Haedar Nashir: Persatuan Bangsa Butuh Keadilan Sosial dan Ekonomi, Bukan Cuma Identitas

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan persatuan Indonesia tidak cukup dibangun lewat kesamaan identitas dan semangat kebangsaan. Persatuan harus diwujudkan melalui keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan demokrasi yang menjunjung Pancasila. Pernyataan itu disampaikan di pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Palu, di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Tanwir Palu dan Kehadiran Presiden Prabowo

Haedar menyampaikan pidato sambutan pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dan membuka acara tersebut. Di hadapan kepala negara, Haedar menekankan kebersamaan dan persatuan sebagai modal dasar bangsa menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

Atas nama Pimpinan Pusat dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah, Haedar menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada Presiden. Menurutnya, kehadiran Presiden di tengah padatnya agenda kenegaraan menjadi kehormatan dan kebahagiaan bagi Muhammadiyah.

"Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Di tengah agenda kenegaraan yang sangat padat, Bapak Presiden masih menyempatkan diri untuk menghadiri sekaligus membuka Tanwir Muhammadiyah," ujarnya.

Haedar menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah, katanya, merupakan hubungan institusional, bukan personal. Landasannya adalah semangat Islam yang mengajarkan kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena itu, Muhammadiyah membuka ruang kerja sama dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa selama bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Muhammadiyah dan Bangsa: 114 Tahun, 165 Perguruan Tinggi, 190 Rumah Sakit

Haedar menjelaskan, penyelenggaraan Tanwir di Palu bukan sekadar agenda permusyawaratan organisasi. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan Muhammadiyah dengan masyarakat Sulawesi Tengah yang terus bangkit setelah bencana gempa bumi dan tsunami. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan acara tersebut.

Menurut Haedar, Muhammadiyah memiliki perhatian besar terhadap penanganan bencana dan selalu berupaya hadir membantu masyarakat ketika bencana terjadi. Salah satu wujud nyata kehadiran Muhammadiyah di Sulawesi Tengah adalah melalui pelayanan kesehatan dan pengembangan pendidikan. Tanwir kali ini digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Palu yang berdiri di atas lahan sekitar 13 hektare. Kampus itu kini memiliki hampir 5.000 mahasiswa dan telah mengembangkan Fakultas Kedokteran. Muhammadiyah juga memiliki Universitas Muhammadiyah Luwuk yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar 16 jam dari Palu.

Haedar memaparkan perkembangan Muhammadiyah yang telah berusia 114 tahun. Saat ini, Persyarikatan memiliki:

• 165 perguruan tinggi;
• 24 Fakultas Kedokteran;
• sekitar 190 rumah sakit dan klinik;
• ribuan amal usaha lainnya.

Aisyiyah juga mengembangkan berbagai lembaga pendidikan dan pelayanan sosial yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Muhammadiyah hadir di daerah-daerah terpencil yang belum banyak tersentuh pembangunan, termasuk kawasan pedalaman dan Papua. "Kami hadir untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional," katanya.

Tiga Dimensi Persatuan Bangsa: Sosial Budaya, Ekonomi, Politik

Dalam pandangan Haedar, persatuan Indonesia memiliki setidaknya tiga dimensi penting, yakni sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Pertama, dimensi sosial budaya. Indonesia memiliki kekuatan berupa kemajemukan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, ras, golongan, dan latar belakang politik. Keberagaman itu harus tetap berada dalam bingkai toleransi dan semangat hidup bersama. Kebersamaan sosial budaya merupakan modal sosial yang sangat penting. Tanpa persatuan, bangsa Indonesia akan kehilangan kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan. Semangat tersebut, menurut Haedar, telah lama hidup dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia dan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Kedua, dimensi ekonomi. Haedar mengingatkan bahwa persatuan bangsa juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan ekonomi. Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai kekayaan dalam jumlah besar, sementara sebagian masyarakat lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya, kesenjangan tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi. Karena itu, pembangunan harus diarahkan pada pemerataan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh rakyat.

Ia mengingatkan prinsip dalam Al-Qur'an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok kecil orang-orang kaya saja, namun juga mengalir kepada mereka yang miskin dan berkekurangan.

