Siswa SD di Pekanbaru Diduga Dianiaya Oknum Guru, Keluarga Tempuh Jalur Hukum

Dugaan kekerasan fisik menimpa seorang siswa kelas IV SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, Pekanbaru. Korban berinisial K diduga dijambak rambutnya dan dipukul bagian dada oleh dua oknum guru pada Kamis (12/11/2026). Keluarga menyiapkan laporan pidana ke Polresta Pekanbaru.

Peristiwa ini membuat dunia pendidikan di Kota Pekanbaru kembali tercoreng. Korban tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga terguncang secara psikologis hingga menolak kembali ke sekolah. Kuasa hukum korban memastikan kasus ini akan dibawa ke ranah pidana pekan depan.

Kronologi Dugaan Penganiayaan di SD Sinros Dharma Bakti

Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, insiden terjadi pada Kamis (12/11/2026) di lingkungan SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, Pekanbaru. Korban K, siswa kelas IV, diduga mengalami tindakan fisik berupa penjambakan rambut serta pemukulan di bagian dada.

Dugaan peristiwa itu melibatkan dua orang tenaga pengajar, yakni guru Olahraga dan guru Bahasa Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun kedua guru yang disebut dalam laporan keluarga korban.

Kuasa hukum korban berasal dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, SE, SH, MH; Gazalba Putra, S.H., M.H.; dan Andi Haryanto, S.H., M.H. Mereka mendampingi keluarga sejak kondisi korban memburuk pascakejadian.

Menurut pendamping hukum, dampak yang dialami K tidak berhenti pada luka fisik. Korban dilaporkan mengalami trauma berat, menolak bersekolah, dan masih mengeluh sesak napas serta kesulitan tidur. Keluhan itu muncul beberapa hari setelah kejadian.

Kondisi Korban dan Rencana Laporan ke Polresta Pekanbaru

Kondisi fisik K hingga kini masih memprihatinkan. Selain sesak napas, korban disebut kesulitan tidur pascakejadian. Gejala itu lazim dikaitkan dengan tekanan psikologis berat pada anak usia sekolah dasar.

Pihak kuasa hukum memastikan akan membawa kasus ini ke ranah pidana. Laporan resmi rencananya dilayangkan ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026).

"Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, bukan tempat yang justru memicu trauma fisik maupun psikis," tegas perwakilan kuasa hukum dalam keterangannya.

Kuasa hukum menegaskan bahwa kekerasan fisik di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk alasan mendisiplinkan murid. Tindakan tersebut dinilai berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sekaligus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Selain mengejar pertanggungjawaban pidana, keluarga meminta sekolah mengambil tanggung jawab penuh atas pemulihan trauma korban. Jaminan keamanan bagi seluruh siswa juga menjadi tuntutan yang disampaikan pendamping hukum.

Dasar Hukum yang Dijadikan Rujukan Keluarga Korban

Dalam mengawal kasus ini, pihak korban merujuk pada sejumlah regulasi terkait perlindungan anak di satuan pendidikan. Rujukan itu menjadi pijakan hukum sebelum laporan resmi masuk ke kepolisian.

• Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun psikis oleh pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah.
• Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang memuat larangan serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
• Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Ketiga rujukan itu menempatkan sekolah sebagai pihak yang berkewajiban aktif mencegah kekerasan, bukan sekadar bereaksi setelah peristiwa terjadi. Regulasi PPKSP, misalnya, mengatur pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan.

Kuasa hukum berharap semua pihak mengusut tuntas laporan ini secara objektif. Pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, hingga pendalaman kondisi medis dan psikologis korban disebut sebagai langkah yang tidak boleh dilewatkan.

Rujukan regulasi ini juga penting untuk menentukan apakah kasus berhenti pada sanksi disiplin internal sekolah atau berlanjut ke proses pidana. Keluarga memilih jalur kedua.

Respons Sekolah dan Pengawasan Dinas Pendidikan yang Dinanti

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari SD Swasta Sinros Dharma Bakti terkait dugaan penganiayaan tersebut. Kabarlah.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak sekolah.

Posisi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga menjadi sorotan. Pengawasan terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta maupun negeri berada dalam ranah kewenangan dinas, termasuk penanganan laporan kekerasan yang masuk melalui tim PPKSP.

Dalam kasus serupa di sejumlah daerah, langkah awal yang biasanya diambil adalah pemeriksaan internal, pemanggilan guru yang dilaporkan, dan pendampingan psikologis bagi korban. Prosedur itu diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Keluarga korban menuntut transparansi. Mereka ingin proses hukum berjalan tanpa tekanan, sekaligus memastikan tidak ada siswa lain yang mengalami perlakuan serupa di kemudian hari.

Kasus ini menambah daftar persoalan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang perlu mendapat perhatian serius di Riau. Data resmi mengenai jumlah kasus belum dirilis pihak berwenang.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Pemulihan Trauma Korban

Jadwal pelaporan ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026) menjadi tonggak berikutnya dalam kasus ini. Setelah laporan diterima, penyidik akan memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, dan meminta keterangan ahli.

Pendampingan psikologis bagi K juga menjadi kebutuhan mendesak. Korban yang menolak bersekolah membutuhkan penanganan trauma agar bisa kembali menjalani aktivitas belajar.

Pihak kuasa hukum mendesak sekolah menjamin keamanan seluruh siswa selama proses hukum berjalan. Mereka menilai tanggung jawab pemulihan trauma tidak bisa dilepaskan dari kewajiban satuan pendidikan.

Publik di Pekanbaru menanti apakah kasus ini ditangani cepat atau justru berlarut. Sebab, kepercayaan orang tua terhadap sekolah bergantung pada bagaimana institusi pendidikan merespons dugaan kekerasan yang menimpa muridnya sendiri.

Analisis Redaksi

Kasus K memperlihatkan celah lama dalam pengawasan tenaga pendidik. Sekolah memiliki kewenangan mendisiplinkan murid, tetapi batas antara disiplin dan kekerasan fisik seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Penjambakan rambut dan pemukulan dada, jika terbukti, bukan tindakan mendidik.

Yang paling disorot adalah kecepatan respons institusi. Hingga berita ini turun, belum ada pernyataan resmi dari sekolah. Padahal, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sudah mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Kewajiban itu melekat pada satuan pendidikan, bukan menunggu laporan keluarga korban naik ke kepolisian.

Keluarga memilih jalur hukum karena menganggap kekerasan tidak bisa diselesaikan secara internal. Pilihan itu sah dan perlu dihormati. Kini bola berada di tangan kepolisian dan dinas pendidikan: apakah laporan ditindaklanjuti secara terbuka, atau kasus ini tenggelam seperti banyak aduan lain soal kekerasan di sekolah.

Sumber: peraturan.bpk.go.id