Penganiayaan Santri oleh Anggota TNI di Pangandaran: Kecaman PCNU dan Tuntutan Hukum Transparan

Seorang anggota TNI dalam kondisi mabuk menganiaya enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, pada Kamis (12/11/2026) malam. PCNU Pangandaran mengutuk keras insiden itu dan menuntut Kodim 0625 serta Subdenpom mengusut kasusnya secara transparan.

Insiden tersebut meninggalkan luka fisik sekaligus mengguncang kondisi psikologis para korban. Dua santri langsung dibawa untuk pemeriksaan lanjutan di Subdenpom III/2-4 Banjar. Dua santri lain terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena trauma mendalam.

Kasus ini memicu reaksi keras dari kalangan ulama dan organisasi kemasyarakatan. PCNU Kabupaten Pangandaran bersama seluruh Badan Otonom dan Lembaga menyatakan sikap tegas melalui surat pernyataan resmi yang diterbitkan Jumat (13/11/2026).

Kronologi Penganiayaan Enam Santri di Ponpes Nurul Bayan

Peristiwa bermula pada Kamis malam, 12 November 2026, di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak. Seorang anggota TNI yang bertugas di Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti diduga datang dalam kondisi mabuk lalu melakukan penganiayaan terhadap enam santri.

Belum ada keterangan resmi soal pemicu awal keributan. Namun pihak TNI mengakui perbuatan anggotanya sebagai kesalahan fatal dan tidak mencari pembenaran. Anggota tersebut kini diamankan dan ditahan di Denpom Garut untuk pemeriksaan intensif.

Malam itu juga, perwakilan Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti mendatangi pondok pesantren. Mereka menyampaikan permohonan maaf langsung kepada pimpinan pondok dan para korban. Langkah itu diambil sebelum kasus mencuat lebih luas ke publik.

Keesokan harinya, Jumat (13/11/2026) pagi, jajaran satuan kembali menemui awak media di markas Yonif TP 336/Mekar Sakti, Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak. Mereka menegaskan komitmen menindak anggotanya sesuai aturan militer yang berlaku.

Pernyataan Lengkap PCNU Pangandaran dan Desakan Pengusutan

Sikap PCNU Pangandaran tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor: 109/PC.01/A.II.07.03/1122/11/2026. Surat itu ditandatangani Pj. Rais KH E Kosidin, Katib KH Kosidin, Ketua KH Rd Hilal Faridz, serta Sekretaris Fuad Husen.

Dalam pernyataannya, PCNU menegaskan posisi santri sebagai generasi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu agama. Mereka menilai santri wajib mendapat perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan aparat.

"PCNU Kabupaten Pangandaran mengecam dan mengutuk keras segala bentuk tindakan premanisme, arogansi, dan penganiayaan terhadap santri. Santri adalah generasi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu agama dan wajib mendapatkan perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan aparat," demikian bunyi pernyataan PCNU, dikutip dari laporan NU Online Jabar, Jumat (13/11/2026).

PCNU juga menekankan pentingnya transparansi institusi militer. Mereka mendesak pimpinan Kodim 0625 Pangandaran dan jajaran Polisi Militer (Subdenpom) bergerak cepat mengusut kasus ini secara objektif dan berkeadilan.

"Pelaku harus diproses sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku tanpa ada upaya menutup-nutupi," tegas PCNU Pangandaran dalam pernyataan resminya.

Sebagai bentuk perlindungan nyata, PCNU menerjunkan tim advokasi dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU). Tim itu mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan pemulihan hak korban.

Warga Nahdliyin diimbau tetap tenang dan menahan diri dari aksi main hakim sendiri. PCNU meminta penyelesaian kasus diserahkan sepenuhnya kepada otoritas hukum.

Respons Cepat TNI: Permintaan Maaf dan Janji Sanksi Tegas

Institusi TNI bergerak cepat merespons insiden tersebut. Jalur hukum ditempuh sembari pendekatan persuasif dilakukan kepada pihak pondok pesantren dan keluarga korban.

Pasi Pers Yon TP 336/MS, Letda Ckm Wisnu, mengakui kesalahan fatal yang diperbuat anggotanya. Ia menjamin sanksi tegas sesuai aturan militer, termasuk hukuman disiplin.

"Kami meminta maaf atas tindakan anggota kami yang kurang ajar terhadap santri. Anggota kami akan kami tindak tegas. Kami akan melaksanakan hukuman disiplin," ujar Wisnu, dikutip dari Kompas.com saat ditemui di markas Yonif TP 336/Mekar Sakti, Jumat (13/11/2026) pagi.

Wisnu menyebut insiden ini menjadi evaluasi besar bagi internal satuan. Pengawasan disiplin akan diperketat agar peristiwa serupa tidak terulang.

