PN Makassar Batalkan Pengalihan Merk KINGMI Papua, Ini 4 Poin Putusannya

Pengadilan Negeri Makassar membatalkan pengalihan hak dan pencatatan perpanjangan merk terdaftar KINGMI kepada pihak lain. Putusan yang dibacakan 12 November 2026 menegaskan merk dan logo KINGMI dengan nomor pendaftaran IDM000365027 Kelas 41 adalah hak sah Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua.

Merk tersebut menggunakan logo Injil Empat Berganda dengan latar belakang pulau Papua. Putusan ini mengakhiri polemik bertahun-tahun soal kepemilikan identitas kelembagaan gereja yang selama ini menjadi simbol pelayanan KINGMI di Tanah Papua.

Kronologi Sengketa Merk KINGMI

Merk KINGMI pertama kali diterima pada 28 Januari 2011 dan resmi terdaftar pada 9 Agustus 2012 atas nama Badan Pengurus Harian Sinode KINGMI di Tanah Papua. Pendaftaran itu mencakup Kelas 41 dengan logo Injil Empat Berganda berlatar pulau Papua.

Namun, dalam perjalanannya, terjadi pengalihan hak kepada pihak lain, yaitu Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) Papua. Pengalihan itu disertai pencatatan perpanjangan perlindungan merek atas nama pihak tersebut.

Kuasa hukum Gereja KINGMI di Tanah Papua, Frederika Korain, menjelaskan bahwa pengalihan tersebut bertentangan dengan aturan. "Pengalihan itu tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 41 Undang-undang Merk yang secara limitatif mengatur mekanisme pengalihan merek," jelas Frederika seperti dikutip dari Suara Papua.

Gugatan akhirnya diajukan ke PN Makassar. Majelis hakim memeriksa bukti dan mendengar keterangan para pihak sebelum menjatuhkan putusan pada 12 November 2026.

Empat Poin Penting Putusan PN Makassar

Frederika Korain merinci empat poin utama dalam putusan tersebut. Poin-poin ini menjadi dasar hukum yang mengembalikan hak merk kepada Sinode KINGMI di Tanah Papua.

1. Merk KINGMI dengan nomor pendaftaran IDM000365027 Kelas 41 dinyatakan semula terdaftar secara sah atas nama Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua.
2. Pengalihan merk kepada Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) Papua dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Pencatatan perpanjangan perlindungan merek atas nama pihak tersebut juga dinyatakan tidak sah.
4. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperintahkan mencoret pencatatan pengalihan hak atas merk tersebut serta melakukan penyesuaian dalam Daftar Umum Merk setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dengan putusan ini, KINGMI di Tanah Papua kembali memegang kendali penuh atas merk dan logo yang menjadi identitas resmi gereja.

Reaksi Ketua Sinode dan Apresiasi dari AMKI

Ketua umum Gereja KINGMI di Tanah Papua, Pdt. Yahya Lagowan, M.Th, menyampaikan apresiasi kepada tim kuasa hukum Veritas Law Office yang telah memperjuangkan persoalan kepemilikan merk tersebut hingga memperoleh putusan pengadilan.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kuasa hukum kami dari kantor hukum Veritas Law Office. Permasalahan merk yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu akhirnya sekarang menemui titik terang," ujar Yahya.

Menurutnya, putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan merk sekaligus identitas kelembagaan gereja. Apresiasi serupa disampaikan sekretaris Angkatan Muda KINGMI (AMKI) di Tanah Papua, Apedius I. Mote, ST.

"Saya selaku sekretaris AMKI, sekretaris Pansel Pemilihan Ketua Sinode 2026, sekaligus kader gereja, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Makassar serta tim kuasa hukum Veritas Law Office yang telah memperjuangkan persoalan ini hingga memperoleh putusan," ujar Apedius.

Ia menilai persoalan merk dan logo bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berkaitan dengan identitas dan kepastian hukum kelembagaan gereja. "Sebagai kader gereja, saya melihat putusan ini sebagai hal yang patut kita apresiasi. Ada proses panjang yang telah dilalui sampai akhirnya persoalan merk dan logo ini mendapatkan kejelasan melalui jalur hukum," ujarnya.

Apedius berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menjadikannya momentum untuk memperkuat persatuan serta kebersamaan dalam pelayanan gereja.

Latar Belakang Hukum dan Pentingnya Pendaftaran Merk

Pasal 41 Undang-Undang Merk mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar harus dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan, termasuk persetujuan pemilik dan pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengalihan yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Dalam kasus KINGMI, pengalihan dilakukan tanpa dasar yang sah sehingga merugikan pemilik asli. Putusan PN Makassar menegaskan kembali prinsip bahwa merek adalah hak eksklusif yang dilindungi hukum.

Bagi lembaga keagamaan, merk dan logo bukan sekadar simbol. Identitas visual seperti Injil Empat Berganda berlatar pulau Papua memiliki makna teologis dan kultural yang mendalam bagi jemaat KINGMI. Penggunaan tanpa hak berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan merusak citra gereja.

Kasus ini juga menjadi pelajaran tentang pentingnya pencatatan dan pemeliharaan hak merek secara tertib. Organisasi nirlaba maupun lembaga keagamaan perlu memastikan dokumen kepemilikan merk tersimpan baik dan diperbarui sesuai ketentuan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi KINGMI di Tanah Papua untuk menggunakan merk dan logo secara eksklusif. Gereja dapat melanjutkan pelayanan tanpa gangguan administratif terkait identitas kelembagaan.

Selain itu, putusan memerintahkan Kementerian Hukum melalui DJKI untuk mencoret pencatatan pengalihan dan menyesuaikan Daftar Umum Merk setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, secara administratif, merk akan kembali tercatat atas nama Badan Pengurus Harian Sinode KINGMI di Tanah Papua.

Proses hukum masih mungkin berlanjut jika pihak yang dirugikan mengajukan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Namun, Frederika Korain berharap putusan tersebut dapat mengakhiri polemik kepemilikan merk dan logo yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Merk ini tetap merupakan hak sah milik Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua," tegasnya.

Bagi jemaat, putusan ini menjadi peneguhan bahwa identitas gereja mereka dilindungi negara. Kini perhatian beralih ke pelaksanaan putusan dan konsolidasi internal menjelang Pemilihan Ketua Sinode 2026.

Analisis Redaksi

Putusan PN Makassar menjadi pukulan telak bagi praktik pengambilalihan identitas lembaga keagamaan tanpa prosedur hukum. Selama bertahun-tahun, sengketa merk KINGMI menunjukkan lemahnya pengawasan administrasi kekayaan intelektual, terutama ketika pihak-pihak yang bertikai masih berada dalam satu rumpun organisasi.

Fakta bahwa pengalihan merk bisa lolos pencatatan hingga perpanjangan menunjukkan ada celah dalam verifikasi dokumen di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengadilan telah mengoreksi hal itu, tetapi pengawasan preventif tetap perlu diperkuat agar kasus serupa tidak terulang.

Bagi KINGMI di Tanah Papua, kemenangan ini bukan akhir dari perjalanan. Gereja perlu segera menertibkan administrasi merk, memastikan seluruh dokumen kepemilikan valid, dan menyosialisasikan putusan kepada jemaat. Persatuan pasca-putusan menjadi kunci agar polemik tidak berlarut dalam bentuk lain. Yang terpenting, hukum telah berbicara: merk dan logo KINGMI adalah milik yang sah Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua.

Sumber: dgip.go.id