KPPU Kanwil V dan FH Unmul Bedah Hukum Persaingan Usaha Digital, Soroti Denda Google Rp202,5 Miliar

KPPU Kantor Wilayah V bersama Pusat Studi Hukum Bisnis dan Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) Samarinda menggelar kuliah tamu yang membedah hukum persaingan usaha, persekongkolan tender, hingga kasus Google Play Billing. Kepala Kanwil V KPPU, F.Y. Andriyanto, hadir langsung sebagai narasumber utama dalam acara yang berlangsung Jumat (13/11/2026).

Kuliah tamu bertajuk penguatan pemahaman mekanisme penegakan hukum serta tantangan pengawasan bisnis ini menyasar mahasiswa dan calon praktisi hukum di Kalimantan Timur. Materi yang dibahas bukan perkara ringan: mulai dari sejarah lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999, alur penanganan perkara, praktik persekongkolan tender, sampai putusan denda terhadap raksasa teknologi global.

Sejarah UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Semangat Desentralisasi Ekonomi

Dalam paparannya, Andriyanto mengulas sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi itu, katanya, hadir sebagai tameng untuk menghapus pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok.

Semangat awalnya jelas: membuka ruang berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha di Tanah Air. UU ini lahir di tengah tekanan reformasi ekonomi pasca-1998, ketika praktik monopoli dinilai menyumbang krisis dan melemahkan daya saing usaha kecil.

Andriyanto membedah substansi fundamental regulasi tersebut. Mulai dari perjanjian dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, hingga penerapan dua pendekatan pembuktian yang kerap membingungkan mahasiswa: per se illegal dan rule of reason.

Pendekatan per se illegal menghukumi suatu praktik sebagai pelanggaran tanpa perlu membuktikan dampaknya. Sementara rule of reason menuntut analisis dampak terhadap persaingan dan konsumen. Perbedaan ini menjadi kunci dalam membaca setiap perkara yang masuk ke KPPU.

Mahasiswa juga dibekali pemahaman teknis soal alur penanganan perkara sesuai Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Alurnya dimulai dari penyelidikan awal, sidang Majelis Komisi, pembuktian, hingga mekanisme pengajuan keberatan melalui Pengadilan Niaga.

Perubahan penting terjadi pasca-terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 44 Tahun 2021. Kedua aturan itu menggeser ruang keberatan atas putusan KPPU, yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan negeri, kini mengarah ke Pengadilan Niaga.

Persekongkolan Tender Masih Dominasi Laporan Perkara KPPU

Andriyanto memberikan sorotan tajam terhadap praktik persekongkolan tender. Menurutnya, modus ini masih mendominasi laporan perkara yang masuk ke KPPU.

Beberapa modus yang ia beberkan antara lain penawaran pendamping (cover bidding), rotasi pemenang, hingga pembagian wilayah antar peserta tender. Praktik curang semacam ini terbukti merugikan publik.

Dampaknya berlapis. Persekongkolan memicu lonjakan harga pengadaan sekaligus menurunkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh negara. Uang rakyat membengkak, hasil pekerjaan justru menurun.

Dalam konteks pengadaan publik, persekongkolan tender sering sulit dideteksi karena melibatkan kesepakatan tertutup antar peserta. Pola penawaran yang mirip, selisih harga yang mencurigakan, hingga pemenang yang bergantian secara teratur menjadi indikator awal yang biasa ditelusuri penyidik KPPU.

Beberapa ciri yang kerap menjadi perhatian dalam analisis persekongkolan tender:

• Penawaran pendamping (cover bidding) dari peserta yang tidak berniat menang.
• Rotasi pemenang antar perusahaan dalam satu grup atau jaringan.
• Pembagian wilayah atau paket pekerjaan yang disepakati diam-diam.
• Kesamaan dokumen teknis atau kesalahan ketik identik antar penawaran.
• Harga penawaran yang berdekatan dengan nilai HPS secara tidak wajar.

