Bapas Yogyakarta Dorong Desa Reintegrasi Sosial, Ini Tujuan dan Susunan Programnya

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta mendorong pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYANBINTER) Desa Reintegrasi Sosial. Tujuannya satu: memperkuat dukungan masyarakat saat klien pemasyarakatan kembali ke lingkungan sosial.

Dorongan itu muncul dalam sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, keadilan restoratif, dan Desa Reintegrasi Sosial. Forum berlangsung di Hotel Morazen Airport Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan itu melibatkan unsur pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat. Forum dimaksudkan menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi menghadapi perubahan kebijakan pemidanaan.

Kronologi FGD dan Agenda Pembentukan KELAYANBINTER

FGD di Hotel Morazen Airport Yogyakarta menjadi titik awal dorongan pembentukan KELAYANBINTER Desa Reintegrasi Sosial. Bapas Kelas I Yogyakarta mengundang lintas instansi untuk duduk satu meja membahas implementasi KUHP baru.

Agenda forum tidak tunggal. Peserta membahas penerapan keadilan restoratif, pelaksanaan pembimbingan, dan integrasi sosial klien pemasyarakatan. Pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi masuk sebagai salah satu agenda utama.

Yang hadir bukan hanya petugas pemasyarakatan. Ada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga perwakilan masyarakat. Komposisi itu menunjukkan persoalan reintegrasi tidak bisa diselesaikan satu institusi saja.

Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan harapan forum tersebut. "Dalam forum tersebut, peserta diharapkan memahami perubahan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru sekaligus mengetahui peran masing-masing instansi dalam mendukung layanan bimbingan integrasi," kata Galih, dikutip dari Jogjakarta News.

Pembentukan KELAYANBINTER Desa Reintegrasi Sosial diharapkan menjadi wadah kerja sama antara Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Bapas menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung implementasi KUHP baru dan pengembangan program reintegrasi sosial.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Forum Bapas Yogyakarta

Daftar peserta FGD cukup panjang dan mencerminkan sifat lintas sektor program ini. Dari Kanwil Kemenkumham, hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta.

Dari ranah peradilan, ada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Supandriyo. Dari kejaksaan, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Putri Wulandari. Kepolisian diwakili Kanitreskrim Polres Kulon Progo, Piping Dwi Nuryadin.

Pemerintah daerah mengirim perwakilan DPMKPPKB Kabupaten Kulon Progo dan Disperinkop-UKM Kulon Progo. Ada pula PKBM Manut Wargo, para panewu atau camat se-Kabupaten Kulon Progo, perwakilan lurah, serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta.

Kehadiran camat dan lurah penting karena desa menjadi ujung tombak program ini. Klien pemasyarakatan kembali ke kampungnya, bukan ke kantor Bapas. Di tingkat itulah dukungan sosial diuji.

Galih menegaskan orientasi program. "Upaya ini diarahkan untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mengedepankan pemulihan serta kesempatan bagi klien untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat," ujarnya.

Latar Belakang: KUHP Baru dan Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Dorongan pembentukan desa reintegrasi tidak muncul di ruang kosong. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan cara pandang terhadap pemidanaan, termasuk pengakuan terhadap keadilan restoratif.

Dalam kerangka itu, pidana bukan semata pembalasan. Pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi bagian yang diakui. Konsekuensinya, pekerjaan pemasyarakatan tidak berhenti di balik tembok lembaga.

Bapas selama ini menjalankan tugas pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk mereka yang menjalani pidana di luar lembaga. Tugas itu menuntut kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Pembentukan KELAYANBINTER Desa Reintegrasi Sosial menjadi bentuk konkret kerja sama tersebut. Bapas menyebut kelompok ini sebagai wadah agar dukungan tidak hanya datang dari petugas, tetapi juga dari lingkungan sosial tempat klien kembali.

