GMNI Desak DPR Bentuk Pansus Penyadapan, Minta Jokowi dan Listyo Sigit Diproses Hukum

Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) menuntut DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan dan meminta Joko Widodo serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo diproses hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Tuntutan itu disampaikan dalam pernyataan sikap bertajuk "Darurat Republik: Adili Jokowi, Sigit, dan Kroninya" yang diterima redaksi Media Indonesia News, Sabtu (14/11/2026). GMNI menilai persoalan ini bukan sekadar politik antarkelompok, melainkan ancaman terhadap konstitusi dan mekanisme demokrasi.

Kronologi dan Isi Pernyataan Sikap GMNI

Pernyataan sikap DPD GMNI muncul sebagai respons terhadap dugaan penyadapan ilegal, persekongkolan kekuasaan, dan praktik politik dinasti yang menurut organisasi tersebut berpotensi merusak prinsip demokrasi serta mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

Dalam dokumen yang diterima redaksi, GMNI menyoroti bagaimana fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa negara harus kembali menjalankan mandat konstitusi untuk melayani kepentingan rakyat, khususnya kaum Marhaen, bukan menjadi instrumen mempertahankan kekuasaan segelintir pihak.

Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se atau yang akrab disapa Dendy Se, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan politik antarkelompok. "Ini harus menjadi perhatian serius dalam menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi," kata Dendy Se dalam pernyataan tertulisnya.

GMNI juga mengajak mahasiswa, aktivis, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Menurut organisasi tersebut, gerakan mahasiswa tidak boleh hanya hadir ketika terjadi krisis, tetapi harus konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Empat Tuntutan Utama DPD GMNI

Dalam pernyataannya, DPD GMNI menyampaikan empat poin tuntutan utama yang menjadi dasar desakan politik dan hukum mereka.

• Pertama, mendesak proses hukum terhadap Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan. GMNI meminta tidak ada kekebalan politik dalam penegakan hukum.
• Kedua, mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Penyadapan guna mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan alat negara.
• Ketiga, meminta pembersihan lembaga negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan serta mengembalikan fungsi mekanisme checks and balances agar lembaga negara bekerja sesuai konstitusi.
• Keempat, mendesak pengembalian kedaulatan kepada rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong.

GMNI menegaskan bahwa keempat tuntutan ini merupakan satu kesatuan sikap politik yang tidak bisa dipisahkan. Mereka melihat penyadapan ilegal sebagai pintu masuk bagi praktik otoritarianisme yang lebih luas jika tidak segera diusut.

Latar Belakang: Penyadapan dan Politik Dinasti

Isu penyadapan ilegal bukan hal baru dalam diskursus politik Indonesia. Beberapa tahun terakhir, muncul berbagai laporan dan tuduhan mengenai penggunaan alat negara untuk kepentingan politik praktis. Namun, tuduhan tersebut sering kali sulit dibuktikan karena lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi.

GMNI dalam pernyataannya menyoroti persekongkolan kekuasaan yang melibatkan aktor-aktor negara. Mereka menilai praktik politik dinasti turut memperparah situasi, karena kekuasaan cenderung diwariskan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Organisasi mahasiswa ini juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan antarlembaga negara. Menurut GMNI, seharusnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan menyeimbangkan, bukan malah bersekongkol untuk kepentingan bersama yang merugikan rakyat.

Dalam konteks inilah tuntutan pembentukan Pansus Penyadapan menjadi krusial. Pansus dianggap sebagai mekanisme yang mampu membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang secara terang benderang, karena melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari DPR RI maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan GMNI. Media Indonesia News masih berupaya menghubungi perwakilan DPR dan Polri untuk mendapatkan tanggapan.

Desakan Pansus Penyadapan dan Reaksi Publik

Tuntutan pembentukan Pansus Penyadapan sebenarnya bukan pertama kali disuarakan. Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga mendesak DPR untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal. Namun, desakan tersebut belum membuahkan hasil konkret.

GMNI berharap dengan adanya Pansus, proses pengusutan bisa berjalan transparan dan akuntabel. Mereka menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum.

Selain itu, GMNI juga menekankan pentingnya pembersihan lembaga negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Mereka mendesak agar mekanisme checks and balances dikembalikan pada rel yang semestinya, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan wewenang.

Reaksi publik terhadap pernyataan GMNI ini beragam. Sebagian kalangan menyambut baik desakan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. Namun, ada pula yang menilai tuntutan GMNI terlalu jauh dan cenderung politis.

Terlepas dari itu, GMNI menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk mengembalikan arah kehidupan bernegara pada cita-cita Proklamasi dan konsep Negara Gotong Royong, dengan menempatkan musyawarah mufakat serta kedaulatan rakyat sebagai landasan utama.

Langkah Selanjutnya: Ancaman Aksi Massa

DPD GMNI menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak mendapat perhatian, pihaknya akan mendorong konsolidasi gerakan bersama kaum Marhaen, pemuda, dan masyarakat melalui aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Ancaman aksi massa ini bukan kali pertama dilontarkan GMNI. Sebelumnya, organisasi mahasiswa ini beberapa kali turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai isu, mulai dari kebijakan pendidikan hingga penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Namun, GMNI juga menekankan bahwa aksi massa adalah langkah terakhir. Mereka lebih mengutamakan jalur dialog dan mekanisme konstitusional jika pemerintah dan DPR merespons tuntutan mereka dengan serius.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan agar seluruh elemen bangsa menjaga konstitusi, memperjuangkan keadilan, dan memastikan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana aksi massa yang akan dilakukan GMNI. Namun, jika tuntutan tidak direspons, bukan tidak mungkin gelombang protes mahasiswa akan kembali menghangat.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Demokrasi dan Penegakan Hukum

Tuntutan GMNI untuk membentuk Pansus Penyadapan dan memproses hukum Jokowi serta Listyo Sigit Prabowo adalah ujian bagi komitmen demokrasi Indonesia. Penyadapan ilegal, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan konstitusi. Namun, tuduhan ini harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, bukan melalui trial by press atau opini publik.

Pembentukan Pansus Penyadapan oleh DPR bisa menjadi langkah maju untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang. Namun, Pansus juga berisiko menjadi alat politik untuk menyerang lawan. Karena itu, DPR harus memastikan bahwa Pansus bekerja berdasarkan bukti dan fakta, bukan kepentingan politik sesaat. Pengawasan publik dan media menjadi kunci agar Pansus tidak melenceng dari tujuannya.

Desakan GMNI agar tidak ada kekebalan politik dalam penegakan hukum adalah pengingat bahwa semua warga negara setara di depan hukum. Namun, penegakan hukum harus bebas dari tekanan politik dan kepentingan kelompok. Jika tuntutan ini hanya dijadikan komoditas politik, maka keadilan yang diharapkan rakyat akan semakin jauh dari kenyataan. GMNI dan organisasi masyarakat sipil lain perlu terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di tengah jalan.

Sumber: dpr.go.id