Prabowo Ajak Ketum Partai Berani Perbaiki Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah berbicara dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai perlunya pembenahan sistem politik di Indonesia. Ia mendorong para pemimpin partai berani memperbaiki sistem politik dan ekonomi negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo tanpa merinci siapa saja ketua umum yang diajak berbicara maupun isi pembicaraan secara lengkap. Yang jelas, menurut laporan Kompas.com, ajakan itu menyasar dua urusan sekaligus: politik dan ekonomi.

Dua urusan itu memang saling terkait. Sistem politik yang berbelit membuat keputusan ekonomi lambat. Sebaliknya, ekonomi yang lemah membuat politik mudah memanas.

Isi Ajakan Prabowo kepada Para Ketua Umum Partai

Dalam pemberitaan yang dilansir pada Sabtu, 14 November 2026, Prabowo menekankan perlunya pembenahan sistem politik. Ia menyampaikan hal itu setelah berbicara dengan sejumlah ketua umum partai politik.

Prabowo tidak menyebut secara gamblang partai mana saja yang terlibat. Ia juga tidak merinci bentuk pembenahan yang dia maksud. Namun arah pesannya cukup jelas: para pemimpin partai diminta tidak sekadar menikmati posisi, tetapi berani mengubah cara kerja sistem.

Ajakan itu muncul di tengah posisi Prabowo sebagai presiden yang justru ditopang koalisi besar. Hampir semua partai di Senayan duduk di kursi pendukung pemerintah. Kondisi ini membuat partai-partai punya tanggung jawab langsung terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, pembicaraan dengan para ketua umum bukan hal biasa. Di sistem presidensial, partai adalah mesin utama yang menggerakkan dukungan politik di parlemen. Tanpa restu partai, program pemerintah bisa mandek.

Mengapa Sistem Politik Jadi Sorotan

Pembenahan sistem politik sudah lama menjadi wacana di Indonesia. Sejumlah persoalan kerap disebut sebagai penyebabnya, mulai dari biaya politik yang mahal hingga proses kaderisasi yang lemah.

Biaya politik tinggi membuat banyak kader harus mencari modal sendiri untuk maju dalam pemilihan. Akibatnya, setelah terpilih, mereka cenderung mengejar balik modal ketimbang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Persoalan lain adalah fragmentasi partai. Jumlah partai yang banyak di parlemen membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat. Setiap kebijakan harus melewati perundingan panjang antarpartai.

Ada pula kritik soal lemahnya kelembagaan partai. Rekrutmen kader sering tidak transparan, dan posisi penting lebih ditentukan kedekatan personal daripada kemampuan. Hal-hal seperti ini yang menurut banyak pengamat membuat kualitas demokrasi tidak ikut membaik meski pemilu berjalan rutin.

Prabowo, dalam pernyataannya, tampaknya ingin mendorong partai-partai mengambil peran lebih besar dalam membenahi hal-hal tersebut. Ia meminta para ketua umum berani mengambil langkah yang mungkin tidak populer di internal partai.

Kaitan Pembenahan Ekonomi dan Stabilitas Politik

Prabowo tidak memisahkan urusan politik dari ekonomi. Dua hal itu disebut dalam satu tarikan napas.

Kaitannya cukup logis. Keputusan ekonomi yang penting, seperti penyusunan anggaran, perubahan aturan investasi, atau kebijakan fiskal, harus lewat persetujuan DPR. Jika politik di parlemen tidak stabil, keputusan ekonomi ikut tersendat.

Sebaliknya, ketika ekonomi lesu, tekanan politik terhadap pemerintah meningkat. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, dan kepercayaan publik menurun. Situasi ini biasanya membuat partai-partai mulai menjaga jarak dari pemerintah.

Karena itu, ajakan Prabowo bisa dibaca sebagai upaya menjaga keselarasan antara agenda politik dan agenda ekonomi. Ia butuh partai yang tidak hanya mendukung di permukaan, tetapi ikut menanggung risiko kebijakan.

