sosial sebagai salah satu program redistribusi akses sumber daya terbesar di sektor kehutanan.

Untuk Sulawesi Tengah sendiri, sudah terbit 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare. Jangkauannya mencapai 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa pada 12 kabupaten/kota.

Dengan demikian, tambahan 3.238 hektare untuk 309 KK di Poso dan Tojo Una-una relatif kecil dibanding total provinsi. Namun bagi lima kelompok penerima, luas itu menentukan batas antara lahan yang boleh digarap dan kawasan yang harus dibiarkan utuh.

Perhutanan sosial sendiri diatur sebagai skema pemberian akses legal kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan negara. Ada beberapa skema di dalamnya, antara lain hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan kemitraan kehutanan. Setiap skema punya konsekuensi berbeda pada siapa yang memegang hak kelola dan bagaimana hasilnya dibagi.

Dampak bagi Warga dan Kawasan Hutan

Bagi 309 kepala keluarga itu, dampak paling langsung adalah kepastian hukum. Mereka bisa merencanakan tanam, panen, dan investasi jangka panjang tanpa khawatir berhadapan dengan aparat karena status lahan.

Kepastian itu juga membuka pintu pembiayaan. Kelompok dengan SK resmi lebih mudah mengajukan akses ke program pendampingan, bantuan bibit, hingga kemitraan dengan pembeli komoditas. Tanpa SK, posisi tawar warga di rantai pasok biasanya lemah.

Dari sisi ekologis, tantangannya tidak hilang. Komoditas seperti kakao, aren, dan durian bisa ditanam dengan pola agroforestri yang menjaga tutupan pohon. Tetapi rotan, damar, dan kemiri menuntut panen yang diatur agar tidak menguras regenerasi hutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui kehadiran Sekretaris Daerah Novalina, menunjukkan dukungan pada level administratif. Dukungan itu penting karena banyak persoalan perhutanan sosial berakar pada koordinasi lintas instansi, mulai dari tata ruang hingga izin usaha kelompok.

Langkah Selanjutnya: Hilirisasi dan Akses Pasar

Arahan Raja Juli soal hilirisasi menempatkan lima kelompok di Poso dan Tojo Una-una pada ujian berikutnya. Setelah SK di tangan, yang dibutuhkan adalah kemampuan mengolah, mengemas, dan menjual hasil dengan nilai tambah lebih tinggi.

Madu, damar, dan kemiri, misalnya, punya pasar yang lebih baik jika dikemas dan disertifikasi ketimbang dijual mentah. Begitu pula kakao dan kelapa yang selama ini kerap berpindah tangan melalui tengkulak.

Kementerian Kehutanan menyebut akan memperluas kemitraan dan akses pasar sebagai bagian dari agenda. Rujukan resmi soal program ini bisa dilihat pada laman Kementerian Kehutanan.

Yang belum terjawab adalah seberapa cepat pendampingan menyusul penyerahan SK. Pengalaman di banyak daerah menunjukkan jeda antara terbitnya izin dan berjalannya usaha bisa memakan waktu bertahun-tahun jika kelompok dibiarkan bekerja sendiri.

Untuk sementara, 309 kepala keluarga di dua kabupaten itu punya sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pegang: dokumen resmi yang menyebut nama kelompok mereka sebagai pengelola kawasan hutan negara.

Analisis Redaksi

Penyerahan SK perhutanan sosial selalu mudah dipotret: menteri tersenyum, warga mengangkat dokumen, dan angka hektare disebut di depan kamera. Yang jarang masuk berita adalah apa yang terjadi setahun kemudian, ketika bibit belum turun, harga komoditas jatuh, atau kelompok kehabisan kas untuk operasional.

Pernyataan Raja Juli bahwa keberhasilan tidak lagi diukur dari luas kawasan sebenarnya pengakuan atas kelemahan lama program ini. Selama bertahun-tahun, capaian perhutanan sosial dilaporkan dalam satuan juta hektare, sementara cerita tentang kelompok yang mandek setelah menerima SK nyaris tidak masuk statistik. Pergeseran ukuran itu tepat, tetapi baru berarti jika ada mekanisme yang benar-benar mengukur manfaat, bukan hanya menghitung dokumen.

Ada dua hal yang layak diawasi. Pertama, kualitas pendampingan di lima kelompok penerima di Poso dan Tojo Una-una, terutama kemampuan mereka mengakses pasar selain tengkulak. Kedua, konsistensi fungsi ekologis: dorongan hilirisasi tidak boleh berubah menjadi izin tak resmi untuk menebang lebih banyak. Tanpa pengawasan di dua titik itu, 3.238 hektare hanya akan menjadi angka baru dalam laporan tahunan.

Sumber: menlhk.go.id