Perhutanan Sosial Disebut Paling Minim Karhutla, Menhut Ungkap Datanya

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kawasan perhutanan sosial tercatat paling minim kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai akses kelola bagi masyarakat adat terbukti menjaga hutan lebih baik.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat ditemui awak media di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), di sela kunjungannya ke Kawasan Wisata Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru. Ia menjadikan data karhutla sebagai dasar untuk mempertahankan program pemberian akses lahan kepada masyarakat.

"Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar," kata Raja Juli, dikutip dari ANTARA News Sulteng.

Ia menempatkan temuan itu sebagai alasan utama memperluas akses kelola. Menurutnya, masyarakat adat yang mendapat hak kelola cenderung lebih menjaga kawasan hutan dibanding wilayah yang dikelola tanpa pelibatan warga sekitar.

Skema perhutanan sosial yang disebut paling sedikit terbakar

Raja Juli merinci lima bentuk perhutanan sosial yang ia nilai paling minim kejadian karhutla. Kelimanya adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Dari daftar itu, hutan adat mendapat penekanan khusus. "Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik," ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan masyarakat adat bukan sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai mitra utama pengelolaan. Kementerian Kehutanan menjadikan pola itu sebagai rujukan kebijakan, bukan sekadar program seremonial.

Dalam kunjungan di Sigi, Raja Juli juga menyinggung sisi produktivitas kawasan. Ia berharap kawasan perhutanan sosial dikelola secara produktif dengan menanam komoditas bernilai ekonomi.

"Harapannya dengan program ini kawasan perhutanan sosial dapat dikelola secara produktif seperti dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti durian, pala, dan alpukat," ucapnya.

Kebijakan afirmatif Prabowo dan data 8,47 juta hektare

Raja Juli menyebut program persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagai wujud kebijakan politik afirmatif Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memberi akses lahan yang luas kepada masyarakat.

Data Kementerian Kehutanan hingga Oktober 2026 menunjukkan skala program itu sudah besar. Sebanyak 11.364 Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial telah diterbitkan dengan luas mencapai 8,47 juta hektare.

Jumlah penerima manfaat disebut mencapai 1,43 juta kepala keluarga. Angka itu menempatkan perhutanan sosial sebagai salah satu program redistribusi akses kelola terbesar di sektor kehutanan.

Untuk Sulawesi Tengah, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare. Kawasan itu menjangkau 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa di 12 kabupaten/kota.

Sebaran tersebut menunjukkan perhutanan sosial tidak terkonsentrasi di satu wilayah. Program menyentuh desa-desa di hampir seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Sigi tempat Raja Juli menyampaikan pernyataannya.

Pengawasan lewat Polhut dan penyuluh kehutanan

Kementerian Kehutanan memastikan aspek pengawasan di lapangan tetap berjalan. Pengawasan melibatkan jajaran Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh kehutanan yang bekerja sama dengan masyarakat di daerah.

Pola itu menempatkan pengawasan sebagai kerja bersama, bukan tugas aparat semata. Polhut dan penyuluh berperan mendampingi warga yang memegang persetujuan pengelolaan kawasan.

Raja Juli menyebut pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Kawasan itu juga diharapkan menjadi benteng utama mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup.

"Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup," ujarnya.

Harapan itu menautkan dua agenda yang sering dipisahkan: produksi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam kerangka perhutanan sosial, keduanya dijalankan di kawasan yang sama oleh pengelola yang sama.

Mengapa akses kelola berhubungan dengan karhutla

Karhutla umumnya muncul di lahan yang tidak jelas pengelolanya atau dibuka dengan cara membakar. Ketika warga memegang persetujuan kelola, kepentingan menjaga kawasan menjadi lebih nyata karena sumber penghidupan mereka berada di sana.

Skema perhutanan sosial memberi hak kelola dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban menjaga fungsi hutan. Penerima manfaat terikat aturan, termasuk larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Raja Juli menempatkan logika itu sebagai bukti lapangan. Wilayah dengan akses kelola masyarakat, menurutnya, paling sedikit terbakar dibanding kawasan lain. Pernyataan itu ia sampaikan tanpa merinci angka perbandingan luas karhutla antarjenis kawasan.

Yang ditegaskan adalah arah kebijakan: akses kelola diperluas, pengawasan diperkuat, dan masyarakat adat ditempatkan di depan. Kementerian Kehutanan menyebut ketiganya sebagai fokus utama, bukan program sampingan.

Bagi Sulawesi Tengah, angka 160.310,89 hektare dan 37.383 kepala keluarga menjadi ukuran nyata dari arah itu. Program telah berjalan di 194 desa, dengan Sigi menjadi lokasi penyampaian pesan tentang karhutla.

Analisis Redaksi

Klaim bahwa perhutanan sosial paling minim karhutla layak diapresiasi, tetapi juga menuntut pembuktian yang lebih terbuka. Raja Juli menyampaikan kesimpulan tanpa membeberkan data pembanding luas kebakaran antarjenis kawasan. Tanpa angka itu, publik sulit menilai seberapa besar efek akses kelola terhadap penurunan karhutla, dan seberapa besar pengaruhnya berasal dari faktor lain seperti curah hujan atau jenis tutupan lahan.

Yang lebih penting, 8,47 juta hektare dan 1,43 juta kepala keluarga bukan angka kecil. Jika program sebesar itu benar-benar menjadi benteng karhutla, kapasitas pendampingan harus setara. Polhut dan penyuluh kehutanan di lapangan perlu jumlah, anggaran, dan pelatihan yang memadai. Tanpa itu, persetujuan pengelolaan hanya menjadi dokumen tanpa pengawasan.

Pemerintah juga perlu memastikan komoditas produktif seperti durian, pala, dan alpukat tidak mendorong pembukaan lahan baru di dalam kawasan hutan. Produktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan. Di titik itu, janji perhutanan sosial sebagai benteng karhutla akan diuji, bukan hanya di atas panggung kunjungan kerja, tetapi di 194 desa di Sulawesi Tengah dan ribuan desa lain di seluruh Indonesia.

Sumber: antaranews.com