Partai Koalisi Kompak Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Diserahkan ke Prabowo

Partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memilih tidak mengusulkan nama kader untuk mengisi kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sikap itu disampaikan sejumlah pimpinan dan perwakilan partai koalisi di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Mereka berpegang pada mekanisme konstitusi: Presiden mengusulkan dua nama calon ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lalu MPR memilih salah satunya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu yang paling tegas. Ia menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama untuk posisi wakil presiden.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk posisi wakil presiden," kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

AHY: Demokrat Hormati Kewenangan Presiden dan MPR

AHY menjelaskan, sikap Partai Demokrat berangkat dari pemahaman bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Setelah itu, MPR yang memilih satu di antara dua nama tersebut.

Ia menyebut keputusan partainya telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi itu menjadi bagian dari proses internal sebelum sikap resmi diambil.

"Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY.

Pernyataan itu menegaskan posisi Demokrat: tidak mencalonkan, tetapi mendukung penuh mekanisme yang diatur konstitusi. Sikap serupa disampaikan partai-partai lain di KIM.

Menurut para pimpinan partai koalisi, penyerahan proses pengusulan kepada Presiden bukan berarti koalisi kehilangan peran. Justru, kata mereka, langkah itu memperlihatkan koalisi menjaga stabilitas politik dan tidak menjadikan kursi wakil presiden sebagai ajang berebut kader.

Sejumlah pengamat menilai sikap kompak KIM memberi ruang bagi Prabowo untuk memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Presiden tidak perlu menegosiasikan nama dengan partai-partai pendukung.

Mekanisme Konstitusi Pengisian Kursi Wakil Presiden

Pengisian jabatan wakil presiden yang lowong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Bunyinya: "Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Pasal itu memberi Presiden hak mengusulkan dua nama. MPR kemudian memilih satu di antaranya melalui mekanisme pemungutan suara. Proses ini berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat.

Karena itu, partai-partai koalisi menilai tidak perlu mengajukan nama sendiri. Mereka melihat proses pengusulan sebagai ranah Presiden, sementara MPR menjadi lembaga yang memutuskan.

Dalam praktik ketatanegaraan, mekanisme ini menuntut komunikasi politik yang rapi antara Presiden, MPR, dan partai-partai. Presiden perlu memastikan dua nama yang diajukan dapat diterima mayoritas anggota MPR.

Sejumlah pihak menyoroti pentingnya transparansi dalam proses tersebut. Nama-nama yang beredar di ruang publik disebut sebagai bagian dari dinamika politik, bukan keputusan resmi.

Beberapa nama yang sempat masuk bursa antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puan Maharani. Keduanya telah memberikan respons masing-masing ketika ditanya soal peluang tersebut.

Peta Koalisi dan Dinamika Nama di Bursa Cawapres

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Di dalamnya ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan sejumlah partai lain.

Meski kompak tidak mengusulkan nama, dinamika di bursa cawapres tetap hidup. Nama Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puan Maharani sempat mencuat dalam pemberitaan dan survei.

Sri Sultan HB X, ketika dimintai tanggapan, memilih merespons dengan hati-hati. Ia tidak buru-buru menyatakan kesediaan atau penolakan. Sikap itu mencerminkan posisinya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga tokoh nasional.

Sementara Puan Maharani, sebagai Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, berada di luar KIM. Nama keduanya muncul dalam survei sebagai kandidat potensial pengganti Gibran.

Partai-partai KIM menegaskan, munculnya nama-nama di publik tidak mengubah sikap resmi mereka. Mereka tetap menyerahkan keputusan kepada Presiden.

"Kami menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY, menegaskan kembali posisi partainya.

Di sisi lain, publik menantikan siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo. Keputusan itu akan menentukan arah pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Dampak Politik dan Stabilitas Pemerintahan

Sikap kompak KIM memiliki dampak langsung pada stabilitas politik. Dengan tidak adanya tarik-menarik nama dari partai koalisi, Presiden memiliki ruang lebih luas untuk memilih calon yang dianggap capable.

