Menteri Hukum Supratman Serukan Gotong Royong di Tanwir Muhammadiyah Palu

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan semangat gotong royong dan sinergi seluruh elemen bangsa saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto membuka Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Unismuh Palu, Sabtu (14/11/2026).

Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 di Unismuh Palu

Acara berlangsung di Gedung Banua Kaili H. Rusdi Toana, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung membuka rangkaian Tanwir dan resepsi milad organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tampil sebagai salah satu pendamping kepala negara. Ia datang ke tanah kelahirannya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng) Hendrik Pagiling dan Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri Dr. Yadi Heriyadi Hendriana.

Jajaran pimpinan tinggi pratama Kementerian Hukum juga ikut dalam rombongan. Kehadiran mereka menegaskan posisi kementerian sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja presiden di daerah.

Dalam sambutannya, Supratman menilai peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah bukan sekadar seremoni perayaan usia organisasi. Menurut dia, momen itu menjadi refleksi mendalam atas jejak pengabdian panjang persyarikatan dalam mengawal perjalanan sejarah dan pembangunan Indonesia.

Pesan Supratman: Membangun Indonesia Tidak Bisa Sendiri

Supratman menekankan bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam menuntaskan berbagai tantangan pembangunan nasional. Kolaborasi aktif seluruh komponen masyarakat menjadi fondasi utama menuju Indonesia maju.

“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri Pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah bersama Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar perayaan usia, tetapi juga refleksi atas kontribusi panjang Muhammadiyah dalam perjalanan Indonesia,” ujar Supratman di Palu.

Putra daerah Sulawesi Tengah ini menegaskan pentingnya kerja bersama. “Bagi saya, membangun Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu gotong royong, sinergi, dan kekuatan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Ia juga melontarkan apresiasi tinggi atas kiprah Muhammadiyah yang selama lebih dari satu abad konsisten menghadirkan karya nyata di tengah rakyat. Supratman berharap persyarikatan terus menjadi lentera peradaban bangsa.

“Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah! Teruslah menjadi pelita umat, penggerak kemajuan, dan kekuatan yang mencerahkan Indonesia,” tambahnya.

Kemenkum Sulteng Perkuat Kolaborasi dengan Ormas

Menanggapi arahan Menteri Hukum, Kakanwil Kemenkum Sulteng Hendrik Pagiling menegaskan kesiapan jajarannya memperkuat jembatan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerah.

Menurut Hendrik, kiprah nyata Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan sosial merupakan bukti konkret besarnya daya dorong ormas dalam memajukan daerah.

“Semangat gotong royong dan sinergi yang disampaikan Bapak Menteri Hukum sangat relevan dengan upaya membangun Sulawesi Tengah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah, untuk memperluas akses pelayanan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Hendrik.

Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen terus memperkuat kemitraan lintas sektor. Tujuannya memastikan pelayanan dan pelindungan hukum menjangkau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah.

Jejak Seabad Muhammadiyah dan Konteks Kebijakan Hukum

Muhammadiyah berdiri pada 1912 dan kini berusia 114 tahun. Sepanjang sejarahnya, organisasi ini dikenal lewat jaringan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial yang tersebar di hampir seluruh provinsi.

Di Sulawesi Tengah, kehadiran Muhammadiyah terasa lewat Unismuh Palu dan sejumlah amal usaha lain. Kiprah itu bersinggungan langsung dengan urusan yang ditangani Kementerian Hukum, mulai dari pendirian badan hukum yayasan, administrasi organisasi kemasyarakatan, hingga layanan kekayaan intelektual.

Karena itu, pernyataan Supratman soal gotong royong bukan sekadar retorika politik. Ada kaitan praktis antara ormas dan tugas kementerian yang ia pimpin. Ormas yang tertib administrasi lebih mudah mengakses layanan hukum dan menjalankan program sosialnya.

Tanwir sendiri merupakan forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah di luar Muktamar. Forum ini biasa membahas isu strategis organisasi dan kebangsaan. Kehadiran presiden di forum tersebut menunjukkan posisi Muhammadiyah dalam peta kekuatan sosial-politik nasional.

Dampak bagi Warga dan Arah Kerja Sama ke Depan

Bagi warga Sulawesi Tengah, pesan kolaborasi itu berpotensi berdampak pada perluasan layanan hukum. Program penyuluhan hukum, pendampingan badan hukum usaha, hingga fasilitasi kekayaan intelektual bisa menyasar sekolah dan rumah sakit milik Muhammadiyah.

Beberapa langkah yang disebut dalam pertemuan itu:

• Memperluas akses pelayanan hukum bagi masyarakat di daerah.
• Meningkatkan kesadaran hukum lewat kerja sama dengan ormas.
• Memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah dan persyarikatan.
• Menjadikan amal usaha Muhammadiyah sebagai mitra program pembangunan daerah.

Kunjungan presiden juga memberi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin menjaga hubungan erat dengan organisasi keagamaan. Muhammadiyah memiliki basis massa besar dan jaringan pendidikan yang luas, sehingga menjadi mitra penting dalam program pembangunan.

Sejumlah pengamat sosial keagamaan menilai forum seperti Tanwir efektif menjadi ruang dialog antara negara dan masyarakat sipil. Namun, hasil konkretnya bergantung pada tindak lanjut di tingkat daerah.

Analisis Redaksi

Pidato Supratman di Palu mudah dibaca sebagai seruan moral biasa. Tapi ada hal yang lebih penting: ia berbicara di depan konstituen Muhammadiyah, di kampung halamannya sendiri, dan didampingi jajaran Kementerian Hukum. Kombinasi itu memberi bobot politis yang tidak kecil.

Muhammadiyah bukan organisasi kecil. Jaringan pendidikannya luas, rumah sakitnya tersebar, dan basis massanya solid. Menyebut ormas sebagai mitra pembangunan berarti mengakui bahwa negara tidak punya kapasitas menjangkau semua lapisan tanpa bantuan mereka. Ini pengakuan yang jujur, sekaligus tantangan: jangan berhenti di retorika gotong royong.

Yang perlu diawasi adalah tindak lanjutnya. Kemenkum Sulteng menyebut perluasan akses pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum. Warga berhak menanyakan bentuk konkretnya. Apakah ada program pendampingan hukum gratis bagi sekolah Muhammadiyah? Apakah yayasan sosial mendapat kemudahan administrasi? Tanpa jawaban jelas, semangat gotong royong hanya menjadi kalimat pembuka yang terdengar merdu di gedung Banua Kaili.

Baca juga liputan terkait di Kabar Selebes dan informasi resmi kegiatan kenegaraan di Sekretariat Presiden.

Sumber: presidenri.go.id