• Politik yang stabil mempermudah pengesahan kebijakan ekonomi.
• Ekonomi yang sehat mengurangi tekanan politik terhadap pemerintah.
• Partai yang lemah membuat proses legislasi lambat dan tidak konsisten.

Posisi Partai dalam Pemerintahan Prabowo

Sejak awal pemerintahan, Prabowo membangun koalisi lebar. Partai-partai yang sebelumnya bersaing dalam pemilu kemudian bergabung dalam kabinet.

Model koalisi besar punya keuntungan: pemerintah mudah mendapatkan dukungan parlemen. Namun ada konsekuensinya. Fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah menjadi lemah karena hampir semua partai ada di dalam.

Dalam konteks itulah ajakan Prabowo menjadi menarik. Jika semua partai sudah mendukung, maka pembenahan sistem politik tidak bisa lagi dilempar ke pihak oposisi. Tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan partai-partai pendukung pemerintah.

Prabowo tampaknya sadar akan hal ini. Ia memilih berbicara langsung ke para ketua umum, bukan lewat forum parlemen. Cara ini menunjukkan bahwa persoalan yang ingin diselesaikan bersifat politis, bukan sekadar administratif.

Sejauh mana ajakan itu diikuti, belum bisa dipastikan. Dalam laporan Kompas.com, tidak disebutkan adanya kesepakatan atau komitmen resmi dari partai-partai.

Langkah Selanjutnya yang Dinantikan Publik

Setelah pernyataan itu, publik menunggu apakah ajakan Prabowo berbuah tindakan konkret. Pembenahan sistem politik tidak cukup dengan imbauan. Butuh rancangan perubahan aturan, kesepakatan antarfraksi, dan kemauan politik untuk mengeksekusinya.

Ada beberapa hal yang bisa menjadi ukuran. Pertama, apakah partai-partai mulai membahas perubahan aturan terkait pembiayaan politik. Kedua, apakah ada dorongan untuk menyederhanakan jumlah partai atau memperkuat ambang batas parlemen.

Ketiga, apakah proses kaderisasi partai dibenahi dengan standar yang jelas. Selama ini, persoalan ini jarang disentuh karena dianggap urusan internal masing-masing partai.

Prabowo sendiri belum menjabarkan bentuk pembenahan yang ia inginkan. Pernyataannya masih bersifat umum. Karena itu, arah kebijakan akan sangat bergantung pada respons para ketua umum partai dalam beberapa bulan ke depan.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Koalisi Besar

Ajakan Prabowo kepada para ketua umum partai terdengar masuk akal. Tetapi justru karena semua partai besar ada di dalam pemerintahan, ajakan itu sekaligus menjadi ujian bagi koalisi yang dibangunnya sendiri.

Selama ini, kritik terhadap sistem politik sering dialamatkan kepada partai oposisi atau mereka yang berada di luar kekuasaan. Sekarang tidak ada lagi pihak luar yang bisa disalahkan. Jika pembenahan tidak berjalan, publik akan menilai bahwa koalisi besar hanya alat berbagi kekuasaan, bukan alat memperbaiki negara.

Ada risiko lain. Pembenahan sistem politik bisa berubah menjadi pembenahan yang menguntungkan partai yang sedang berkuasa. Misalnya, perubahan aturan pemilu yang justru mempersulit munculnya kekuatan baru. Karena itu, transparansi dalam proses perubahan aturan menjadi kunci.

Prabowo punya modal politik yang cukup untuk mendorong perubahan. Ia presiden dengan dukungan parlemen terbesar dalam beberapa periode terakhir. Modal itu hanya bermakna jika dipakai untuk memperbaiki aturan main, bukan sekadar menjaga kenyamanan koalisi.

Publik tidak butuh janji baru. Mereka butuh bukti bahwa sistem politik benar-benar dibenahi, dan bahwa perbaikan itu berdampak pada ekonomi sehari-hari. Pernyataan Prabowo sudah keluar. Sekarang tinggal dilihat apakah para ketua umum partai berani menindaklanjutinya.