Eksepsi Atep Linda Ramdhany di PN Depok: Dakwaan Kreator Konten Dinilai Tidak Cermat

Tim kuasa hukum yang dipimpin Atep Linda Ramdhany, S.H. resmi mengajukan eksepsi atas dakwaan terhadap para kreator konten dalam kasus skandal cinta dan jabatan di PN Depok. Mereka menilai dakwaan JPU tidak cermat dan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Langkah itu disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota perlawanan di Pengadilan Negeri (PN) Depok Kelas 1A. Tim penasihat hukum mendampingi Dimas Ibnu Kasim, Bima Candra Karisma, dan sejumlah terdakwa lain.

"Kami telah menyampaikan nota perlawanan kami. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terhadap dakwaan tersebut yang mungkin bisa kami garis bawahi, yaitu satu: Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini, kemudian dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cermat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujar Atep Linda Ramdhany, S.H. kepada VOA Bogor.

Kronologi Persidangan dan Agenda Eksepsi

Perkara ini mencuat ke publik setelah para kreator konten menyebarkan narasi yang disebut "skandal cinta dan jabatan" melalui media sosial. Narasi tersebut kemudian berbuntut pada proses hukum di Polda Metro Jaya dan bergulir ke PN Depok.

Dalam persidangan yang digelar pada November 2026, agenda utama adalah pembacaan nota perlawanan atau eksepsi dari pihak terdakwa. Eksepsi merupakan tangkapan awal yang diajukan penasihat hukum sebelum majelis hakim memutuskan apakah dakwaan dapat diterima atau tidak.

Tim kuasa hukum membeberkan sejumlah kejanggalan fundamental terkait substansi dakwaan. Mereka menilai ada dua sorotan utama yang menjadi dasar perlawanan.

Pertama, kewenangan mengadili. PN Depok dinilai tidak berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara yang disangkakan kepada para klien mereka. Kedua, dakwaan tidak cermat. Surat dakwaan yang disusun JPU dinilai tidak memenuhi unsur formil sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cermat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," tegas Atep Linda Ramdhany.

Setelah eksepsi dibacakan, majelis hakim akan mendengarkan tanggapan JPU pada sidang berikutnya. Jika eksepsi diterima, perkara bisa berhenti di tahap ini. Jika ditolak, persidangan akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kuasa Hukum

Selain Atep Linda Ramdhany, tim kuasa hukum terdiri dari sejumlah advokat yang mendampingi para terdakwa. Mereka secara komprehensif menyampaikan keberatan atas dakwaan yang dinilai sarat kekeliruan yuridis.

Para terdakwa yang didampingi antara lain Dimas Ibnu Kasim dan Bima Candra Karisma. Keduanya merupakan kreator konten yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menurut pihak pembela, objek yang dipermasalahkan adalah akun Instagram pribadi milik tokoh publik terkait. Akun tersebut pada masa lalu sempat memuat identifikasi jabatan tertentu sebelum mengalami perubahan status.

Kuasa hukum menegaskan bahwa akun tersebut merupakan ranah pribadi, bukan akun resmi institusi kepolisian. Mereka juga mempertanyakan penerapan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang ITE dan pasal perubahan data.

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan terhadap dakwaan tersebut," ujar Atep Linda Ramdhany.

Tim kuasa hukum menyoroti bahwa penerapan pasal berlapis tidak konsisten dengan fakta-fakta penyidikan awal di Polda Metro Jaya. Salah satu terdakwa bahkan disebut hanya memberikan komentar di ruang digital, namun turut didudukkan di kursi pesakitan.

Aspek delik aduan absolut juga menjadi instrumen perdebatan hukum. Kuasa hukum menekankan bahwa apabila perkara ini merujuk pada ranah personal atau prinsipal, maka pihak yang berhak melaporkan secara langsung adalah yang bersangkutan, sebagaimana prinsip hukum aduan pada umumnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari JPU terkait eksepsi tersebut. Sidang selanjutnya dijadwalkan mendengarkan tanggapan JPU atas nota perlawanan.

Latar Belakang Kasus dan Konteks Hukum

Kasus ini bermula dari dinamika konten di media sosial yang menyeret nama sejumlah tokoh. Para kreator konten diduga menyebarkan narasi yang kemudian dianggap melanggar hukum.

