Plea Bargain dalam KUHAP Baru: Otto Hasibuan Ingatkan Risiko bagi Advokat

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memperingatkan advokat agar berhati-hati menghadapi mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peringatan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Sabtu (14/11).

Menurut Otto, mekanisme tersebut harus disikapi secara hati-hati karena memiliki konsekuensi hukum bagi tersangka atau terdakwa. Advokat, kata dia, berada di posisi strategis untuk memberi pertimbangan kepada klien sebelum menerima atau menolak jalur pengakuan bersalah.

Plea bargain diibaratkan pisau bermata dua

Dalam pidato kuncinya, Otto mengibaratkan plea bargain seperti pisau. Alat itu bisa memberi manfaat, tetapi juga menimbulkan bahaya, bergantung pada siapa yang memegang dan bagaimana cara memakainya.

“Plea bargain itu seperti pisau. Bagi orang yang salah bisa dipakai dengan cara yang salah, dan sebaliknya bagi orang yang baik bisa dipakai untuk cara yang baik,” ujar Otto di hadapan peserta Rakernas.

Ia menegaskan, advokat memiliki posisi strategis dalam memberikan pertimbangan kepada klien untuk menerima atau menolak mekanisme plea bargain. Sebelum memberikan saran, advokat harus memperhitungkan seluruh kemungkinan hukum, termasuk peluang klien memperoleh putusan bebas apabila perkara dilanjutkan melalui proses persidangan.

“Karena itu, advokat dituntut cermat dan profesional dalam memberikan nasihat hukum agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan hak dan kepentingan klien,” kata Otto, seperti dikutip dari laman Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pernyataan itu menjadi sorotan utama dalam forum organisasi advokat yang tahun ini merayakan HUT ke-41. Rakernas menjadi ajang evaluasi program kerja sekaligus pembahasan rencana ke depan, dengan seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari unsur peradilan dan organisasi advokat.

KUHAP baru dan tantangan baru bagi advokat

Otto menilai kemajuan organisasi advokat harus diiringi peningkatan kapasitas anggotanya dalam menghadapi berbagai perubahan hukum, khususnya setelah hadirnya KUHAP baru yang memuat sejumlah ketentuan dan mekanisme baru. Plea bargain menjadi salah satu ketentuan yang paling banyak dibicarakan karena mengubah cara perkara pidana bisa diselesaikan.

Dalam sistem peradilan pidana yang selama ini dianut, perkara biasanya berjalan dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Mekanisme pengakuan bersalah menawarkan jalur lain: tersangka atau terdakwa mengakui perbuatannya dengan konsekuensi hukum tertentu, dan advokat harus memastikan klien memahami betul untung-ruginya.

Karena itu, Otto meminta advokat tidak gegabah. Mereka perlu menghitung seluruh kemungkinan hukum, termasuk peluang klien memperoleh putusan bebas jika perkara tetap dilanjutkan melalui proses persidangan. Nasihat hukum yang cermat menjadi kunci agar keputusan klien benar-benar mempertimbangkan hak dan kepentingannya.

“Advokat harus memperhitungkan seluruh kemungkinan hukum, termasuk peluang klien memperoleh putusan bebas apabila perkara dilanjutkan melalui proses persidangan,” ujar Otto.

Pemerintah, lanjut dia, berharap organisasi advokat terus memperjuangkan hukum dan keadilan serta membangun kerja sama dalam membuka access to justice, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan miskin. Otto juga mendorong IKADIN memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum melalui Pusat Bantuan Hukum IKADIN.

“Saya juga mendorong IKADIN untuk terus memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum melalui Pusat Bantuan Hukum IKADIN agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan dan pembelaan hukum,” ujarnya.

Rakernas IKADIN 2026 dan suara dari ketua umum

Ketua Umum DPP IKADIN Adardam Achyar menjelaskan bahwa Rakernas merupakan agenda rutin organisasi yang menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus pembahasan rencana program berikutnya. Forum ini juga dirangkaikan dengan peringatan HUT IKADIN ke-41.

Seminar nasional turut menghadirkan narasumber dari unsur dan lembaga peradilan, yakni Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana Pangaribuan, Wakil Ketua Umum PERADI. Kehadiran mereka memberi perspektif dari sisi peradilan dan organisasi advokat lain.

Melalui kegiatan ini, IKADIN diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan profesionalisme advokat dalam menghadapi pembaruan hukum acara pidana, sekaligus memastikan peran advokat tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Bagi Otto, semangat itu perlu diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia berharap Rakernas tahun ini menghasilkan keputusan dan program kerja yang membawa kemajuan bagi organisasi, bukan sekadar forum seremonial.

