PGK Sumsel Bongkar Akar Ketimpangan Sosial di Balik Semboyan Persatuan

DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menegaskan persatuan bangsa tak akan utuh selama kesenjangan sosial dan ketidakadilan hukum masih membayangi. Pernyataan itu disampaikan dalam Simposium Kebangsaan di UIN Raden Fatah Palembang, Sabtu (14/11/2026).

Forum bertajuk “Menjaga Indonesia: Persatuan, Keadilan dan Masa Depan Bangsa” ini menjadi panggung bagi PGK Sumsel untuk membongkar akar persoalan yang selama ini jarang dibicarakan terbuka. Bukan sekadar seremonial organisasi, agenda tersebut menghadirkan sejumlah guru besar dan praktisi untuk membedah isu ketimpangan dari berbagai sudut pandang.

Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, SH, MH, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI, menyatakan bahwa semboyan persatuan kerap kehilangan makna ketika rakyat masih merasakan ketidakadilan di lapangan. Menurutnya, kepercayaan publik hanya tumbuh jika keadilan benar-benar dirasakan.

Kronologi Simposium Kebangsaan PGK Sumsel di UIN Raden Fatah

Simposium digelar di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada Sabtu, 14 November 2026. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan DPW PGK Sumatera Selatan dalam membangun tradisi berpikir kritis di lingkungan organisasi.

Forum dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, dan Ketua Umum PGK, Bursah Zarnubi. Kehadiran keduanya menandai bahwa agenda yang diusung PGK Sumsel mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pengurus pusat organisasi.

Sejumlah akademisi dan praktisi tampil sebagai narasumber. Mereka antara lain Prof. Dr. Qadariah Barkah, M.H.I, Prof. Dr. Nuni Gofar, M.Si, Prof. Dr. Febrian, SH, M.Hum, Dr. Syahril Jamil, M.Ag, Dr. Zulfikri Suleman, Ugi Kurnia Gusti, Ph.D, serta Dr. M. Husni Thamrin.

Komposisi pembicara yang berasal dari lintas bidang keilmuan menunjukkan bahwa isu ketimpangan tidak dibedah dari satu kacamata saja. Persoalan keadilan sosial dilihat dari sisi hukum, pendidikan, ekonomi, hingga kebangsaan.

Acara ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk menjaga keutuhan Indonesia melalui pikiran, tindakan nyata, serta komitmen teguh terhadap keadilan. Ajakan itu menjadi penanda bahwa forum ini memang dirancang menghasilkan rekomendasi, bukan sekadar diskusi formalitas.

Pernyataan Firdaus Hasbullah Soal Persatuan dan Keadilan

Dalam sambutannya, Firdaus Hasbullah menyoroti tantangan kebangsaan yang kian kompleks akibat arus informasi yang deras. Perbedaan pandangan, katanya, berpotensi memicu polarisasi jika tidak dikelola dengan baik.

“Tidak mungkin kita terus-menerus berbicara tentang persatuan apabila masyarakat masih merasakan ketimpangan dan ketidakadilan. Persatuan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Firdaus dalam sambutannya.

Pernyataan itu menempatkan keadilan sebagai fondasi, bukan pelengkap. Tanpa keadilan, menurut Firdaus, persatuan hanya menjadi retorika yang mudah diucapkan tetapi sulit dirasakan rakyat kecil.

Ia menegaskan keadilan harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, keberpajakan terhadap masyarakat kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Sumatera Selatan dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, sehingga tuntutan pengelolaan yang berpihak pada rakyat menjadi relevan.

Firdaus juga mengingatkan bahwa menjaga masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Bukan semata tugas pemerintah atau elite politik yang duduk di kursi kekuasaan.

Pesan Ketua Umum PGK dan Kehadiran Wagub Cik Ujang

Kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang dan Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi memberi bobot tersendiri bagi forum ini. Keduanya menjadi penanda bahwa gagasan yang dibangun PGK Sumsel bersinggungan langsung dengan agenda pembangunan daerah.

Bagi PGK Sumatera Selatan, simposium ini merupakan salah satu kontribusi yang ingin dibangun secara berkelanjutan. Firdaus berharap organisasi tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga mampu menyumbang pemikiran terhadap persoalan daerah maupun nasional.