"Persatuan dan kebersamaan harus diwujudkan melalui upaya pemerataan ekonomi. Kita harus memastikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok," tegasnya.

Ketiga, dimensi politik. Haedar mengingatkan bahaya oligarki politik yang dapat mengganggu kualitas demokrasi dan memicu konflik berkepanjangan. Demokrasi Indonesia, menurutnya, harus tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan, dan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan.

Amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Kritik atas Oligarki

Dalam kesempatan tersebut, Haedar menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia, terutama terkait penegakan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan pelaksanaan konstitusi. Ia menyinggung pentingnya mengatasi ketergantungan ekonomi kepada pihak asing serta memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 harus menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan ekonomi strategis juga perlu diperkuat agar memberikan manfaat luas dan mendorong lahirnya pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita kebangsaan.

Haedar menilai Pasal 33 UUD 1945 mengandung semangat politik kemakmuran bersama. Karena itu, prinsip tersebut harus menjadi landasan untuk menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus. Ia kemudian mengingatkan pandangan tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, mengenai hawa nafsu yang jahat sebagai salah satu sumber kerusakan masyarakat dan bangsa. Di antara bentuknya adalah sifat rakus dan tamak. Karena itu, Haedar berharap berbagai kebijakan pemerintah untuk membangun keadilan ekonomi dapat terus dijalankan secara konsisten.

Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Medan pada 2027

Pada bagian akhir sambutannya, Haedar menyampaikan agenda Muktamar ke-49 Muhammadiyah yang direncanakan berlangsung pada 18–21 November 2027 di Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, Muhammadiyah telah mempersiapkan berbagai kebutuhan Muktamar jauh-jauh hari. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di kawasan kampus Muhammadiyah dengan luas lahan sekitar 25 hektare.

Sejumlah fasilitas pendukung tengah dipersiapkan, termasuk pembangunan auditorium berkemajuan dan masjid. Seluruh persiapan tersebut diupayakan melalui kekuatan dan sumber daya Persyarikatan secara mandiri. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah mendatang diperkirakan dihadiri lebih dari 10.000 peserta. Sementara jumlah penggembira diproyeksikan mencapai lebih dari satu juta orang.

Menutup sambutannya, Haedar mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Swt. dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ia berharap Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur serta senantiasa mendapatkan rida Allah Swt.

Analisis Redaksi: Persatuan yang Menuntut Keadilan

Pidato Haedar di Tanwir Palu bukan retorika organisasi biasa. Ia menempatkan persatuan sebagai persoalan distribusi, bukan hanya identitas. Dalam konteks Indonesia, gagasan itu bukan hal baru, tetapi tetap relevan ketika kesenjangan ekonomi dan konsentrasi kekayaan menjadi sumber ketegangan sosial. Muhammadiyah, dengan 114 tahun usia dan jaringan amal usaha yang luas, berbicara dari posisi yang memiliki rekam jejak, bukan sekadar wacana.

Yang menarik, Haedar menyampaikan kritik tentang oligarki ekonomi dan politik di hadapan Presiden. Ini menegaskan hubungan institusional Muhammadiyah dengan pemerintah: kerja sama tetap dibuka, tetapi kritik konstruktif tidak ditinggalkan. Sikap itu penting di tengah kecenderungan politik yang sering kali menempatkan organisasi keagamaan sebagai pendukung kekuasaan tanpa syarat. Muhammadiyah memilih posisi yang lebih hati-hati, yakni mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi mengingatkan ketika ada penyimpangan.

Namun, pidato semacam ini juga menghadapi ujian. Seruan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sudah sering disampaikan banyak pihak. Persoalannya bukan pada ketersediaan gagasan, melainkan pada kemauan politik dan kapasitas institusi untuk menjalankannya. Jika Tanwir hanya berhenti pada pernyataan, publik akan menunggu bukti. Muhammadiyah sendiri telah menunjukkan bukti melalui pendidikan dan kesehatan, tetapi tantangan struktur ekonomi nasional jauh lebih besar. Di titik itu, kritik Haedar menjadi relevan: persatuan tanpa keadilan hanya akan menjadi slogan yang rapuh.

Sumber: suaramuhammadiyah.id, muhammadiyah.or.id