"Ini kejadian pertama dan terakhir. Kami berkomitmen tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami akan melaksanakan hukuman disiplin, penanganan, dan pendalaman lebih lanjut," tutup Wisnu.

Latar Belakang: Relasi Pesantren dan Satuan Militer di Pangandaran

Pondok Pesantren Nurul Bayan berdiri di Kecamatan Cimerak, wilayah yang sama dengan markas Yonif TP 336/Mekar Sakti di Desa Sukajaya. Kedekatan lokasi membuat hubungan antara pesantren dan satuan militer sehari-hari berlangsung intens.

Pangandaran sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Ciamis yang resmi berdiri pada 2012. Kehadiran satuan militer di wilayah ini menjadi bagian dari struktur pertahanan teritorial di Jawa Barat bagian selatan.

Dalam konteks itu, insiden penganiayaan oleh oknum anggota TNI terhadap santri menimbulkan pertanyaan soal pengawasan internal. Apalagi korban adalah santri yang tengah menuntut ilmu agama, kelompok yang secara sosial dilindungi oleh masyarakat pesantren.

PCNU Pangandaran menempatkan kasus ini bukan sekadar persoalan individu. Organisasi itu menyoroti soal arogansi aparat dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang harus dijawab dengan proses hukum terbuka.

Dampak bagi Korban dan Tekanan Publik terhadap Institusi

Enam santri menjadi korban dalam peristiwa ini. Dua di antaranya menjalani pemeriksaan lanjutan di Subdenpom III/2-4 Banjar, sementara dua lainnya pulang ke rumah karena trauma.

Dampak psikologis menjadi perhatian utama. Trauma pasca-kejadian membuat sebagian korban belum bisa kembali menjalani aktivitas belajar seperti biasa di pondok.

Tekanan publik kini mengarah ke dua institusi: Kodim 0625 Pangandaran dan Subdenpom. Keduanya diminta memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi dan tanpa upaya menutupi fakta.

Respons cepat TNI dengan permintaan maaf langsung sedikit meredam ketegangan. Namun janji sanksi disiplin dinilai belum cukup jika tidak disertai proses pidana militer yang transparan.

Berikut sejumlah poin tuntutan yang disuarakan PCNU Pangandaran:

• Mengusut tuntas kasus secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
• Memproses pelaku sesuai hukum pidana militer yang berlaku.
• Menolak segala upaya menutup-nutupi kasus.
• Mengawal pemulihan hak korban melalui tim advokasi LPBHNU.
• Mengimbau warga Nahdliyin tidak melakukan main hakim sendiri.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum Militer dan Pengawalan Advokasi

Anggota yang terlibat saat ini ditahan di Denpom Garut untuk pemeriksaan intensif. Dari pemeriksaan itu akan ditentukan apakah kasus berlanjut ke proses pidana militer atau berhenti pada hukuman disiplin.

Perbedaan keduanya penting. Hukuman disiplin bersifat administratif di internal satuan, sedangkan pidana militer membawa konsekuensi hukum yang lebih berat dan terbuka untuk diawasi publik.

Tim advokasi LPBHNU akan mengawal proses hukum hingga tuntas. Pengawalan itu mencakup pendampingan korban dan upaya pemulihan hak-hak mereka.

Pimpinan Kodim 0625 Pangandaran dan Subdenpom kini berada di bawah sorotan. Kecepatan dan keterbukaan mereka menjalankan proses akan menentukan apakah kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer tetap terjaga.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan sekadar pelanggaran disiplin seorang anggota. Ada relasi kuasa yang timpang antara aparat bersenjata dan santri di sebuah pondok pesantren, dan relasi itulah yang membuat insiden ini terasa begitu menyesakkan.

Permintaan maaf langsung dari perwakilan Yon TP 336 Merak Sakti patut diapresiasi. Namun permintaan maaf tanpa proses hukum yang terbuka hanya akan menjadi ritual yang kehilangan makna. Janji "tidak ada yang ditutup-tutupi" harus dibuktikan dengan akses publik terhadap perkembangan pemeriksaan di Denpom Garut.

PCNU Pangandaran mengambil posisi yang tepat: mengutuk tindakan, tetapi menahan massa dari aksi main hakim sendiri. Sikap itu menjaga agar kasus ini diselesaikan lewat jalur hukum, bukan lewat amuk kolektif yang justru merugikan warga sendiri.

Yang kini dipertaruhkan bukan hanya nasib enam santri. Reputasi institusi militer di mata masyarakat pesantren di Jawa Barat bagian selatan bergantung pada bagaimana kasus ini diusut. Jika hukuman disiplin menjadi jalan pintas untuk menghindari pidana militer, publik berhak mempertanyakan arti transparansi yang dijanjikan.