Menhut Dorong 163 Ribu Hektare Perhutanan Sosial Sulteng Jadi Produktif

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan lima Surat Keputusan Perhutanan Sosial baru di kawasan Tahura, Kabupaten Sigi, Sabtu (14/11/2026). Total lahan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai 163.000 hektare, dan tantangan berikutnya adalah membuat lahan itu benar-benar produktif.

Lima SK yang diserahkan mencakup luasan sekitar 3.238 hektare dan menyentuh 309 kepala keluarga (KK) di dua kabupaten. Angka itu menambah pundi-pundi akses legal pengelolaan hutan bagi warga sekitar kawasan.

"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik," ujar Raja Juli dalam keterangannya.

Penyerahan SK itu bukan akhir dari pekerjaan. Bagi Raja Juli, justru di titik inilah ujian sebenarnya dimulai: apakah lahan yang sudah legal itu digarap atau hanya menjadi dokumen di atas kertas.

Kronologi Penyerahan SK di Kawasan Tahura Sigi

Acara berlangsung pada Sabtu sore, 14 November 2026, di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lokasi itu dipilih bukan tanpa alasan—Tahura adalah kawasan hutan yang selama ini berbatasan langsung dengan permukiman warga dan aktivitas pertanian rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial sekaligus. Rinciannya, total luasan mencapai 3.238 hektare dengan penerima manfaat sebanyak 309 KK yang tersebar di dua kabupaten.

Penyerahan ini melengkapi capaian program perhutanan sosial di provinsi tersebut. Dari yang sebelumnya tersebar di berbagai kabupaten, kini total akumulatifnya menembus 163.000 hektare.

Raja Juli menyebut angka itu sebagai modal awal yang baik. "Ini sebenarnya angka yang sangat baik," katanya menegaskan.

Namun ia langsung membalik fokus pembicaraan. Setelah akses diberikan, persoalan bergeser dari legalitas ke produktivitas. "Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," tegas Raja Juli.

Perlu dicatat, perhutanan sosial adalah skema pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara, bukan pemindahan hak milik. Melalui skema ini, warga memperoleh izin menggarap lahan dalam jangka waktu tertentu dengan pola yang diatur negara, misalnya hutan kemasyarakatan, hutan desa, atau hutan tanaman rakyat.

Pernyataan Raja Juli: Akses Legal hingga Komoditas Bernilai Tinggi

Dalam keterangannya, Raja Juli menempatkan kebijakan ini sebagai turunan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut perluasan akses lahan sebagai bentuk political will kepala negara.

"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial," tuturnya.

Tujuannya, menurut Raja Juli, agar masyarakat punya ruang legal dalam mengelola potensi sumber daya hutan. Negara hadir bukan hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan lahan itu digarap.

Ia lalu menyebut sejumlah komoditas yang dinilai cocok ditanam secara masif. Durian menjadi salah satu yang disebut paling awal, disusul pala dan alpukat.

"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat," tambahnya.

Pemilihan jenis tanaman, kata Raja Juli, tidak boleh asal. Karakteristik tanah dan kecocokan lahan menjadi pertimbangan utama agar hasil panen tidak gagal di tengah jalan.

Ia meyakini pengelolaan yang produktif akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian warga sekitar hutan. Bukan hanya menambah pendapatan rumah tangga, tetapi juga menopang program ketahanan pangan nasional.

"Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Latar Belakang: Skema Perhutanan Sosial dan Target Pemerintahan Prabowo

Perhutanan sosial bukan program baru. Skema ini sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu sebagai jalan tengah atas konflik tenurial yang lama membayangi kawasan hutan Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah.

Selama puluhan tahun, warga yang tinggal di dalam dan sekitar hutan seringkali menggarap lahan tanpa dasar hukum. Mereka menanam, memanen, tetapi tidak punya kepastian atas lahan yang digarap. Kondisi itu rentan memicu konflik dengan pengelola kawasan maupun aparat.

Melalui perhutanan sosial, negara memberikan legitimasi. Warga memperoleh hak kelola yang diakui, lengkap dengan kewajiban menjaga fungsi hutan. Pola ini dianggap lebih adil dibandingkan pendekatan larangan semata.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, program ini ditempatkan sebagai instrumen ganda: alat pemerataan akses ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan. Karena itu, penekanan pada produktivitas menjadi logis.

Namun, data lapangan sering menunjukkan jarak antara SK dan praktik. Banyak kelompok tani hutan (KTH) penerima SK belum memiliki modal, pendampingan teknis, dan akses pasar yang memadai. Tanpa tiga hal itu, lahan tetap menganggur meski legalitasnya sudah di tangan.

Karena itu, pernyataan Raja Juli soal kecocokan tanah dan komoditas bernilai tinggi bisa dibaca sebagai koreksi atas pola lama: menanam tanpa perencanaan, lalu gagal panen, lalu kembali membuka lahan baru.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga dan Ketahanan Pangan

Jika skenario produktivitas berjalan, dampaknya bisa berlapis. Pada tingkat rumah tangga, 309 KK penerima SK baru berpeluang memperoleh pendapatan dari komoditas yang mereka tanam.