Dampak plea bargain bagi klien dan penegakan hukum

Plea bargain membawa konsekuensi langsung bagi tersangka atau terdakwa. Keputusan menerima jalur ini berarti klien melepaskan kesempatan untuk membela diri sepenuhnya di persidangan. Di sisi lain, jalur ini bisa mempersingkat proses dan memberi kepastian hukum.

Karena itu, peran advokat menjadi krusial. Mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga penasihat yang harus menjelaskan risiko dan manfaat secara jujur. Kesalahan dalam memberi nasihat bisa berujung pada hilangnya hak klien atas pembelaan yang layak.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan plea bargain yang sembarangan bisa menimbulkan masalah bagi penegakan hukum. Jika mekanisme ini dipakai untuk menekan tersangka agar mengaku, prinsip keadilan dan kebenaran bisa tercederai. Sebaliknya, jika dijalankan dengan benar, mekanisme ini bisa menjadi alat efisiensi peradilan.

Otto tidak merinci pasal-pasal spesifik dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur plea bargain. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme itu harus disikapi secara hati-hati karena memiliki konsekuensi hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Pernyataan itu sejalan dengan harapan pemerintah agar organisasi advokat terus memperjuangkan hukum dan keadilan. Kerja sama dengan pemerintah dalam membuka access to justice, terutama bagi masyarakat kurang mampu, menjadi bagian dari agenda tersebut.

Langkah selanjutnya setelah Rakernas

Rakernas IKADIN 2026 menghasilkan sejumlah agenda organisasi. Evaluasi program kerja dan pembahasan rencana ke depan menjadi bagian dari proses yang berlangsung di forum tersebut. IKADIN juga diharapkan memperkuat pemahaman advokat terhadap pembaruan hukum acara pidana.

Pesan Otto tentang plea bargain menjadi pengingat bagi advokat agar tidak hanya melihat mekanisme itu dari sisi praktis, tetapi juga dari sisi tanggung jawab profesi. Advokat dituntut cermat dan profesional dalam memberikan nasihat hukum.

Pemerintah, melalui Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, berharap organisasi advokat terus membangun kerja sama dalam membuka access to justice. Pusat Bantuan Hukum IKADIN disebut sebagai salah satu saluran yang bisa diperluas jangkauannya.

Bagi IKADIN, HUT ke-41 menjadi momentum untuk menegaskan peran advokat dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Rakernas tahun ini diharapkan menghasilkan keputusan dan program kerja yang membawa kemajuan bagi organisasi.

“Saya berharap Rakernas tahun ini menghasilkan keputusan dan program kerja yang membawa kemajuan bagi organisasi,” ujar Otto.

Dengan KUHAP baru yang mulai diterapkan, advokat menghadapi medan yang berubah. Plea bargain menjadi salah satu ujian pertama bagi profesionalisme mereka. Seperti kata Otto, mekanisme itu seperti pisau: bergantung pada siapa yang memegang dan bagaimana cara memakainya.

Analisis Redaksi

Peringatan Otto Hasibuan tentang plea bargain bukan sekadar retorika pembuka forum. Ia menyentuh titik paling rawan dalam pembaruan hukum acara pidana: posisi advokat sebagai penjaga hak klien di tengah mekanisme yang menawarkan jalan pintas. Plea bargain memang bisa mempercepat penyelesaian perkara, tetapi percepatan itu tidak boleh mengorbankan keadilan substantif.

Yang menarik, Otto tidak menjual plea bargain sebagai solusi ajaib. Ia justru menempatkannya sebagai alat yang netral, bergantung pada penggunanya. Pengibaratan pisau itu sederhana, tetapi tepat. Dalam praktik, advokat yang tidak cermat bisa mendorong klien menerima pengakuan bersalah demi kepastian, padahal peluang bebas di persidangan masih terbuka. Sebaliknya, advokat yang terlalu bersemangat membela bisa mengabaikan efisiensi yang ditawarkan mekanisme ini.

Karena itu, pelatihan dan pemahaman mendalam tentang KUHAP baru menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar agenda Rakernas. IKADIN dan organisasi advokat lain perlu memastikan anggotanya memahami betul konsekuensi plea bargain, termasuk hak-hak klien yang mungkin terpinggirkan. Tanpa itu, plea bargain berisiko menjadi formalitas yang menguntungkan pihak yang punya kuasa, bukan yang mencari keadilan.

Sumber: hukumonline.com