Pengamat menilai langkah itu mengurangi potensi konflik internal koalisi. Partai-partai tidak perlu bersaing mengajukan kader masing-masing, yang bisa memicu kekecewaan bila tidak dipilih.

Namun, ada pula yang mengingatkan agar proses pengusulan tetap melibatkan komunikasi politik dengan partai-partai. Sebab, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang memiliki kepentingan politik masing-masing.

Kursi wakil presiden yang lowong setelah Gibran mundur menjadi perhatian publik. Gibran sebelumnya menerima tunjangan dan uang pensiun seumur hidup sebagai mantan wakil presiden, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pergantian wakil presiden dinilai bisa menjadi momentum memperkuat kepemimpinan nasional. Sejumlah pihak berharap calon yang dipilih mampu membantu Presiden menjalankan agenda pembangunan.

Partai-partai KIM menyatakan akan mendukung penuh siapa pun yang dipilih MPR nanti. Mereka menegaskan komitmen menjaga pemerintahan tetap solid.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dua Nama dari Prabowo

Setelah partai koalisi menyerahkan proses pengusulan, bola kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai kapan dua nama itu akan diajukan. Namun, proses politik diperkirakan berjalan dalam waktu dekat mengingat kursi wakil presiden perlu segera diisi.

MPR akan menjadwalkan sidang untuk memilih salah satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Mekanisme pemilihan dilakukan sesuai tata tertib MPR.

Partai-partai koalisi menyatakan siap mengawal proses tersebut. Mereka menegaskan tidak akan mengajukan nama tambahan di luar mekanisme yang sudah disepakati.

"Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata AHY, mengulang sikap partainya.

Publik akan menunggu siapa dua nama yang dipilih Prabowo. Keputusan itu menjadi penentu arah politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Analisis Redaksi: Ujian Kedewasaan Koalisi dan Konstitusi

Sikap kompak partai-partai KIM untuk tidak mengusulkan nama patut dibaca sebagai ujian kedewasaan koalisi. Dalam banyak kasus, kursi wakil presiden kerap menjadi magnet bagi partai untuk menempatkan kadernya. Kali ini, partai-partai memilih mundur dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Namun, sikap itu juga menyisakan pertanyaan. Apakah penyerahan ini murni penghormatan pada konstitusi, atau bagian dari strategi menghindari konflik internal? Publik berhak menuntut transparansi dalam proses pengusulan dua nama tersebut.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memang memberi Presiden hak prerogatif mengusulkan dua calon. Tetapi hak itu bukan tanpa batas. Presiden perlu memastikan dua nama yang diajukan memiliki legitimasi politik dan kompetensi untuk mendampingi jalannya pemerintahan.

Partai-partai KIM yang kompak tidak mengusulkan nama sebaiknya juga kompak mengawal proses di MPR. Jangan sampai sikap mundur itu justru membuat koalisi kehilangan arah dalam menentukan dukungan.

Yang paling penting, publik menantikan sosok wakil presiden yang mampu bekerja, bukan sekadar nama yang populer di survei. Kursi itu bukan hadiah politik, melainkan amanah konstitusi yang harus diisi dengan penuh tanggung jawab.

Bagi Prabowo, keputusan mengajukan dua nama akan menjadi cermin visi pemerintahan. Nama yang dipilih harus mencerminkan kebutuhan bangsa, bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek.

Koalisi yang kompak adalah modal. Tetapi kompak tanpa transparansi bisa menjadi celah bagi politik transaksional. Publik akan mengawasi setiap langkah, dari pengusulan hingga pemilihan di MPR.

Sejarah mencatat, pengisian kursi wakil presiden bukan sekadar urusan elite. Ia menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Karena itu, sikap partai koalisi yang menyerahkan pengusulan kepada Presiden sebaiknya diikuti dengan pengawasan publik yang ketat. Demokrasi tidak berhenti pada pernyataan sikap, tetapi pada proses yang terbuka dan akuntabel.

Sumber: news.okezone.com, mpr.go.id