Golkar Usul 8 Nama Pengganti Gibran: Puan hingga AHY Masuk Bursa Wapres

Partai Golkar mengungkapkan delapan nama tokoh politik yang dinilai layak dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Daftar itu mencakup Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Harimurti Yudhoyono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan daftar tersebut pada Sabtu (14/11/2026). Kedelapan figur itu, kata dia, merupakan pimpinan partai politik dengan pengalaman panjang di bidang politik maupun pemerintahan.

Meski mengajukan sejumlah nama, Golkar menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden. Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan akan mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo.

Delapan Nama yang Diajukan Golkar

Doli memaparkan kedelapan tokoh tersebut satu per satu. Hampir semuanya adalah ketua umum atau petinggi partai yang saat ini duduk di kabinet maupun di pimpinan lembaga negara. Berikut daftarnya:

• Puan Maharani — Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI
• Bahlil Lahadalia — Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM
• Sufmi Dasco Ahmad — Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI
• Sugiono — Sekjen Partai Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Ahmad Muzani — Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI
• Muhaimin Iskandar — Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
• Zulkifli Hasan — Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan
• Agus Harimurti Yudhoyono — Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Komposisi itu menarik karena hampir seluruh nama berasal dari partai yang saat ini berada di lingkar kekuasaan. Puan Maharani menjadi satu-satunya figur dari PDIP, partai yang posisinya di luar koalisi pemerintah. Sementara Bahlil adalah ketua umum Golkar sendiri.

Sebelumnya, bursa pengganti Gibran memang sudah menghangat. Sejumlah nama seperti Puan Maharani dan Pramono masuk dalam pembicaraan publik, dan PDIP sempat memberi respons terkait hal itu. Golkar kini menambah daftar dengan delapan nama sekaligus.

Doli Kurnia: Keputusan Sepenuhnya di Tangan Prabowo

Doli menegaskan Golkar tidak hendak mendikte Presiden. Menurutnya, dengan pengalaman dua tahun menjalankan pemerintahan, Prabowo dinilai paling memahami sosok pendamping yang dibutuhkan untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

"Namun bagi Golkar, sekali lagi, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar partai politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," ujar Doli.

Pernyataan itu menempatkan Golkar pada posisi mendukung tanpa mengunci pilihan. Dukungan diberikan lintas batas: dari partai koalisi, partai di luar koalisi, hingga kalangan nonpartai.

Doli juga menyoroti sejumlah syarat yang menurutnya melekat pada figur pengganti Gibran. Calon wakil presiden perlu memiliki kesamaan visi dan chemistry dengan Presiden agar sinergi kepemimpinan terbangun. Selain itu, kandidat dinilai harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial supaya tidak memicu persoalan di kemudian hari. Figur tersebut juga diharapkan mampu berperan sebagai problem solver sesuai arahan kepala negara.

Kriteria soal legitimasi itu bukan tanpa alasan. Polemik ijazah Gibran sempat menjadi sorotan publik dan memicu permintaan sejumlah pihak agar kandidat pengganti nanti diperiksa latar belakang pendidikannya secara menyeluruh. PKS, misalnya, meminta ijazah cawapres pengganti Gibran dikuliti habis-habisan agar tidak terjadi kecolongan serupa.

Kronologi Kekosongan Kursi Wapres

Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan pemberhentian dirinya. Surat itu diserahkan kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, serta kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Dengan pengunduran diri tersebut, kursi wapres resmi lowong. Konstitusi mengatur mekanisme pengisiannya secara tegas. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

MPR bergerak cepat. Melalui rapat gabungan, lembaga itu telah menyurati Presiden agar segera mengajukan dua nama kandidat. MPR juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada Rabu (2/12/2026).

Jadwal itu memberi ruang sekitar tiga pekan bagi Presiden untuk memutuskan dua nama final. Dari delapan nama yang diajukan Golkar, Prabowo harus memilih dua di antaranya—atau sama sekali mengajukan nama lain di luar daftar tersebut.

Prosesnya tidak berhenti di pengajuan nama. Tim verifikasi akan menelusuri rekam jejak, kelengkapan dokumen, dan syarat konstitusional masing-masing kandidat sebelum paripurna digelar. Publik akan mengawasi tahap ini dengan ketat, terutama setelah pengalaman polemik dokumen pendidikan pada pilpres sebelumnya.

Peta Politik di Balik Delapan Nama

Delapan nama yang diajukan Golkar mencerminkan komposisi koalisi pemerintahan saat ini. Gerindra menyumbang tiga nama sekaligus: Dasco, Sugiono, dan Muzani. Golkar mengajukan ketua umumnya sendiri, Bahlil Lahadalia. PKB menempatkan Muhaimin Iskandar, PAN mengirim Zulkifli Hasan, dan Demokrat menyertakan AHY.

