Gubernur Bali, NTB, dan NTT Bersatu: Sunda Kecil Siap Bangun Kekuatan Ekonomi Regional

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perbedaan afiliasi partai politik tak boleh menjadi sekat bagi pemerintah daerah untuk bersatu. Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT resmi masuk tahap penyusunan rencana aksi di Jayasabha, Denpasar, Jumat malam (13/11/2026).

Ketiga provinsi yang dipimpin kader partai berbeda ini sepakat menyatukan langkah melalui agenda pembangunan terpadu. Koster berasal dari PDI Perjuangan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dari Partai Gerindra, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dari Partai Golkar.

Pertemuan di Jayasabha itu menjadi penanda bahwa kerja sama kawasan Sunda Kecil tidak berhenti pada seremoni. Jajaran perangkat daerah ketiga provinsi diminta bergerak cepat menyusun dokumen rencana aksi sebagai dasar pelaksanaan program.

Kronologi: Dari Kesepakatan ke Rencana Aksi Sunda Kecil

Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT sebelumnya telah disepakati di tingkat gubernur. Tahap berikutnya adalah penyusunan rencana aksi yang dibahas di Jayasabha, Denpasar, pada Jumat malam (13/11/2026).

Dalam forum itu, ketiga provinsi menetapkan lima bidang utama sebagai fokus kolaborasi. Penetapan ini menjadi kerangka kerja agar program lintas provinsi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Koster menilai dokumen rencana aksi sebagai instrumen krusial. Menurutnya, implementasi program harus berjalan sistematis, terarah, dan terukur sehingga manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT layak menjadi contoh di tingkat nasional. Perbedaan budaya dan dinamika politik tidak boleh menjadi penghalang untuk memperkuat persatuan dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan," tegas Koster.

Ia juga mengapresiasi jajaran perangkat daerah dari ketiga provinsi yang bergerak cepat menindaklanjuti kesepakatan hingga tahap rencana aksi. Bagi Koster, kecepatan kerja birokrasi menentukan apakah kesepakatan gubernur berubah menjadi program nyata atau hanya tersimpan sebagai berkas.

Selain lima sektor utama, penguatan ekosistem ekonomi diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antarperusahaan penjaminan kredit daerah dari masing-masing provinsi. Langkah ini menyasar sisi pembiayaan, bagian yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil di kawasan.

Rangkaian pembahasan itu memperlihatkan pola kerja yang berbeda dari forum seremonial biasa. Ada dokumen, ada sektor prioritas, dan ada lembaga penjaminan kredit yang dilibatkan sejak awal.

Lima Sektor Prioritas Kerja Sama Bali, NTB, dan NTT

Ketiga provinsi menetapkan lima bidang utama sebagai fokus kolaborasi dalam kerja sama strategis ini:

• Perencanaan pembangunan
• Perhubungan dan konektivitas
• Perdagangan dan industri
• Energi
• Pariwisata

Kelima sektor itu dipilih karena saling terkait. Konektivitas menentukan kelancaran perdagangan, sementara energi menjadi syarat bagi pertumbuhan industri dan pariwisata.

Perencanaan pembangunan diletakkan di urutan pertama karena menjadi pintu masuk bagi sinkronisasi program. Tanpa perencanaan yang disepakati bersama, tiap provinsi berisiko menyusun agenda yang tidak saling terhubung.

Perjanjian kerja sama antarperusahaan penjaminan kredit daerah melengkapi kerangka itu. Skema penjaminan dinilai penting agar usaha lokal di ketiga provinsi mendapat akses pembiayaan yang lebih luas, terutama ketika pasar produk diperluas melalui integrasi perdagangan.

Koster menekankan bahwa sinergi lintas provinsi tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi. Kerja sama ini juga menjadi ikhtiar merawat ikatan historis antara Bali, NTB, dan NTT.

Dalam kerja sama ini, NTT diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo. Kehadiran perwakilan Pemprov NTT menandai keseriusan provinsi itu mengikuti proses penyusunan rencana aksi.

Solidaritas Gempa Flores Jadi Modal Awal

Ikatan emosional ketiga daerah sebelumnya telah teruji melalui solidaritas kemanusiaan Bali dan NTB saat membantu penanganan gempa bumi yang mengguncang Flores, NTT, pada Agustus 2026 lalu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berharap semangat saling menopang tersebut tidak berhenti pada fase tanggap darurat bencana. Menurutnya, solidaritas itu perlu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi dan pembangunan kawasan.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Bali dan NTB. Ia berharap program strategis yang disusun mampu membawa dampak nyata bagi warga.

Pengalaman bencana memberi pelajaran tersendiri soal koordinasi. Bantuan lintas provinsi menuntut kesamaan prosedur, kecepatan komunikasi, dan kejelasan peran antarlembaga.