“Kita ingin membiasakan organisasi untuk berpikir, berdiskusi, mengkaji, dan menghasilkan gagasan. Sebab, menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga membutuhkan kualitas pemikiran dan tindakan nyata,” tegasnya.

Pernyataan itu menjelaskan arah yang ingin ditempuh PGK Sumsel. Organisasi dinilai perlu keluar dari pola kegiatan seremonial dan masuk ke ruang kajian yang menghasilkan rekomendasi konkret.

Dalam forum ini, PGK Sumsel berupaya membangun tradisi berpikir kritis dan menghasilkan gagasan solutif. Simposium diharapkan memperkaya wawasan kebangsaan, memperkuat kesadaran kolektif, serta melahirkan rekomendasi konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akar Ketimpangan Sosial yang Jarang Dibicarakan Terbuka

Isu yang diangkat PGK Sumsel menyentuh persoalan mendasar. Ketimpangan sosial bukan hanya soal angka statistik, tetapi soal bagaimana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Firdaus menyebut tiga jalur yang harus ditempuh untuk mewujudkan keadilan. Pertama, pemerataan pembangunan yang tidak menumpuk di pusat kota. Kedua, keberpihakan nyata terhadap masyarakat kecil. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Ketiga jalur itu saling terkait. Pembangunan yang tidak merata memperlebar jurang antara kelompok mampu dan kelompok rentan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada rakyat memperkuat kesan bahwa kekayaan daerah hanya dinikmati segelintir pihak.

Dalam konteks Sumatera Selatan, persoalan ini bukan hal baru. Daerah dengan kekayaan alam besar kerap dihadapkan pada pertanyaan tentang seberapa besar manfaat yang kembali ke masyarakat sekitar.

Karena itu, forum yang menghadirkan guru besar dari berbagai bidang menjadi penting. Persoalan ketimpangan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal, tetapi membutuhkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat.

Langkah Selanjutnya dan Rekomendasi yang Diharapkan

Simposium ini dirancang bukan sebagai acara sekali jadi. PGK Sumsel berharap forum tersebut melahirkan rekomendasi konstruktif yang bisa menjadi masukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rekomendasi itu diharapkan menyentuh persoalan pemerataan pembangunan, keadilan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketiga isu tersebut menjadi titik temu antara persatuan dan keadilan yang dibicarakan dalam forum.

Firdaus menempatkan kualitas pemikiran sebagai syarat utama. Menjaga Indonesia, menurutnya, tidak cukup dengan semangat yang meluap-luap, tetapi membutuhkan tindakan nyata yang terukur.

Acara ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk menjaga keutuhan Indonesia. Ajakan itu disampaikan melalui tiga jalur: pikiran, tindakan nyata, dan komitmen teguh terhadap keadilan.

Bagi PGK Sumsel, simposium ini menjadi langkah awal membangun tradisi kajian yang berkelanjutan. Organisasi ingin dikenal bukan hanya dari kegiatan sosialnya, tetapi juga dari sumbangan pemikiran terhadap persoalan daerah dan nasional.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan PGK Sumsel dapat dilihat melalui laporan Sekilasmedia. Sementara konteks kebijakan pemerataan pembangunan di daerah dapat ditelusuri melalui informasi resmi Kementerian Keuangan.

Analisis Redaksi

Yang dilakukan PGK Sumsel sebenarnya sederhana, tetapi jarang dilakukan organisasi massa: membalik urutan retorika. Selama ini persatuan sering diletakkan di depan, sementara keadilan menjadi pelengkap di belakang. Firdaus Hasbullah membalik logika itu dengan menyatakan persatuan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan lahir dari keadilan yang dirasakan.

Pernyataan itu terdengar normatif, tetapi mengandung implikasi praktis. Jika keadilan menjadi prasyarat, maka pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam bukan lagi program tambahan, melainkan syarat bertahannya kohesi sosial. Sumatera Selatan dengan kekayaan alamnya menjadi contoh tepat untuk menguji klaim tersebut.

Yang perlu diawasi justru tindak lanjutnya. Simposium dengan guru besar dan pejabat daerah mudah berakhir sebagai dokumentasi foto. Rekomendasi yang dihasilkan harus bisa ditelusuri, dibahas publik, dan diuji apakah benar-benar masuk ke ruang kebijakan. Tanpa itu, semangat menjaga Indonesia hanya berpindah dari slogan ke forum, lalu kembali menjadi slogan.