Kuasa Hukum Kecam Penganiayaan Siswa SD di Riau Ujung Pekanbaru, Siap Lapor Polisi

Dugaan penganiayaan terhadap siswa kelas IV SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, Pekanbaru, menuai kecaman. Kuasa hukum korban menyatakan akan membawa kasus ini ke jalur pidana dengan melapor ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026).

Korban berinisial K dan G diduga menjadi sasaran tindakan fisik oleh oknum pendidik di lingkungan sekolahnya sendiri. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) itu disebut melibatkan dua tenaga pengajar, yakni guru mata pelajaran olahraga dan guru Bahasa Indonesia.

Kronologi Dugaan Penganiayaan di SD Sinros Dharma Bakti

Menurut keterangan kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, insiden bermula saat korban mengalami tindakan fisik berupa penjambakan rambut serta pemukulan di bagian dada. Peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah.

Akibat kejadian tersebut, korban tidak hanya menderita sakit secara fisik, tetapi juga terguncang secara psikologis. Korban dilaporkan mengalami trauma berat hingga menolak untuk kembali bersekolah.

Hingga saat ini, kondisi fisik K masih memprihatinkan. Korban mengeluh sesak napas dan kesulitan tidur pascakejadian. “Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, bukan tempat yang justru memicu trauma fisik maupun psikis,” tegas perwakilan kuasa hukum dalam keterangan persnya, Sabtu (14/11/2026).

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa kekerasan fisik di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk alasan mendisiplinkan murid. Tindakan tersebut dinilai berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sekaligus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kuasa Hukum

Kuasa hukum korban terdiri dari Nata Hedy Nyo, SE, SH, MH., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H. Mereka adalah advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner.

Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum menyoroti peran dua guru yang diduga terlibat. Meski demikian, identitas keduanya belum diungkap secara rinci. Pihak sekolah juga belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut.

Kuasa hukum memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Laporan resmi rencananya dilayangkan ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026). Mereka berharap semua pihak dapat mengusut laporan ini secara objektif, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga mendalami kondisi medis dan psikologis korban.

Selain itu, pihak sekolah didesak untuk bertanggung jawab penuh atas pemulihan trauma korban serta menjamin keamanan seluruh siswa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak sekolah maupun kepolisian.

Latar Belakang: Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

Kasus ini bukan yang pertama terjadi di Pekanbaru. Dunia pendidikan di kota itu kembali tercoreng akibat dugaan kekerasan fisik yang dialami siswa SD. Sebelumnya, sejumlah kasus serupa juga pernah mencuat.

Dalam mengawal kasus ini, pihak korban merujuk pada sejumlah regulasi tegas terkait perlindungan anak di satuan pendidikan, antara lain:

• Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun psikis oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.
• Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang memuat larangan serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
• Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Regulasi tersebut menegaskan bahwa sekolah wajib menciptakan lingkungan yang aman. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh pendidik, dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan anak secara menyeluruh.

Namun, implementasi di lapangan masih menjadi persoalan. Kasus dugaan penganiayaan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perilaku tenaga pendidik perlu diperketat. Selain itu, mekanisme pelaporan bagi korban dan orang tua harus dipermudah.

Dampak Psikologis dan Fisik Korban

Korban K dan G mengalami dampak serius. Secara fisik, K mengeluh sesak napas dan kesulitan tidur. Secara psikologis, korban mengalami trauma berat hingga menolak kembali bersekolah.

Trauma pada anak korban kekerasan dapat berdampak jangka panjang. Gangguan tidur, kecemasan, dan ketakutan terhadap lingkungan sekolah adalah gejala umum. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan akademik dan sosial anak.

Pihak kuasa hukum menekankan pentingnya pemulihan trauma. Mereka mendesak sekolah untuk bertanggung jawab penuh atas pemulihan kondisi korban. Selain itu, jaminan keamanan bagi seluruh siswa juga harus dipastikan.

Kasus ini juga berdampak pada kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Insiden kekerasan oleh oknum guru dapat merusak reputasi institusi pendidikan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci.

Langkah Selanjutnya: Laporan ke Polresta Pekanbaru

Kuasa hukum korban akan melayangkan laporan resmi ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026). Laporan ini akan disertai bukti-bukti awal, termasuk keterangan saksi dan kondisi korban.

Proses hukum diharapkan berjalan transparan. Pihak korban meminta penyidik memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti, serta mendalami kondisi medis dan psikologis korban. Mereka juga mendesak agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain jalur pidana, kuasa hukum menyinggung potensi gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Polresta Pekanbaru terkait rencana laporan tersebut. Pihak sekolah juga belum memberikan tanggapan. Publik menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum dan Dinas Pendidikan setempat.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan penganiayaan siswa SD di Pekanbaru ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perilaku tenaga pendidik. Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, tetapi insiden ini menunjukkan sebaliknya. Dalih mendisiplinkan murid tidak bisa diterima sebagai pembenaran kekerasan fisik.

Regulasi perlindungan anak sudah cukup lengkap, mulai dari UU Perlindungan Anak hingga Permendikbudristek PPKSP. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak kasus kekerasan di sekolah tidak terungkap karena korban takut melapor atau orang tua enggan berurusan dengan pihak sekolah.

Langkah kuasa hukum membawa kasus ini ke jalur pidana patut diapresiasi. Namun, proses hukum saja tidak cukup. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan di sekolah, termasuk pelatihan disiplin positif bagi guru. Tanpa itu, kasus serupa berpotensi terulang.

Sumber: benuanews.com, peraturan.bpk.go.id