PAN Sumut Pasang Badan Hadapi Isu Kudeta, Desak Zulhas Sikat Pengkhianat Partai

Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, H. Muslim Simbolon, MA, mendesak Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengambil sikap tegas terhadap pihak yang berupaya merusak soliditas partai dari dalam. Isu kudeta kepemimpinan yang beredar disebut bukan aspirasi kader, melainkan ulah segelintir oknum haus jabatan.

Pernyataan keras itu disampaikan Muslim menyikapi isu kudeta yang mencuat dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, manuver tersebut tidak mewakili aspirasi kader di daerah dan justru mendapat perlawanan dari akar rumput.

Desakan Muslim Simbolon kepada Zulhas

Berbicara kepada wartawan di Medan, Sabtu (14/11), Muslim tidak memakai diksi yang halus. Ia meminta Zulhas bertindak cepat dan tidak memberi ruang bagi pihak yang ia sebut pengkhianat partai.

"Kami minta Ketum Zulhas bersihkan para pengkhianat di tubuh PAN. Jangan dibiarkan. Jangan diberi ruang. Kalau dibiarkan, mereka akan terus menggerogoti partai dari dalam," tegas Muslim.

Pernyataan itu menempatkan Muslim sebagai salah satu pengurus wilayah paling vokal membela kepemimpinan Zulhas. Ia tidak menyebut nama atau pihak tertentu yang dimaksud sebagai pengkhianat. Tidak ada pula rincian soal siapa oknum yang dituding menggerakkan isu kudeta.

Yang jelas, kata Muslim, langkah tegas dari DPP dibutuhkan agar isu serupa tidak berulang. Ia menilai pembiaran hanya akan memperbesar celah bagi kelompok yang ingin memanfaatkan situasi.

Desakan ini muncul di tengah dinamika internal partai yang belum sepenuhnya terbuka ke publik. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPP PAN soal permintaan tersebut.

Kader Sumut Klaim Tegak Lurus dan Satu Komando

Muslim memastikan seluruh struktur partai di Sumatera Utara menolak isu kudeta. Ia menyebut jajaran DPW, 33 DPD kabupaten/kota, DPC, hingga ranting tetap solid dan satu komando di bawah kepemimpinan Zulhas.

"Isu kudeta ini kami lawan. Kader PAN Sumut 100 persen tegak lurus, loyal tanpa syarat kepada Ketua Umum. Tidak ada kader PAN Sumut yang mau kudeta. Yang mau kudeta itu bukan kader, itu pengkhianat," ujarnya.

Dengan menyebut angka 33 DPD, Muslim ingin menunjukkan bahwa dukungan terhadap Zulhas bukan hanya sikap pribadi seorang pengurus wilayah. Ia memposisikan Sumatera Utara sebagai basis yang tidak ikut arus manuver pusat.

Klaim itu belum diverifikasi secara independen. Namun dalam politik partai, pernyataan soliditas dari daerah biasanya berfungsi ganda: menegaskan loyalitas sekaligus mengirim pesan ke Jakarta bahwa mesin partai di tingkat bawah tidak bisa digerakkan seenaknya.

Muslim juga menegaskan bahwa kader yang terlibat dalam upaya kudeta tidak layak disebut kader. Menurutnya, tindakan itu melampaui batas perbedaan pendapat yang wajar dalam sebuah partai.

Alasan Penolakan: Prestasi Zulhas dan Posisi PAN sebagai Partai Tengah

Dalam pernyataannya, Muslim menyebut kepemimpinan Zulhas terbukti sukses membawa PAN sebagai partai tengah yang moderat, terbuka, dan dekat dengan rakyat. Ia juga menilai PAN konsisten mengawal program pembangunan nasional.

"Tidak ada alasan untuk kudeta. Prestasi Bang Zulhas nyata. PAN tetap diperhitungkan, PAN tetap dipercaya rakyat. Jadi apa alasan kudeta? Hanya karena nafsu kekuasaan," pungkasnya.

Argumen ini khas pembelaan terhadap kepemimpinan yang sedang berkuasa. Muslim membalik logika para pengusul perubahan: jika tidak ada alasan elektoral atau ideologis, maka motifnya dinilai semata ambisi pribadi.