Modal itu kini diarahkan ke urusan yang lebih panjang: membangun ekonomi kawasan yang saling melengkapi. Tantangannya berbeda, tetapi kebutuhan akan koordinasi tetap sama.

Perbedaan latar belakang politik ketiga gubernur menjadi ujian tersendiri. Di tingkat nasional, rivalitas partai kerap tajam. Di kawasan Sunda Kecil, ketiganya memilih menempatkan agenda pembangunan di depan.

Potensi Ekonomi Bali, NTB, dan NTT yang Saling Melengkapi

Ketiga provinsi memiliki keunggulan yang tidak identik. Bali unggul dalam jaringan pariwisata internasional dan industri kreatif. NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, energi, industri pengolahan, serta pariwisata. NTT kaya akan sumber daya perikanan, peternakan, pertanian, dan destinasi wisata alam.

Perbedaan itu menjadi alasan utama integrasi konektivitas, perdagangan, dan investasi diyakini akan memperluas pasar produk lokal. Produk pertanian NTT dan NTB, misalnya, bisa menjangkau pasar yang lebih besar melalui jaringan wisata dan perdagangan Bali.

Sebaliknya, Bali membutuhkan pasokan bahan baku dan energi yang stabil dari wilayah tetangga. Kolaborasi ini membuka ruang usaha baru sekaligus menciptakan lapangan kerja lintas provinsi.

Namun kesepakatan ini menuntut pengawalan ketat. Target, jadwal, serta indikator keberhasilan harus jelas agar kerja sama tidak berhenti sebatas dokumen administratif.

Di sinilah ujian sebenarnya dimulai. Rencana aksi yang sedang disusun di Jayasabha harus mampu menerjemahkan lima sektor prioritas menjadi program dengan anggaran, pelaksana, dan tenggat waktu.

Bagi pelaku usaha, kepastian jadwal sama pentingnya dengan isi kesepakatan. Tanpa itu, rencana aksi sulit dipakai sebagai dasar perencanaan investasi.

Makna Baru Semangat Sunda Kecil

Secara historis, Bali, NTB, dan NTT memiliki keterikatan erat yang berakar pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan ketiga provinsi tersebut dari wilayah Sunda Kecil.

Kini, semangat Sunda Kecil menemukan relevansi dan makna barunya. Bukan untuk melebur kembali dalam satu entitas administratif, melainkan membangun kekuatan kolektif melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Kerangka hukum lama itu tidak lagi dibicarakan sebagai proyek penggabungan wilayah. Yang diambil justru warisan kebersamaannya, lalu diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan kontemporer.

Pendekatan ini menghindari sentimen kedaerahan yang mudah muncul jika isu penggabungan provinsi dibuka kembali. Fokusnya bergeser ke hal yang lebih terukur: konektivitas, perdagangan, energi, dan pariwisata.

Melalui pertemuan di Jayasabha, pesan yang diusung cukup jernih. Kepentingan rakyat ditempatkan di atas sekat-sekat politik.

Jika rencana aksi dieksekusi secara konsisten, kawasan Sunda Kecil berpeluang menjadi model percontohan nasional. Tiga gubernur dari tiga partai berbeda menunjukkan bahwa bersatu demi kesejahteraan bersama bukan sekadar retorika.

Informasi lebih lanjut soal kerja sama kawasan bisa ditelusuri melalui laporan Balijani.id. Rujukan soal pembentukan provinsi dari wilayah Sunda Kecil tersedia di basis data peraturan BPK.

Analisis Redaksi: Ujian Setelah Foto Bersama

Kerja sama Bali, NTB, dan NTT punya nilai politik yang tidak kecil. Tiga gubernur dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar duduk dalam satu meja membahas rencana aksi. Di tengah polarisasi politik nasional yang kerap mempertajam sekat partai, pemandangan seperti ini jarang.

Namun nilai politik itu baru berarti jika diikuti disiplin eksekusi. Sebab, dokumen rencana aksi mudah dibuat, sementara pengawalannya sering longgar. Lima sektor prioritas yang ditetapkan harus turun menjadi program dengan anggaran, pelaksana, dan tenggat yang bisa diperiksa publik.

Titik kritisnya ada pada konektivitas dan pembiayaan. Tanpa transportasi yang memadai antarwilayah, integrasi pasar hanya berhenti di atas kertas. Tanpa akses kredit yang benar-benar terbuka bagi usaha kecil, perjanjian penjaminan kredit daerah hanya menambah deretan tanda tangan.

Solidaritas gempa Flores pada Agustus 2026 memberi bukti bahwa koordinasi lintas provinsi bisa berjalan saat ada tekanan. Kini tekanannya berbeda: bukan bencana, melainkan kebutuhan menciptakan lapangan kerja dan memperluas pasar. Jika semangat yang sama dipertahankan, kawasan Sunda Kecil punya alasan kuat menjadi rujukan nasional.