Rakorda DPD Partai Gema Bangsa Pandeglang: Konsolidasi Menuju Pembentukan DPC

DPD Partai Gema Bangsa Kabupaten Pandeglang menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada Sabtu, 14 November 2026. Ketua DPD Hendri menyatakan kepengurusan tingkat DPC akan segera dibentuk, sementara Ketua DPW A. Yani menegaskan tidak ada mahar politik bagi calon yang diusung partai.

Kegiatan itu mengusung tema “Solid, Bergerak, Bekerja Menuju Pandeglang Bergema untuk Kemajuan Bangsa.” Rakorda berlangsung di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan menjadi forum konsolidasi pertama yang mempertemukan pengurus daerah dengan jajaran pengurus wilayah.

Hadir dalam forum tersebut Ketua DPD Partai Gema Bangsa Kabupaten Pandeglang Hendri, Sekretaris DPD Tata Wiguna, serta jajaran pengurus dari berbagai wilayah. Dari tingkat provinsi, hadir Ketua DPW Partai Gema Bangsa A. Yani, Sekretaris DPW Mufrod Thama, beserta jajaran pengurus.

Agenda Utama: Membenahi Struktur hingga Tingkat Cabang

Dalam sambutannya, Hendri menempatkan pembenahan organisasi sebagai prioritas. Menurut dia, struktur kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) harus segera diurus agar roda partai berjalan sampai ke bawah.

“Kami akan secepatnya mengurus kepengurusan DPC. Harapannya, seluruh struktur organisasi dapat segera terbentuk dan berjalan sehingga Partai Gema Bangsa semakin kuat hingga tingkat bawah,” ungkap Hendri, seperti dikutip dari laporan Global Expose TV.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa Partai Gema Bangsa di Pandeglang masih dalam tahap penataan. DPC merupakan ujung tombak partai di tingkat kecamatan. Tanpa kepengurusan yang lengkap, fungsi rekrutmen kader, pendataan anggota, dan komunikasi politik dengan masyarakat akan tersendat.

Hendri tidak merinci berapa jumlah DPC yang sudah terbentuk maupun yang masih kosong. Ia hanya menegaskan bahwa prosesnya akan dijalankan secepat mungkin.

Desentralisasi dan Janji Tanpa Mahar Politik

Ketua DPW Partai Gema Bangsa A. Yani membawa pesan berbeda dalam Rakorda itu. Ia menekankan konsep desentralisasi dalam membangun kekuatan organisasi dan menentukan arah politik ke depan.

Artinya, kewenangan tidak menumpuk di pengurus provinsi. Daerah diberi ruang untuk menentukan langkah politiknya sendiri, termasuk dalam menyiapkan kader yang akan diusung pada kontestasi berikutnya.

Soal pencalonan, A. Yani menyampaikan pesan yang cukup tegas. Penentuan calon diharapkan mengedepankan aspirasi dan kemampuan kader, tanpa membebani mereka dengan mahar politik.

“Ke depannya, siapa yang akan diusung oleh Partai Gema Bangsa, insyaallah tidak akan ada mahar. Banten milik kita semua. Mari kita kejar mimpi kita bersama untuk menjadikan Indonesia lebih baik,” tegas A. Yani.

Isu mahar politik memang lama menjadi sorotan dalam perpolitikan Indonesia. Praktik itu kerap dituding membuat kader potensial tersingkir dan mendorong politik berbiaya tinggi. Janji tanpa mahar dari A. Yani, jika benar dijalankan, akan menjadi ujian tersendiri bagi Partai Gema Bangsa di Banten.

Mufrod Thama: Partai sebagai Kendaraan Perjuangan

Sekretaris DPW Partai Gema Bangsa Mufrod Thama menyoroti sisi lain dari berpolitik. Ia menekankan pentingnya memahami partai politik sebagai kendaraan perjuangan untuk mencapai tujuan politik dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Mufrod, setiap kader harus mampu berproses dan menjaga semangat. Partai, katanya, mesti diperlakukan sebagai objek perjuangan yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan sekadar alat memenuhi kepentingan pribadi.

“Semua partai sama, partai itu kendaraan yang membawa kita ke politik. Kita harus berproses dengan semangat dan senang. Kalau tidak ada evaluasi, bagaimana kita bisa berkembang? Di dalam partai ini ada aturan-aturan yang mengikat kita dan harus dijalankan bersama,” ujar Mufrod.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi. Bagi Mufrod, aturan organisasi bukan formalitas. Ada mekanisme yang mengikat seluruh kader dan harus dijalankan bersama-sama, mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

Pesan itu sejalan dengan tema Rakorda. Kata “solid” dan “bekerja” dipilih bukan tanpa alasan. Partai baru membutuhkan disiplin organisasi lebih ketat dibanding partai yang sudah mapan secara struktural.

