Kemenhut Dorong Kepastian Hukum Pasar Karbon di COP31 Antalya

Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha dalam perdagangan karbon berintegritas tinggi. Dorongan itu disampaikan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti saat peluncuran laporan soal mekanisme safe harbour di Paviliun Indonesia, COP31 UNFCCC, Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).

Laporan berjudul “Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments” itu dikembangkan International Emissions Trading Association (IETA) bersama Coalition to Grow Carbon Markets. Peluncurannya menjadi salah satu agenda Indonesia di ajang iklim PBB tersebut.

Dalam siaran pers Kementerian Kehutanan bernomor SP. 707/HKLN/11/2026, Laksmi menegaskan bahwa pasar karbon punya potensi besar memobilisasi pendanaan swasta. Namun pertumbuhannya tidak cukup hanya bergantung pada ketersediaan kredit.

Kronologi Peluncuran Laporan di Paviliun Indonesia

Peluncuran berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, di Paviliun Indonesia dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye. Acara ini mempertemukan perwakilan pemerintah dan pelaku pasar karbon internasional.

Laporan yang diperkenalkan bukan sekadar kajian akademik. Isinya berupa rekomendasi konkret bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap kredit karbon berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap risiko hukum dan reputasi.

Menurut siaran pers tersebut, laporan dikembangkan oleh IETA bersama Coalition to Grow Carbon Markets. Keduanya mendorong pendekatan safe harbour sebagai jalan tengah antara mendorong permintaan kredit karbon dan menjaga akuntabilitas perusahaan.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menempatkan kerangka hukum pasar karbon sebagai isu utama, bukan pelengkap, dalam diplomasi iklim. Peluncuran laporan di paviliun negara menandakan posisi Indonesia sebagai salah satu pihak yang ingin membentuk aturan main, bukan hanya mengikuti.

Apa Itu Mekanisme Safe Harbour dan Siapa yang Terlibat

Safe harbour adalah mekanisme perlindungan hukum bersyarat bagi perusahaan yang menggunakan kredit karbon berkualitas tinggi dan menyampaikan klaim iklim secara bertanggung jawab. Pendekatan ini dirancang untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan risiko reputasi yang selama ini menjadi hambatan peningkatan permintaan kredit karbon.

Laksmi menjelaskan, perusahaan semakin menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun mengomunikasikan penggunaannya sebagai bagian dari aksi iklim. Ketidakpastian itu, katanya, dapat menghambat investasi, termasuk pada proyek karbon berkualitas tinggi yang telah memenuhi persyaratan lingkungan.

“Pasar karbon memiliki potensi yang sangat besar untuk memobilisasi pembiayaan swasta bagi aksi iklim. Namun, pertumbuhannya membutuhkan lebih dari sekadar pasokan kredit karbon yang memadai. Diperlukan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta keyakinan terhadap integritas lingkungan dari kredit karbon dan kredibilitas klaim iklim perusahaan,” ujar Laksmi.

Laporan tersebut mengusulkan sejumlah langkah bagi pemerintah, antara lain:

• Pengembangan pedoman pemerintah yang menjadi acuan penggunaan kredit karbon.
• Sistem pelabelan atau sertifikasi yang diakui untuk menandai kredit berkualitas tinggi.
• Kerangka hukum yang lebih kuat guna meningkatkan kepastian bagi pelaku pasar.

Penting dicatat, perlindungan safe harbour tidak berarti membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum. Mekanisme ini juga tidak memberikan jaminan mutlak atas kualitas kredit karbon. Perlindungan hanya berlaku bila syarat integritas dan ketepatan klaim dipenuhi.

Kelayakan Kredit Karbon dan Syarat Kepatuhan Negara Asal

Bagi Indonesia, penguatan kerangka hukum pasar karbon perlu berjalan seiring penerapan standar lingkungan dan sosial. Laksmi menekankan bahwa kelayakan kredit karbon juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan negara asal.

Ketentuan itu mencakup hak atas lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengamanan lingkungan dan sosial, serta mekanisme pembagian manfaat kepada masyarakat. Aspek-aspek ini menentukan apakah sebuah kredit karbon layak diperdagangkan secara bertanggung jawab.

“Persyaratan tersebut sangat penting dalam sektor kehutanan, karena kegiatan karbon berkaitan erat dengan tata kelola hutan, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta perlindungan ekosistem dalam jangka panjang,” tegas Laksmi.

