Guru Besar FHUI Soroti Pasal PHK dan Ancaman Pidana dalam UU 27/2026

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyoroti pasal pemutusan hubungan kerja dan ancaman pidana bagi pemberi kerja dalam UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi baru ini disebut lebih berpihak kepada pekerja, tetapi sejumlah ketentuan masih menyisakan persoalan.

Penyorotan itu disampaikan dalam pemberitaan Hukumonline yang mengangkat pandangan akademisi tersebut. Menurut laporan itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru menawarkan ketentuan yang lebih berpihak pada pekerja dalam hal PHK dan ancaman hukuman terhadap pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajibannya.

Namun, di balik arah yang tampak pro-pekerja, guru besar FHUI menilai masih ada celah yang perlu dibaca dengan cermat. Pasal-pasal soal PHK dan sanksi pidana menjadi dua titik yang paling disorot.

Pasal PHK yang Disebut Lebih Berpihak pada Pekerja

Dalam laporan Hukumonline, UU 27/2026 digambarkan membawa perubahan pada cara PHK diatur. Ketentuan baru dinilai memberi posisi lebih kuat kepada pekerja ketika berhadapan dengan pemutusan hubungan kerja.

Poin ini penting karena PHK selalu menjadi isu paling sensitif dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Di UU Ketenagakerjaan sebelumnya, persoalan PHK kerap berujung pada sengketa panjang di Pengadilan Hubungan Industrial.

Guru besar FHUI menyoroti bagaimana rumusan pasal PHK dalam UU 27/2026 bekerja dalam praktik. Sorotan itu menyangkut sejauh mana perlindungan yang dijanjikan benar-benar bisa diakses pekerja, bukan hanya tertulis di atas kertas.

Hukumonline tidak merinci pasal demi pasal dalam kutipan berita tersebut. Karena itu, pembacaan utuh terhadap batang tubuh UU 27/2026 tetap diperlukan sebelum menilai dampaknya secara menyeluruh.

Ancaman Pidana bagi Pemberi Kerja

Selain PHK, guru besar FHUI menyoroti ancaman pidana terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban. Sanksi ini menjadi salah satu instrumen penegakan yang paling diperdebatkan.

Dalam tradisi hukum ketenagakerjaan Indonesia, sanksi pidana biasanya dikaitkan dengan pelanggaran administratif berat, misalnya kewajiban pengupahan, jaminan sosial, atau keselamatan kerja. Penambahan ancaman pidana dalam UU 27/2026 memperluas ranah penegakan.

Bagi pekerja, ancaman pidana bisa menjadi alat tekan agar pengusaha patuh. Bagi dunia usaha, ketentuan itu menimbulkan kekhawatiran soal kepastian berusaha dan potensi kriminalisasi kebijakan perusahaan.

Kritik akademisi biasanya menyasar dua hal: rumusan delik yang terlalu kabur dan mekanisme penegakan yang tidak seimbang. Tanpa rumusan yang tegas, pasal pidana berisiko menimbulkan tafsir berbeda di lapangan.

Latar Belakang UU 27/2026 dan Posisinya dalam Hukum Ketenagakerjaan

UU 27/2026 hadir di tengah rangkaian perubahan besar dalam hukum ketenagakerjaan nasional. Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada 2020, banyak ketentuan ketenagakerjaan dialihkan dan disesuaikan.

UU Cipta Kerja sempat menuai gelombang penolakan dari serikat pekerja karena dinilai mempermudah PHK dan memperkecil pesangon. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2021 menyatakan UU itu inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan.

Dalam konteks itulah UU Pelindungan Ketenagakerjaan dibaca. Regulasi baru ini diposisikan sebagai payung yang memperjelas hak pekerja, prosedur PHK, serta kewajiban pemberi kerja.

Sejumlah organisasi pekerja menuntut agar aturan turunan tidak melemahkan norma perlindungan. Sebaliknya, kalangan pengusaha meminta agar implementasi tidak menambah beban yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak bagi Pekerja dan Pemberi Kerja

Bagi pekerja, ketentuan PHK yang lebih tegas berpotensi memperkuat posisi tawar. Hak atas pesangon, prosedur peringatan, dan kesempatan membela diri menjadi bagian yang biasa diperjuangkan dalam sengketa.

Bagi pemberi kerja, ancaman pidana menuntut kepatuhan administratif yang lebih rapi. Perusahaan perlu memastikan prosedur internal, dokumentasi, dan pelaporan sesuai ketentuan.

Ada beberapa hal yang layak dicermati dalam penerapan UU 27/2026:

• Kejelasan rumusan pasal PHK agar tidak multitafsir di Pengadilan Hubungan Industrial.
• Batas tegas antara pelanggaran administratif dan perbuatan pidana.
• Kesiapan pengawas ketenagakerjaan di daerah.
• Harmonisasi dengan aturan turunan dan peraturan sektoral.
• Akses pekerja terhadap bantuan hukum dan mekanisme pengaduan.

Tanpa kesiapan aparat pengawas, norma yang bagus bisa berhenti sebagai teks. Persoalan klasik hukum ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya isi aturan, tetapi juga penegakannya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Aturan Turunan dan Uji Publik

Perhatian kini bergeser ke aturan turunan. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri akan menentukan bagaimana pasal PHK dan ancaman pidana bekerja sehari-hari.

Pemerintah menghadapi tekanan dari dua arah. Serikat pekerja menuntut perlindungan nyata, sementara dunia usaha meminta kepastian dan iklim investasi yang kondusif.

Masukan akademisi seperti dari guru besar FHUI menjadi bagian penting dari proses itu. Kritik terhadap pasal PHK dan ancaman pidana bukan penolakan, melainkan upaya memastikan norma bisa dijalankan tanpa menimbulkan korban baru.

Pembahasan RUU ini sendiri sempat melibatkan partisipasi publik yang signifikan. DPR menerima banyak masukan dari serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Rujukan resmi dapat ditelusuri melalui situs resmi DPR RI.

Analisis Redaksi

Kritik guru besar FHUI menunjukkan satu hal: UU 27/2026 tidak cukup dinilai dari niat baiknya. Pasal PHK dan ancaman pidana adalah dua medan yang paling rawan disalahgunakan, baik oleh pengusaha yang ingin menghindari kewajiban maupun oleh pihak yang ingin mengkriminalkan kebijakan perusahaan.

Rumusan yang kabur adalah musuh utama kepastian hukum. Jika pasal pidana dibiarkan terbuka, pengadilan akan dipenuhi tafsir yang saling bertentangan. Jika pasal PHK tidak rinci, pekerja tetap kesulitan membuktikan haknya di Pengadilan Hubungan Industrial.

Yang dibutuhkan bukan retorika pro-pekerja, melainkan aturan turunan yang presisi. Pengawas ketenagakerjaan harus diperkuat, prosedur pengaduan dibuat sederhana, dan sanksi administratif dijalankan lebih dulu sebelum pidana. Tanpa itu, perlindungan hanya berhenti di halaman undang-undang.