Pandeglang dan Peta Politik Banten

Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten dengan jumlah pemilih yang signifikan. Wilayah ini mencakup banyak kecamatan, dari pesisir barat hingga kawasan pedesaan di bagian selatan.

Bagi partai yang sedang membangun basis, Pandeglang menawarkan dua hal sekaligus: ruang tumbuh yang luas dan tantangan logistik organisasi. Jarak antarkecamatan yang berjauhan membuat konsolidasi tatap muka menjadi keharusan, bukan pilihan.

Karena itu, Rakorda menjadi instrumen penting. Forum ini mempertemukan pengurus daerah, pengurus wilayah, dan kader dalam satu ruang. Arahan bisa disampaikan langsung, tanpa perantara.

Partai Gema Bangsa sendiri bukan partai lama dalam lanskap politik nasional. Sebagai organisasi yang tengah menata diri, partai ini menghadapi pekerjaan rumah klasik: membangun struktur, merekrut kader, dan mengokohkan identitas di mata pemilih.

Langkah yang disebut Hendri, yakni mempercepat pembentukan DPC, menjadi prasyarat dasar. Tanpa DPC yang aktif, sosialisasi partai di tingkat desa dan kecamatan akan bergantung pada segelintir orang.

Langkah Selanjutnya: Ujian di Tingkat Cabang

Sejumlah hal akan menjadi penanda apakah Rakorda ini berbuah nyata atau berhenti sebagai seremonial.

• Terbentuknya kepengurusan DPC di seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat.
• Berjalannya mekanisme evaluasi kader yang disebut Mufrod Thama, termasuk penerapan aturan organisasi.
• Realisasi janji tanpa mahar politik dalam proses penentuan calon.
• Terbangunnya komunikasi rutin antara pengurus daerah, wilayah, dan cabang.

Melalui Rakorda tersebut, DPD Partai Gema Bangsa Kabupaten Pandeglang diharapkan memperkuat konsolidasi internal, mempercepat pembentukan kepengurusan DPC, serta membangun komunikasi dan kerja sama antarkader di seluruh wilayah kabupaten.

Semangat soliditas, pergerakan, dan kerja nyata menjadi pesan utama kegiatan itu. Partai Gema Bangsa diharapkan hadir sebagai wadah perjuangan politik yang mengedepankan kebersamaan, aspirasi masyarakat, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun bangsa.

Bagi pembaca yang ingin memantau dinamika politik daerah, pemberitaan sejenis dapat ditelusuri melalui kanal Global Expose TV yang memuat rubrik Banten dan sekitarnya.

Analisis Redaksi

Rakorda DPD Partai Gema Bangsa Pandeglang menyimpan satu hal yang layak dicermati: pernyataan tanpa mahar politik. Di banyak partai, janji serupa kerap berhenti di podium. Ujiannya bukan pada saat deklarasi, melainkan ketika daftar calon disusun dan nama-nama mulai diperebutkan. Sampai titik itu tiba, pernyataan A. Yani baru sebatas komitmen lisan.

Yang lebih konkret justru pesan Hendri soal pembentukan DPC. Ini pekerjaan administratif yang jarang menarik perhatian publik, tetapi menentukan hidup-matinya partai di tingkat akar rumput. Partai yang DPC-nya kosong akan kesulitan merekrut anggota, mengelola data, dan menjaga kehadiran di tengah masyarakat. Janji “secepatnya” perlu diterjemahkan menjadi tenggat yang jelas, misalnya berapa kecamatan yang ditargetkan selesai dalam beberapa bulan.

Konsep desentralisasi yang dibawa A. Yani juga menyisakan pertanyaan. Kewenangan yang dilempar ke daerah bisa mempercepat pengambilan keputusan, tetapi bisa pula menimbulkan fragmentasi bila tidak disertai aturan main yang tegas. Di sinilah pesan Mufrod Thama soal aturan yang mengikat menjadi relevan. Partai baru butuh disiplin organisasi lebih ketat, bukan lebih longgar, agar semangat “solid, bergerak, bekerja” tidak berhenti sebagai slogan di spanduk Rakorda.