Gerindra Ungkap Kriteria Ideal Cawapres Prabowo: Bukan Pelengkap

Partai Gerindra memastikan dua nama cawapres yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI bukan sekadar pelengkap. Juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut rekam jejak eksekusi program dan chemistry dengan presiden jadi pertimbangan utama.

Pernyataan itu disampaikan Sugiat menjawab pertanyaan soal kriteria ideal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di sisa masa jabatan. Menurut dia, Prabowo memiliki pertimbangan matang sebelum menyerahkan dua nama ke MPR.

"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapa pun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," kata Sugiat seperti dikutip Antara, Sabtu (14/11).

Bukan Sekadar Formalitas Prosedural

Sugiat menegaskan dua nama yang diajukan Presiden bukanlah pelengkap atau formalitas prosedural jalannya pemerintahan. Kedua figur cawapres dipastikan sama-sama memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Gerindra memandang bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keragaman geografis dan demografis yang luas. Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi," ujarnya.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Prabowo tidak akan memilih sosok secara sembarangan. Ada tiga hal yang disebut Sugiat sebagai penentu: rekam jejak kapasitas eksekusi, kemampuan membantu tugas kenegaraan, dan representasi kewilayahan serta generasi.

Menurut Sugiat, sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan. "Fokus utama Presiden Prabowo bukanlah sekadar latar belakang partai, melainkan sosok yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, dan pemahaman mendalam terhadap percepatan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi," katanya.

Mekanisme Konstitusional dan Peran MPR

Sugiat juga menegaskan seluruh proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah berjalan sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal itu, MPR RI akan memilih dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.

"Meskipun proses pengusulan nama merupakan ranah konstitusional Presiden dan pemilihan berada di tangan MPR, kami yakin bahwa rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon-calon yang diusulkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan," ujarnya.

Gerindra, kata Sugiat, menghormati sepenuhnya mekanisme demokrasi di parlemen. Partai besutan Prabowo itu juga mengapresiasi gerak cepat pimpinan MPR RI yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026.

Tujuan penjadwalan itu agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa kekosongan yang berlarut-larut. "Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," ucap Sugiat.

Sebagai informasi, kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi mendampingi Prabowo. Proses pengisiannya mengikuti aturan konstitusi yang memberi hak kepada presiden untuk mengusulkan dua nama kepada MPR.

Hak Prerogatif Presiden dan Musyawarah Koalisi

Sugiat mengingatkan penentuan dua nama cawapres sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan Presiden Prabowo. Meski demikian, Prabowo tetap mengedepankan musyawarah dengan para pimpinan partai koalisi.

Contohnya, pertemuan di Istana Bogor yang digelar untuk mendengar masukan dan menjaga soliditas pemerintahan. "Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden," kata Sugiat.

Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menyebut seluruh partai politik dalam koalisi memiliki kedewasaan berpolitik. Apa pun keputusan final yang diambil Presiden dan disahkan MPR RI merupakan konsensus bersama demi menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Ia mengamini akan ada dinamika dalam penjaringan nama cawapres. Namun hal itu merupakan fase dalam proses ketatanegaraan yang wajar. "Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Dinamika Koalisi dan Sinyal dari Zulhas

Dinamika koalisi mulai terlihat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, sebelumnya mendorong Gerindra mengajukan cawapres pengganti Gibran. Dorongan itu muncul di tengah pembahasan internal koalisi soal sosok yang akan mendampingi Prabowo.

Gerindra sendiri memilih tidak mendahului keputusan presiden. Sugiat menegaskan partainya hanya menyiapkan kader terbaik jika memang dibutuhkan. "Kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa," ujarnya.

Selain itu, Gerindra akan mengumpulkan partai politik lain untuk membahas isu penyadapan presiden. Isu ini mencuat di ruang publik dan menjadi salah satu agenda komunikasi antarpartai koalisi. Namun Sugiat tidak merinci kapan pertemuan itu digelar.

Yang jelas, kata Sugiat, seluruh proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden berjalan sesuai koridor konstitusi. MPR RI akan memilih dari dua nama yang diusulkan Presiden, dan Gerindra memastikan menghormati sepenuhnya mekanisme demokrasi di parlemen.

Langkah Selanjutnya Menuju Sidang Paripurna

Pimpinan MPR RI telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026. Jadwal itu disiapkan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa kekosongan yang berlarut-larut.

Artinya, dalam hitungan pekan, nama cawapres akan segera ditentukan. Prabowo dijadwalkan mengusulkan dua nama ke MPR, lalu MPR memilih salah satunya melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Gerindra memastikan tidak akan mendahului keputusan presiden. "Kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden," kata Sugiat. Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi soal siapa kader Gerindra yang akan diajukan.

Bagi Sugiat, fokus utama Presiden Prabowo bukanlah sekadar latar belakang partai. Sosok terpilih harus memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, dan pemahaman mendalam terhadap percepatan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.

"Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan," ujarnya.

Analisis Redaksi: Kriteria yang Berbicara Tentang Arah Pemerintahan

Pernyataan Sugiat Santoso bukan sekadar jawaban normatif soal kriteria cawapres. Ada pesan politik yang lebih dalam: Prabowo ingin wakil presiden yang bisa bekerja, bukan sekadar mendampingi secara seremonial. Frase "rekam jejak kapasitas eksekusi program" dan "chemistry kuat" adalah kode bahwa posisi wapres akan diisi orang yang sudah terbukti menjalankan program, bukan tokoh yang baru belajar.

Hal ini masuk akal mengingat sisa masa jabatan Prabowo diwarnai program ambisius seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Program-program itu butuh eksekutor yang paham detail teknis dan punya akses langsung ke presiden. Jika salah pilih, bukan hanya kabinet yang terganggu, tetapi juga target pembangunan yang sudah dicanangkan.

Namun, ada catatan kritis. Pernyataan Gerindra bahwa cawapres bukan "pelengkap atau formalitas prosedural" justru mengisyaratkan bahwa posisi wapres selama ini rentan dianggap sekunder. Publik tentu berharap kriteria yang diungkap Gerindra bukan retorika semata. Ujiannya ada di dua nama yang akhirnya diajukan Prabowo ke MPR. Jika nama yang muncul benar-benar mencerminkan kapasitas, integritas, dan penerimaan publik, maka janji itu terjawab. Jika tidak, kriteria hanya jadi kalimat manis di atas kertas.

Yang juga perlu dicermati adalah peran MPR. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi MPR kewenangan memilih dari dua nama yang diusulkan presiden. Artinya, MPR tidak bisa menolak kedua nama dan meminta nama lain. Mekanisme ini menempatkan presiden sebagai penentu utama, sementara MPR menjalankan fungsi konstitusional. Dalam konteks itu, pernyataan Gerindra soal "kedewasaan berpolitik" koalisi menjadi kunci. Sebab, dinamika penjaringan nama bisa memicu gesekan jika tidak dikelola baik.

Dengan jadwal sidang paripurna awal Desember 2026, publik tinggal menunggu apakah kriteria yang diungkap Gerindra benar-benar menjadi panduan atau hanya menjadi wacana. Yang pasti, pilihan Prabowo akan menjadi cermin arah pemerintahannya di sisa periode.

Sumber: berita.liputan6.com, antaranews.com