Pernyataan itu menempatkan sektor kehutanan sebagai titik berat diplomasi karbon Indonesia. Berbeda dari sektor energi, kredit karbon hutan bersinggungan langsung dengan hak masyarakat adat dan tata kelola lahan, sehingga risikonya lebih kompleks.

Indonesia sendiri terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon. Langkah itu ditempuh melalui pengembangan pendekatan safe harbour, kontrak yang lebih terstandar, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya meningkatkan kepastian transaksi tanpa melepas kewajiban menjaga komitmen iklim nasional.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Arah Pasar Karbon Global

Bagi pelaku usaha, sinyal dari Antalya memberi arah yang lebih jelas. Ketidakpastian hukum yang selama ini membuat perusahaan ragu membeli kredit karbon berpotensi berkurang bila pemerintah menerapkan kerangka safe harbour dengan kriteria transparan.

Bagi pasar global, pendekatan ini menyasar sisi permintaan, bukan hanya pasokan. Selama ini perdebatan kredit karbon lebih banyak berkutat pada kualitas proyek. Laporan IETA dan Coalition to Grow Carbon Markets mengalihkan perhatian pada kepastian bagi pembeli sebagai kunci pertumbuhan.

Bagi Indonesia, dampaknya bersinggungan langsung dengan ambisi menarik investasi bertanggung jawab di sektor kehutanan. Kerangka hukum yang jelas dapat memperkuat posisi kredit karbon hutan Indonesia di pasar sukarela, asalkan standar lingkungan dan sosial tetap dijaga.

Namun, laporan ini juga memberi catatan. Perlindungan hukum bersyarat menuntut pemerintah memiliki kapasitas menetapkan kriteria, mengawasi klaim perusahaan, dan menindak pelanggaran. Tanpa itu, safe harbour berisiko menjadi stempel tanpa isi.

Peluncuran laporan turut melibatkan Coalition to Grow Carbon Markets, IETA, serta perwakilan pemerintah dan pelaku pasar karbon internasional. Informasi lebih lanjut soal kebijakan iklim Indonesia dapat diakses melalui situs resmi UNFCCC.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen Pasar Karbon Hutan Indonesia

Ke depan, perhatian tertuju pada bagaimana rekomendasi laporan diterjemahkan menjadi kebijakan. Pengembangan pedoman pemerintah, sistem pelabelan, dan kerangka hukum yang lebih kuat menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar kepastian bagi pelaku pasar benar-benar terwujud.

Laksmi menutup dengan menegaskan arah ambisi Indonesia. “Bagi Indonesia, ambisi kami adalah mengembangkan pasar karbon hutan yang kompetitif dan tepercaya, mampu menarik investasi yang bertanggung jawab, mendukung komitmen iklim nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal,” pungkasnya.

Siaran pers tersebut ditanggung jawabkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi. Peluncuran laporan di COP31 menjadi penanda bahwa perdebatan pasar karbon bergeser dari sekadar kualitas kredit menuju arsitektur hukum yang melindungi pembeli dan masyarakat.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari langkah Kementerian Kehutanan di Antalya bukan sekadar kehadiran di panggung COP31. Pemerintah berbicara tentang kepastian hukum bagi pembeli kredit karbon, sebuah sisi yang lama terabaikan dalam diskursus pasar karbon yang cenderung obsesif pada kualitas proyek di sisi penjual.

Pendekatan safe harbour memang masuk akal. Perusahaan yang ragu membeli kredit karbon bukan karena tidak peduli iklim, melainkan karena takut dicap greenwashing atau digugat. Bila ketakutan itu tidak dijawab dengan kerangka hukum yang jelas, permintaan kredit karbon berkualitas tinggi akan tetap lesu, dan proyek hutan yang layak justru kehilangan pembeli.

Tetapi ada syarat yang tidak boleh dilunakkan. Perlindungan hukum bersyarat hanya bermakna bila kriteria integritas ditegakkan, bukan dijadikan formalitas. Indonesia punya kepentingan ganda: menarik investasi dan melindungi masyarakat adat serta ekosistem hutan. Bila safe harbour dipakai untuk mempermudah transaksi tanpa pengawasan klaim, yang muncul bukan pasar tepercaya, melainkan risiko baru yang dipindahkan ke generasi berikutnya.