Pemahaman atas pola-pola ini penting bagi mahasiswa hukum yang kelak berkiprah sebagai advokat, auditor, atau penyidik. Literasi hukum persaingan usaha menjadi bekal untuk mengenali praktik bisnis tidak sehat sejak dini.

Kasus Kartel Ban hingga Putusan Google Play Billing

Selain mengulas kasus kartel konvensional, Andriyanto membahas perkara kartel ban kendaraan roda empat yang tercatat sebagai Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014. Kasus ini menjadi contoh klasik bagaimana kesepakatan harga antar produsen merugikan konsumen.

Diskusi semakin hangat saat ia membedah tantangan pengawasan di sektor raksasa teknologi digital. Andriyanto mengangkat studi kasus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 terkait kebijakan kewajiban sistem pembayaran Google Play Billing.

Dalam putusan bersejarah tersebut, KPPU menyatakan Google LLC terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar.

Selain denda, KPPU memerintahkan pembukaan opsi User Choice Billing bagi para pengembang aplikasi. Artinya, pengembang aplikasi diberi ruang memilih sistem pembayaran di luar Google Play Billing.

Kasus ini menjadi bukti bahwa pengawasan persaingan usaha kini menjangkau praktik monopoli platform digital global. KPPU tidak berhenti pada pelaku usaha domestik, tetapi juga menyasar korporasi lintas negara yang menguasai ekosistem digital.

Dampak bagi Akademisi dan Iklim Usaha di Kalimantan Timur

Kolaborasi KPPU Kantor Wilayah V dengan FH Unmul diharapkan melahirkan generasi muda yang lebih peka mengenali praktik bisnis tidak sehat. Mahasiswa hukum di Kalimantan Timur menjadi sasaran utama literasi ini.

Bagi KPPU, kerja sama dengan perguruan tinggi memperluas jangkauan sosialisasi aturan yang selama ini lebih sering dibahas di Jakarta. Kanwil V menjangkau wilayah Kalimantan yang punya dinamika usaha sendiri, dari pertambangan hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Bagi FH Unmul, kuliah tamu ini menjembatani teori di ruang kelas dengan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya. Mahasiswa tidak hanya menghafal pasal, tetapi memahami bagaimana perkara diselidiki, dibuktikan, dan diputus.

Sinergi lembaga pengawas dan perguruan tinggi diharapkan terus berlanjut. Tujuannya satu: mewujudkan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan melindungi kepentingan konsumen.

Informasi lebih lanjut soal penanganan perkara persaingan usaha dapat diakses melalui laporan Gerbangkaltim.com dan kanal resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Analisis Redaksi: Literasi Persaingan Usaha Tak Boleh Berhenti di Ruang Kelas

Langkah KPPU Kanwil V menggandeng FH Unmul patut diapresiasi, tetapi juga membuka pertanyaan lebih besar. Jika persekongkolan tender masih mendominasi laporan perkara, berarti praktik curang ini masih hidup subur di lapangan, termasuk di daerah. Kuliah tamu menjadi awal, bukan akhir.

Yang menarik, KPPU kini berhadapan dengan dua medan sekaligus: kartel konvensional yang sudah puluhan tahun ada, dan monopoli platform digital yang aturannya belum sepenuhnya mapan. Putusan Google Play Billing senilai Rp202,5 miliar menunjukkan keberanian, tetapi tantangan penegakannya jauh lebih rumit. Platform digital bergerak lintas yurisdiksi, sementara kewenangan KPPU berhenti di batas negara.

Karena itu, literasi hukum persaingan usaha seharusnya tidak berhenti pada mahasiswa hukum. Pelaku usaha kecil, panitia pengadaan, dan aparat pemerintah daerah perlu memahami aturan yang sama. Tanpa itu, sosialisasi hanya menghasilkan lulusan yang paham teori, sementara praktik curang tetap berjalan tanpa tersentuh.

Sumber: kppu.go.id