Kehadiran Puan Maharani dalam daftar menjadi catatan tersendiri. PDIP berada di luar koalisi pemerintah, tetapi Golkar tetap mencantumkan nama Ketua DPR itu. Langkah tersebut bisa dibaca sebagai sinyal rekonsiliasi, sekaligus pengakuan atas bobot politik PDIP sebagai partai dengan suara besar di parlemen.

Namun, sejumlah nama dalam daftar saat ini menjabat sebagai menteri. Bahlil di ESDM, Sugiono di Kemenko PMK, Muhaimin di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Zulkifli Hasan di Kemenko Pangan, dan AHY di Kemenko Infrastruktur. Jika salah satu dari mereka terpilih sebagai wapres, Prabowo harus merombak kabinet dan mencari pengganti di kementerian terkait.

Konsekuensi lain menyangkut kursi pimpinan lembaga negara. Puan Maharani memimpin DPR, Dasco menjabat Wakil Ketua DPR, dan Muzani adalah Ketua MPR. Pemindahan mereka ke kursi wapres akan memicu pergantian di pucuk pimpinan parlemen—proses yang tidak sederhana dan berpotensi menyerap energi politik.

Pakar tata negara menilai pilihan Prabowo idealnya jatuh pada figur yang tidak menimbulkan gejolak baru. Permintaan agar Presiden mencari wapres dengan kompetensi ekonomi, misalnya, sempat muncul di ruang publik. Ada pula yang meminta Prabowo meniru cara SBY memilih Boediono—figur nonpartai yang dianggap mumpuni di bidang ekonomi.

Di sisi lain, PKS menegaskan tidak mengusulkan nama untuk posisi wapres pengganti Gibran. Sikap itu menandakan tidak semua partai ingin terlibat dalam bursa ini, meski tetap mengawasi prosesnya secara kritis.

Apa yang Terjadi Setelah 2 Desember 2026

Setelah Presiden mengajukan dua nama, MPR akan menjalankan sidang paripurna pemilihan sesuai jadwal. Tim verifikasi beranggotakan 36 orang bertugas memastikan kedua kandidat memenuhi syarat sebelum pemungutan suara dilakukan.

Jika proses berjalan lancar, wapres definitif akan dilantik sebelum batas 60 hari terlampaui. Namun, jika Presiden terlambat mengajukan nama atau terjadi perdebatan politik di parlemen, tenggat konstitusional bisa menjadi tekanan tersendiri bagi MPR.

Pasca-pelantikan, tantangan berikutnya adalah konsolidasi. Wapres baru harus cepat beradaptasi dengan sisa masa jabatan periode 2024–2029, membangun kerja sama dengan kabinet, dan menghadapi agenda legislasi yang padat. Chemistry dengan Presiden, seperti ditekankan Doli, menjadi modal awal yang menentukan efektivitas pemerintahan ke depan.

Publik kini menunggu langkah Prabowo. Delapan nama sudah di atas meja. Keputusan final sepenuhnya ada di tangan Presiden, dan seluruh partai—Golkar khususnya—menyatakan siap mendukung apa pun pilihan itu.

Analisis Redaksi

Daftar delapan nama dari Golkar layak dibaca sebagai peta kekuatan koalisi, bukan sekadar usulan kandidat. Hampir semua nama adalah pimpinan partai yang sudah duduk di kabinet. Artinya, Golkar sedang menunjukkan bahwa kursi wapres sebaiknya diisi figur yang sudah teruji dalam pemerintahan—bukan sosok kejutan dari luar.

Namun ada kelemahan dalam logika ini. Enam dari delapan nama menjabat menteri atau pimpinan lembaga negara. Memindahkan mereka ke kursi wapres berarti membuka lowongan baru di kabinet dan parlemen, yang berpotensi memicu tarik-menarik politik berkepanjangan. Presiden perlu menghitung biaya politik ini secara cermat, bukan hanya melihat bobot elektoral semata.

Pernyataan Doli soal legitimasi hukum dan sosial juga patut diapresiasi. Setelah polemik ijazah yang sempat memanaskan ruang publik, permintaan agar kandidat punya rekam jejak bersih menjadi relevan. MPR dan tim verifikasi punya tanggung jawab besar untuk memastikan proses ini transparan. Jika publik kembali dihadapkan pada persoalan dokumen, kredibilitas proses pemilihan wapres akan terganggu—dan itu risiko yang tidak perlu diambil.

Sumber: afu.id, mpr.go.id