Ketahanan Pangan vs Pembangunan: Dilema Pembatasan Alih Fungsi Sawah

Indonesia menghadapi dua tujuan nasional yang saling bertabrakan: menjaga ketahanan pangan dan mempercepat pembangunan. Di tengah keduanya, alih fungsi sawah menjadi titik gesek yang sulit dihindari. Hukumonline mengangkat persoalan ini dalam laporannya soal kontestasi antara ketahanan pangan dan pembangunan di tengah pembatasan alih fungsi sawah.

Persoalannya bukan sekadar soal tata ruang. Alih fungsi sawah menyangkut ketersediaan pangan nasional, mata pencaharian petani, hingga iklim investasi dan pembangunan infrastruktur. Ketika lahan pertanian produktif beralih menjadi kawasan industri, perumahan, atau jalan tol, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara boleh membatasi penggunaan tanah demi kepentingan jangka panjang?

Mengapa Ketahanan Pangan dan Pembangunan Saling Berbenturan

Ketahanan pangan menuntut lahan pertanian yang luas dan terlindungi. Sementara itu, percepatan pembangunan membutuhkan ruang, termasuk lahan yang secara historis dipakai untuk bertani. Kedua kepentingan ini bertemu di titik yang sama: tanah.

Di banyak daerah, sawah produktif berada di lokasi strategis—dekat jalan utama, pusat pertumbuhan, atau kawasan industri. Posisi itu membuatnya rawan dialihfungsikan. Pemilik lahan pun kerap tergiur harga jual yang jauh lebih tinggi dibanding pendapatan dari bertani.

Kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Di satu sisi, investasi dan pembangunan dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, mengurangi lahan sawah berarti memperkecil kapasitas produksi pangan domestik.

Hukumonline menyoroti bahwa dua tujuan nasional tersebut saling berkontradiksi. Kontradiksi inilah yang membuat kebijakan pembatasan alih fungsi sawah selalu menjadi medan tarik-menarik antarlembaga dan antarkepentingan.

Kerangka Hukum Pembatasan Alih Fungsi Lahan Sawah

Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Yang paling dikenal adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi ini memperkenalkan konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan yang wajib dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.

Selain itu, alih fungsi lahan juga bersinggungan dengan UU Penataan Ruang, UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, serta berbagai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Tumpang tindih aturan inilah yang sering menjadi sumber masalah di lapangan.

Beberapa ketentuan penting yang kerap dibahas dalam konteks ini antara lain:

• Kewajiban menjaga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam suatu wilayah.
• Prosedur perizinan alih fungsi lahan yang ketat, termasuk kajian kelayakan dan rekomendasi dari instansi terkait.
• Sanksi bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan tanpa izin.
• Kewajiban pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peta LP2B.

Namun, penerapan aturan ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak daerah belum memiliki peta LP2B yang mutakhir, sementara tekanan pembangunan terus berjalan. Dalam praktiknya, izin alih fungsi kadang tetap keluar meski lahan masuk kategori yang seharusnya dilindungi.

Dampak Alih Fungsi Sawah bagi Petani dan Pangan Nasional

Ketika sawah beralih fungsi, dampaknya tidak berhenti pada berkurangnya luas panen. Petani yang kehilangan lahan harus mencari sumber penghidupan lain, sementara produksi pangan domestik ikut tergerus. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada impor pangan bisa meningkat.

Alih fungsi juga memicu persoalan sosial. Banyak petani penggarap yang tidak memiliki surat kepemilikan formal sehingga posisi tawar mereka lemah ketika lahan dijual. Mereka paling terdampak, tetapi paling sedikit mendapat manfaat dari pembangunan yang menggantikan sawah mereka.

Dari sisi lingkungan, berkurangnya lahan sawah turut memengaruhi daya dukung air dan ekosistem setempat. Sawah berfungsi menyerap air hujan dan membantu mencegah banjir di kawasan sekitarnya. Ketika sawah berubah menjadi beton dan aspal, fungsi resapan itu hilang.

Pemerintah sendiri berulang kali menegaskan komitmen menjaga ketahanan pangan, antara lain melalui program cetak sawah baru dan intensifikasi pertanian. Namun, sejumlah pengamat menilai upaya itu belum sepadan dengan laju konversi lahan yang terus terjadi setiap tahun.

Jalan Tengah yang Masih Dicari

Persoalan ini tidak punya jawaban tunggal. Membatasi alih fungsi sawah secara kaku bisa menghambat investasi, tetapi membiarkannya terbuka lebar berisiko mengancam ketahanan pangan. Pemerintah perlu menyeimbangkan keduanya lewat perencanaan tata ruang yang konsisten dan penegakan aturan yang tegas.

Salah satu pendekatan yang sering disarankan adalah memprioritaskan pembangunan pada lahan non-produktif, seperti lahan tidur atau kawasan yang sudah terbangun. Pendekatan lain adalah memberi insentif kepada petani agar tetap mempertahankan sawahnya, misalnya melalui jaminan harga dan akses pasar.

Yang juga krusial adalah kepastian data. Tanpa peta lahan yang akurat dan terintegrasi antarsektor, pembatasan alih fungsi sawah akan sulit ditegakkan. Sinkronisasi data antarlembaga menjadi prasyarat agar kebijakan tidak sekadar normatif di atas kertas.

Hukumonline menempatkan persoalan ini sebagai kontestasi—pertarungan kepentingan yang belum menemukan titik akhir. Sampai kapan ketegangan antara ketahanan pangan dan pembangunan ini dibiarkan berlarut, bergantung pada keberanian pemerintah mengambil sikap.

Analisis Redaksi

Selama bertahun-tahun, kebijakan perlindungan lahan sawah di Indonesia terlihat kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. UU LP2B sudah berumur lebih dari satu dekade, tetapi peta lahan pertanian pangan berkelanjutan belum sepenuhnya tersedia dan diperbarui di banyak daerah. Akibatnya, perlindungan terhadap sawah produktif sering hanya bersifat simbolik.

Masalah utamanya bukan ketiadaan aturan, melainkan lemahnya koordinasi dan penegakan. Ketika kepentingan investasi berhadapan dengan perlindungan lahan, keputusan sering dimenangkan oleh pihak yang paling kuat secara politik dan ekonomi. Petani, yang seharusnya menjadi penjaga utama ketahanan pangan, justru berada di posisi paling rentan.

Jika pembatasan alih fungsi sawah ingin bermakna, pemerintah perlu berhenti memperlakukan ketahanan pangan sebagai retorika tahunan. Dibutuhkan peta lahan yang akurat, penegakan sanksi yang nyata, dan insentif yang membuat bertani tetap layak secara ekonomi. Tanpa itu, kontestasi ini akan terus berulang—dan sawah produktif akan terus menyusut, satu hektare demi satu hektare.

Sumber: hukumonline.com, fao.org