Pelecehan Seksual di Kampus Terus Bermunculan, Pakar Hukum UNS Ungkap Penyebabnya

Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus terus bermunculan. Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) mengungkap sejumlah penyebab di balik fenomena ini, mulai dari relasi kuasa yang timpang hingga penegakan aturan yang belum berjalan tegas.

Pernyataan itu disampaikan merespons rentetan laporan kekerasan seksual yang muncul di berbagai perguruan tinggi. Pakar hukum UNS menilai persoalan ini bukan sekadar kasus individu, melainkan cerminan cara kampus mengelola relasi antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Penyebab Pelecehan Seksual di Kampus Menurut Pakar Hukum UNS

Dalam pemberitaan Kompas.com, pakar hukum UNS mengungkap beberapa penyebab masih terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus. Penyebab utama yang disorot adalah ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki jabatan dan pihak yang berada di posisi bergantung.

Relasi kuasa ini membuat korban sulit melapor. Mahasiswa yang bergantung pada dosen pembimbing, misalnya, menghadapi risiko akademik jika melaporkan perilaku yang tidak pantas. Situasi serupa dialami tenaga kependidikan yang berhadapan dengan atasan langsung.

Penyebab lain yang disebut adalah lemahnya pemahaman sivitas akademika terhadap batas-batas interaksi yang pantas. Banyak pihak belum mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, sehingga perilaku yang sebenarnya melanggar dianggap wajar atau sekadar bercanda.

Pakar hukum UNS juga menyoroti belum optimalnya fungsi pencegahan dan penanganan di tingkat unit. Aturan sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih timpang antara satu kampus dengan kampus lain.

Relasi Kuasa dan Budaya Diam yang Melanggengkan Kekerasan

Kekerasan seksual di kampus jarang berdiri sendiri. Ia biasanya tumbuh di lingkungan yang membiarkan ketimpangan kuasa berlangsung tanpa pengawasan. Dosen memiliki kewenangan atas nilai, bimbingan, dan kelulusan. Posisi itu, jika disalahgunakan, menjadi pintu masuk bagi tindakan yang merugikan mahasiswa.

Budaya diam memperparah keadaan. Korban sering menahan diri karena takut tidak dipercaya, dicap berlebihan, atau justru dirugikan secara akademik. Ketika laporan tidak ditindaklanjuti dengan serius, kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan kampus ikut runtuh.

Pakar hukum UNS menilai pencegahan harus dimulai dari pengakuan bahwa masalah ini nyata di kampus. Tanpa pengakuan itu, sosialisasi dan pelatihan cenderung berhenti sebagai formalitas.

Aturan Sudah Ada, Penegakan Jadi Titik Lemah

Indonesia sebenarnya memiliki landasan hukum untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap kampus.

Aturan itu juga mengamanatkan prosedur penanganan yang berpihak pada korban, termasuk pendampingan dan perlindungan dari pelaporan balik. Namun, pakar hukum UNS menyoroti bahwa implementasinya belum merata. Satgas di sejumlah kampus belum berjalan optimal, baik dari sisi sumber daya maupun independensi.

Beberapa persoalan yang kerap muncul dalam penegakan aturan:

• Satgas PPKS belum sepenuhnya independen dari struktur kekuasaan kampus.
• Anggota satgas kurang dibekali pelatihan penanganan kasus dan pendampingan korban.
• Prosedur pengaduan belum dikenal luas oleh mahasiswa.
• Sanksi bagi pelaku dinilai belum memberikan efek jera.
• Perlindungan bagi pelapor masih lemah, sehingga korban enggan bersuara.

Pakar hukum UNS menegaskan bahwa aturan yang baik tidak otomatis menghasilkan perlindungan nyata. Yang menentukan adalah kemauan institusi menjalankan prosedur secara konsisten, termasuk ketika pelaku memiliki posisi penting di kampus.

Dampak bagi Mahasiswa dan Reputasi Kampus

Kasus pelecehan seksual yang tidak ditangani dengan baik menimbulkan dampak berlapis. Korban berisiko mengalami tekanan psikologis, terganggunya studi, hingga kehilangan rasa aman di lingkungan belajar. Sebagian memilih berhenti melapor karena melihat proses yang berlarut-larut.

Bagi kampus, penanganan yang buruk merusak kepercayaan publik. Kasus yang mencuat ke ruang publik sering kali bermula dari laporan internal yang tidak direspons semestinya. Ketika mekanisme internal gagal, tekanan berpindah ke media sosial dan aparat penegak hukum.

Pakar hukum UNS menilai kampus perlu memperkuat kanal pengaduan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan. Kolaborasi dengan lembaga layanan korban juga dinilai penting agar pendampingan tidak berhenti di tahap administratif.

Langkah Berikutnya: dari Sosialisasi ke Penegakan Nyata

Pakar hukum UNS mendorong perguruan tinggi tidak berhenti pada sosialisasi. Pencegahan perlu diwujudkan dalam kebijakan konkret, misalnya kode etik interaksi dosen dan mahasiswa, pengawasan bimbingan akademik, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Satgas PPKS.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, juga diminta memastikan pengawasan implementasi aturan di seluruh kampus. Data kasus yang terdokumentasi dengan baik menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan yang ada benar-benar bekerja.

Bagi mahasiswa, pemahaman atas hak dan prosedur pengaduan menjadi bekal penting. Lembaga seperti Komnas Perempuan dan lembaga layanan korban dapat menjadi rujukan ketika mekanisme internal kampus tidak berjalan. Informasi soal hak korban dan alur pelaporan bisa diakses melalui Komnas Perempuan.

Pakar hukum UNS menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang belajar yang aman. Selama relasi kuasa dibiarkan tanpa pengawasan dan penegakan aturan berjalan setengah hati, kasus pelecehan seksual berpotensi terus berulang.

Analisis Redaksi

Pernyataan pakar hukum UNS menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: kampus bukan ruang netral. Di dalamnya ada hierarki, kepentingan, dan kekuasaan yang menempel pada jabatan akademik. Selama hierarki itu tidak dikelola dengan aturan yang tegas, mahasiswa berada di posisi paling rentan.

Masalahnya bukan ketiadaan regulasi. Permendikbudristek 30/2021 sudah memberi kerangka yang cukup jelas, termasuk mandat Satgas PPKS. Yang sering absen adalah kemauan institusi menegakkan aturan ketika pelaku punya posisi strategis. Di sinilah janji perlindungan korban diuji.

Publikasi kasus yang terus bermunculan seharusnya dibaca sebagai sinyal bahwa mekanisme internal belum bekerja. Kampus perlu berhenti menganggap laporan sebagai ancaman reputasi. Reputasi justru rusak ketika kasus ditutup rapat, bukan ketika ditangani secara terbuka dan adil.