Ia juga memperkenalkan diri sebagai Founder LEKAS Pembangunan Sumut, latar yang menunjukkan kedekatannya dengan isu pembangunan daerah. Posisi itu membuat kritiknya terhadap manuver internal partai dibingkai sebagai pembelaan terhadap stabilitas, bukan sekadar perebutan kursi.

PAN selama ini dikenal sebagai partai dengan posisi tengah. Identitas itu, menurut Muslim, justru menjadi kekuatan yang perlu dijaga, bukan dipertaruhkan lewat pergolakan internal.

Peta Kekuatan dan Konteks Politik Internal PAN

Isu kudeta dalam partai politik biasanya muncul dari dua sumber: ketidakpuasan atas pembagian jabatan atau perbedaan arah koalisi menjelang kontestasi. Dalam kasus PAN, publik belum mendapat gambaran utuh soal akar persoalan.

Yang tersedia hanya pernyataan dari pihak yang membela kepemimpinan petahana. Tidak ada konfirmasi dari pihak yang dituding menggerakkan isu, juga tidak ada penjelasan resmi dari DPP.

Ketidakseimbangan informasi ini penting dicatat. Ketika hanya satu sisi yang bersuara, publik sulit menilai apakah isu kudeta benar-benar nyata atau justru bagian dari manuver untuk memperkuat posisi tertentu di internal partai.

Sumatera Utara sendiri merupakan wilayah dengan basis massa besar dan struktur partai yang rapat. Dukungan dari 33 DPD di provinsi ini punya bobot politik dalam forum-forum partai, termasuk saat pembahasan agenda nasional.

Karena itu, pernyataan Muslim bisa dibaca sebagai pengiriman sinyal ke dua arah: ke DPP agar bertindak tegas, dan ke daerah lain agar mengikuti sikap yang sama.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi PAN, isu ini menguji seberapa cepat DPP merespons tekanan dari daerah. Jika Zulhas mengambil langkah tegas, ia memperkuat narasi bahwa partai tidak mentoleransi manuver internal. Jika dibiarkan, isu bisa terus bergulir di media.

Beberapa hal yang layak ditunggu ke depan:

• Pernyataan resmi DPP PAN soal isu kudeta dan permintaan Muslim Simbolon.
• Klarifikasi dari pihak yang dituding menggerakkan manuver.
• Sikap DPW dan DPD lain, apakah mengikuti Sumatera Utara atau mengambil posisi berbeda.
• Agenda internal partai terdekat, termasuk rapat kerja atau konsolidasi nasional.

Muslim sendiri tidak merinci bentuk sanksi yang ia harapkan. Ia hanya meminta Zulhas tidak memberi ruang bagi pihak yang dinilai merusak partai.

Sejauh ini, satu hal yang pasti: tekanan dari Sumatera Utara sudah terbuka. Keputusan ada di tangan DPP, dan publik akan menilai dari cara partai menanganinya. Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui pemberitaan Waspada.id serta laman resmi Partai Amanat Nasional.

Analisis Redaksi

Pernyataan Muslim Simbolon memperlihatkan pola klasik dalam politik partai: ketika isu kudeta mencuat, pihak yang membela kepemimpinan bergerak lebih cepat dan lebih lantang daripada pihak yang dituding. Dalam kasus ini, publik hanya mendengar satu sisi. Tidak ada nama, tidak ada bukti, tidak ada klarifikasi dari pihak yang disebut sebagai penggerak. Itu membuat klaim "pengkhianat" sulit diverifikasi.

Kata pengkhianat memang efektif untuk membangun soliditas. Ia menciptakan garis tegas antara kader yang loyal dan yang dianggap musuh. Tapi dalam jangka panjang, label itu bisa menjadi pisau bermata dua. Jika DPP mengikuti permintaan "sikat" tanpa mekanisme partai yang jelas, presedennya berbahaya: setiap kritik internal bisa dicap pengkhianatan.

Yang lebih substansial justru absen dari pernyataan ini, yakni penjelasan soal mekanisme penyelesaian konflik. Partai yang sehat tidak hanya butuh loyalitas, tetapi juga saluran resmi bagi perbedaan pendapat. Selama DPP belum bersuara, isu kudeta akan tetap menjadi spekulasi. Dan spekulasi, di partai mana pun, biasanya lebih merusak daripada perdebatan terbuka.