Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati, Perkuat Kepastian Hukum Aset Pelabuhan

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi untuk memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset, dan kepastian hukum. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang ditandatangani di Bali.

Penandatanganan dilakukan Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Jefferdian, Kajati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kajati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan, Sabtu (14/11/2026).

“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” kata Akhirman di Makassar, Sabtu.

Kronologi Penandatanganan PKS di Bali

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani di Bali pada Sabtu, 14 November 2026. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran direksi Pelindo Regional 4 dan tiga kepala kejaksaan tinggi dari wilayah kerja perusahaan.

Menurut keterangan resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan berlangsung dengan suasana foto bersama seusai meneken nota kesepahaman. Komitmen bersama itu untuk mendukung pengelolaan aset perusahaan milik negara.

Adapun cakupan wilayah Pelindo Regional 4 meliputi pelabuhan-pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Ketiga wilayah ini berada di bawah yurisdiksi tiga Kejati yang menandatangani perjanjian.

Perjanjian berlaku selama dua tahun sejak tanggal penandatanganan. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pelindo Regional 4 menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Akhirman.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum

Melalui PKS ini, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan mencakup pertimbangan hukum berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum.

Kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi perusahaan.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan hukum kegiatan dan proyek strategis, mitigasi risiko hukum, pencegahan korupsi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dengan peran JPN, Pelindo Regional 4 berharap dapat meminimalkan potensi sengketa hukum yang timbul dari kegiatan operasional maupun pengembangan pelabuhan. Pendampingan ini juga diharapkan mempercepat penyelesaian masalah hukum yang ada.

“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” kata Kajati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan mewakili ketiga kepala kejaksaan tinggi.

Latar Belakang Kerja Sama: Strategi Mitigasi Risiko Hukum

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Pelindo Regional 4 untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan aset negara. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur dan perbatasan memiliki peran strategis sebagai urat nadi logistik.

Sebagai BUMN, Pelindo memiliki aset negara yang harus dilindungi. Pendampingan Kejaksaan dianggap penting untuk memastikan setiap keputusan bisnis sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Akhirman menegaskan bahwa pendampingan ini membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis secara tepat. Operasional pelabuhan pun diharapkan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara.

Selain itu, kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Good Corporate Governance (GCG). Pelindo Regional 4 berkomitmen mewujudkan operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Langkah serupa juga dilakukan sejumlah BUMN lain yang menggandeng Kejaksaan untuk pendampingan hukum. Pola ini dinilai efektif mencegah korupsi dan mempercepat penyelesaian sengketa aset negara.

Dampak bagi Pengelolaan Pelabuhan di Papua dan Kalimantan Utara

Dengan adanya pendampingan hukum, Pelindo Regional 4 berharap dapat meningkatkan kinerja operasional pelabuhan di tiga wilayah tersebut. Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara melayani kebutuhan logistik masyarakat di kawasan timur dan perbatasan.

Kepastian hukum juga diharapkan menarik minat investor untuk mengembangkan pelabuhan. Sebab, risiko hukum yang terkelola baik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam berinvestasi.

Selain itu, kerja sama ini mencakup upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pelindo Regional 4 ingin memastikan seluruh jajarannya memahami aspek hukum dalam setiap kegiatan korporasi.

Bagi Kejaksaan, kerja sama ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program kerja BUMN. Kajati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan menegaskan komitmen Kejaksaan mendukung Pelindo dalam perlindungan aset negara dan pelaksanaan aksi korporasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik. Operasional pelabuhan yang profesional, transparan, dan berintegritas diharapkan meningkatkan kontribusi sektor kepelabuhanan bagi perekonomian nasional.

Langkah Selanjutnya: Implementasi Selama Dua Tahun

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani. Selama periode tersebut, Kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum sesuai ruang lingkup yang disepakati.

Pelindo Regional 4 akan memanfaatkan pendampingan untuk berbagai kegiatan, mulai dari penyelesaian piutang hingga pendampingan proyek strategis. Mitigasi risiko hukum juga menjadi fokus utama.

Ke depan, perusahaan berencana meningkatkan kompetensi SDM di bidang hukum agar mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara mandiri. Pendampingan Kejaksaan menjadi bagian dari upaya tersebut.

“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ujar Yudi menegaskan komitmen Kejaksaan.

Dengan kerja sama ini, Pelindo Regional 4 berharap dapat memperkuat posisinya sebagai operator pelabuhan yang handal di kawasan timur Indonesia. Kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Analisis Redaksi: Kepastian Hukum sebagai Fondasi Pengelolaan Aset BUMN

Langkah Pelindo Regional 4 menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi merupakan manuver yang tepat di tengah kompleksitas pengelolaan aset negara di wilayah perbatasan. Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara bukan sekadar infrastruktur ekonomi, melainkan juga simbol kedaulatan negara. Pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara memberikan lapisan perlindungan yang selama ini mungkin kurang optimal.

Namun, kerja sama ini patut diawasi agar tidak menjadi sekadar formalitas. Publik perlu melihat implementasi nyata di lapangan: apakah pendampingan hukum benar-benar mencegah sengketa, atau justru menambah birokrasi? Transparansi dalam setiap pendapat hukum dan audit yang dilakukan Kejaksaan menjadi kunci. Jangan sampai kerja sama ini hanya menjadi tameng politik bagi keputusan bisnis yang bermasalah.

Yang tak kalah penting, aspek pencegahan korupsi dalam ruang lingkup perjanjian harus dijalankan dengan serius. Peningkatan kompetensi SDM dan audit hukum seharusnya menjadi alat deteksi dini, bukan sekadar formalitas. Jika dijalankan dengan integritas, langkah Pelindo Regional 4 bisa menjadi model bagi BUMN lain dalam mengelola aset negara secara profesional dan akuntabel.

Sumber: makassar.antaranews.com, pelindo.co.id