Pada tingkat yang lebih luas, 163.000 hektare lahan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah menyimpan potensi ekonomi yang tidak kecil. Apalagi jika diisi tanaman bernilai jual tinggi seperti durian, pala, dan alpukat yang punya pasar cukup stabil.

Durian, misalnya, merupakan komoditas yang permintaannya tinggi di pasar domestik. Pala punya nilai ekspor yang sudah lama dikenal dari wilayah Indonesia timur. Sementara alpukat menikmati tren konsumsi yang naik di kota-kota besar.

Bagi pemerintah, keberhasilan program ini juga berdampak politik. Perhutanan sosial menjadi salah satu bukti bahwa negara hadir di wilayah yang selama ini identik dengan keterbatasan akses ekonomi.

Ada pula sisi lingkungan yang perlu dijaga. Pengelolaan intensif di kawasan hutan harus tetap memperhatikan daya dukung lahan, agar produktivitas tidak dibayar dengan kerusakan tutupan hutan di sekitar Tahura dan kawasan lindung lainnya.

Berikut sejumlah poin kunci dari penyerahan SK di Sigi:

• Lima SK Perhutanan Sosial diserahkan di kawasan Tahura, Kabupaten Sigi, Sabtu (14/11/2026).
• Total luasan SK baru sekitar 3.238 hektare dengan penerima manfaat 309 KK di dua kabupaten.
• Total perhutanan sosial Sulawesi Tengah kini mencapai 163.000 hektare.
• Komoditas yang diarahkan: durian, pala, dan alpukat, disesuaikan dengan kecocokan tanah.
• Target akhir: lahan produktif yang menopang ketahanan pangan dan kesejahteraan warga.

Sebagai pembanding, program perhutanan sosial secara nasional juga menjadi salah satu agenda yang terus dipantau publik. Informasi mengenai kebijakan kehutanan dapat diikuti melalui kanal resmi detikSulsel dan laman Kementerian Kehutanan.

Langkah Selanjutnya: dari SK ke Panen

Setelah SK diserahkan, pekerjaan berpindah ke tingkat tapak. Kelompok tani hutan penerima SK perlu menyusun rencana pengelolaan, menentukan pola tanam, dan menyiapkan pembibitan.

Pendampingan menjadi kata kunci. Tanpa tenaga pendamping yang cukup, kelompok tani di lapangan rawan salah memilih komoditas atau gagal merawat tanaman pada tahun-tahun pertama.

Raja Juli menyebut penanaman akan dilakukan secara masif dengan jenis yang sesuai kecocokan tanah. Pernyataan itu mengisyaratkan adanya pemetaan jenis tanaman per lokasi, meski rinciannya belum dipaparkan.

Yang juga dinantikan adalah skema pembiayaan. Program perhutanan sosial biasanya bergantung pada dukungan modal awal, baik melalui bantuan bibit, pinjaman lunak, maupun kemitraan dengan badan usaha.

Pemerintah provinsi dan kabupaten punya peran di sini. Koordinasi lintas sektor menentukan apakah lahan 163.000 hektare itu berubah menjadi kebun produktif atau tetap menjadi angka di laporan.

Bagi warga di Sigi dan dua kabupaten penerima SK, kepastian akses sudah di tangan. Ujian berikutnya adalah kesabaran menunggu pohon berbuah, sambil memastikan lahan tetap terawat dari tahun ke tahun.

Analisis Redaksi

Angka 163.000 hektare memang terdengar meyakinkan. Tetapi sejarah program perhutanan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama jarang berada di tahap penyerahan SK. Persoalan justru muncul setelahnya: lahan legal yang tidak tergarap, kelompok tani tanpa modal, dan panen yang tidak pernah datang.

Pernyataan Raja Juli soal produktivitas sebenarnya membaca persoalan itu. Ia tidak berhenti pada klaim capaian luas, melainkan langsung menyorot tantangan berikutnya. Namun pernyataan saja tidak cukup. Publik perlu melihat rencana konkret: berapa bibit yang disiapkan, siapa pendampingnya, dan bagaimana hasil panen dipasarkan.

Pilihan komoditas seperti durian, pala, dan alpukat juga layak dicermati. Ketiganya menjanjikan nilai ekonomi tinggi, tetapi durian butuh bertahun-tahun sebelum berbuah. Artinya, warga penerima SK harus bertahan secara ekonomi dalam masa tunggu yang panjang. Tanpa dukungan tanaman sela atau sumber pendapatan lain, risiko gagal di tengah jalan tetap besar.

Karena itu, ukuran keberhasilan program ini bukan pada jumlah SK yang diteken, melainkan pada jumlah pohon yang tumbuh dan jumlah keluarga yang pendapatannya benar-benar naik. Sampai angka itu tersedia dan bisa diverifikasi, klaim 163.000 hektare sebaiknya dibaca sebagai janji yang masih menunggu pembuktian di lapangan.

Sumber: menlhk.go.id