Perubahan kebijakan pemidanaan menuntut pemahaman baru dari semua pihak. Karena itu, sosialisasi dan FGD digelar untuk menyamakan persepsi antara pemasyarakatan, penegak hukum, pemerintah daerah, dan warga.

Dampak yang Diharapkan bagi Klien Pemasyarakatan dan Warga

Bapas menyebut beberapa manfaat yang diharapkan muncul dari kelompok ini. Dukungan lingkungan sosial diyakini membantu klien beradaptasi kembali setelah menjalani proses pemasyarakatan.

Selain adaptasi, klien diharapkan bisa mengembangkan potensi diri. Mereka juga memperoleh kesempatan berperan aktif dan produktif di tengah masyarakat, bukan tersingkir dari pergaulan sehari-hari.

Keterlibatan warga menjadi kunci mengurangi hambatan sosial. Stigma terhadap mantan narapidana sering menjadi penghalang terbesar saat seseorang kembali ke kampungnya.

Manfaat juga dirasakan masyarakat. Dengan pendampingan yang terkoordinasi, risiko pengulangan tindak pidana bisa ditekan. Desa tidak lagi sekadar tempat kembali, tetapi ikut menjaga proses pemulihan.

Berikut poin-poin yang ingin dicapai melalui KELAYANBINTER Desa Reintegrasi Sosial:

• Memperkuat dukungan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan yang kembali ke lingkungan sosial.
• Membantu klien beradaptasi dan mengembangkan potensi diri setelah menjalani pemasyarakatan.
• Membuka kesempatan klien berperan aktif dan produktif di tengah warga.
• Mengurangi hambatan sosial, termasuk stigma, yang muncul saat klien kembali ke lingkungannya.
• Menjadi wadah kerja sama Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi Lintas Sektor dan Uji di Lapangan

Bapas Kelas I Yogyakarta menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Fokusnya tiga hal: implementasi KUHP baru, penerapan keadilan restoratif, dan pengembangan program reintegrasi sosial.

Pembentukan kelompok layanan di tingkat desa menjadi pekerjaan yang tidak ringan. Diperlukan kesepakatan peran antara Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan warga.

Kehadiran camat dan lurah dalam FGD menjadi modal awal. Struktur pemerintahan desa bisa menjadi simpul pertama yang menghubungkan klien dengan layanan sosial dan ekonomi setempat.

Keterlibatan PKBM Manut Wargo dan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kulon Progo menunjukkan arah dukungan yang lebih luas. Bukan hanya pembimbingan, tetapi juga akses pada pendidikan dan usaha.

Sejauh mana model ini berjalan akan terlihat dari kesiapan desa menerima klien pemasyarakatan. Informasi lebih lanjut soal mekanisme dan cakupan program dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Hukum dan HAM serta pemerintah daerah setempat.

Analisis Redaksi

Gagasan desa reintegrasi sosial layak diapresiasi, tetapi juga menyimpan ujian yang nyata. Selama ini, pembimbingan klien pemasyarakatan sering berhenti pada kewajiban administratif. Kehadiran warga dalam struktur KELAYANBINTER bisa mengubah itu, asalkan tidak berhenti sebagai forum seremonial.

Persoalan terbesar bukan pada niat Bapas, melainkan pada kesiapan desa. Stigma terhadap mantan narapidana masih kuat. Tanpa kerja sosialisasi yang sabar di tingkat RT dan pedukuhan, kelompok layanan ini berisiko hanya aktif di atas kertas.

Karena itu, FGD di Hotel Morazen Airport Yogyakarta sebaiknya dilanjutkan dengan uji coba di satu atau dua desa. Ukur hasilnya: berapa klien yang mendapat pekerjaan, berapa yang kembali ke pendidikan, dan bagaimana warga menerima kehadiran mereka.

KUHP baru memberi ruang bagi keadilan restoratif. Ruang itu hanya bermakna jika desa benar-benar menjadi tempat pemulihan, bukan tempat pengucilan. Di titik itu, program ini diuji.