Penyidikan awal dilakukan di Polda Metro Jaya. Dalam proses itu, penyidik menetapkan sejumlah tersangka dan menyusun dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke PN Depok.

Namun, tim kuasa hukum menilai ada kejanggalan dalam konstruksi perkara. Mereka menyoroti penggunaan pasal perubahan data yang dinilai tidak tepat karena objeknya adalah akun pribadi.

Penerapan UU ITE dalam perkara ini juga menjadi sorotan. Pasal-pasal UU ITE kerap digunakan untuk menjerat pelaku konten digital, tetapi sering menuai kritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi.

Selain itu, aspek delik aduan absolut menjadi perdebatan. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Jika tidak ada pengaduan, perkara tidak dapat diproses secara hukum.

Kuasa hukum menegaskan bahwa dalam perkara ini, pihak yang berhak melapor adalah yang bersangkutan secara pribadi. Jika laporan datang dari pihak lain, maka dasar hukumnya menjadi lemah.

Mereka juga mempertanyakan kewenangan PN Depok. Menurut mereka, locus delicti atau tempat terjadinya perbuatan pidana tidak berada di Depok, sehingga pengadilan setempat tidak berwenang secara relatif.

Persoalan yurisdiksi ini menjadi penting karena menyangkut kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Jika pengadilan tidak berwenang, maka putusan yang dihasilkan berpotensi cacat hukum.

Dampak bagi Kreator Konten dan Kebebasan Berekspresi

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan kreator konten muda. Mereka dianggap bagian dari generasi yang aktif menyuarakan pendapat di ruang digital.

Langkah hukum yang menimpa mereka dikhawatirkan berdampak pada kebebasan berekspresi. Kuasa hukum berharap para terdakwa memperoleh keadilan yang seadil-adilnya serta kepastian hukum yang objektif.

"Kami berharap para terdakwa yang merupakan bagian dari generasi muda kreator konten dapat memperoleh keadilan," ujar Atep Linda Ramdhany.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum di ruang digital. Penggunaan UU ITE dan pasal berlapis sering menjadi sorotan karena potensi kriminalisasi terhadap kritik atau opini publik.

Di sisi lain, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak dugaan pelanggaran hukum. Namun, proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan.

Publik akan mencermati bagaimana majelis hakim memutus eksepsi ini. Jika eksepsi diterima, bisa menjadi preseden bahwa dakwaan harus disusun lebih cermat dan kewenangan pengadilan harus dihormati.

Jika eksepsi ditolak, persidangan akan berlanjut ke pembuktian. Para terdakwa akan menghadapi proses panjang yang bisa berdampak pada karier dan kebebasan mereka.

Langkah Selanjutnya: Tanggapan JPU dan Putusan Sela

Sidang berikutnya di PN Depok akan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum. Tanggapan itu menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil putusan sela.

Putusan sela adalah keputusan hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Hakim dapat menerima atau menolak eksepsi. Jika eksepsi diterima, perkara bisa dinyatakan tidak dapat diterima atau pengadilan menyatakan tidak berwenang.

Jika eksepsi ditolak, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Tim kuasa hukum berharap majelis hakim jeli melihat kejanggalan dalam dakwaan. Mereka menilai dakwaan yang tidak cermat melanggar hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

"Kami telah menyampaikan nota perlawanan kami," ujar Atep Linda Ramdhany.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak JPU atau PN Depok terkait jadwal sidang tanggapan. Publik menunggu kelanjutan kasus ini karena menyangkut kebebasan berekspresi dan masa depan kreator konten.

Analisis Redaksi

Eksepsi yang diajukan tim Atep Linda Ramdhany menyentuh dua isu mendasar dalam hukum acara pidana: kewenangan pengadilan dan kecermatan dakwaan. Jika benar PN Depok tidak berwenang, maka proses hukum sejak awal cacat. Ini bukan soal teknis semata, tetapi menyangkut legitimasi persidangan.

Dakwaan yang tidak cermat juga berbahaya karena menyulitkan terdakwa mempersiapkan pembelaan. KUHAP mengatur syarat formil dan materiil dakwaan untuk melindungi hak terdakwa. Ketika syarat itu diabaikan, potensi kesewenangan terbuka.

Penggunaan pasal berlapis, termasuk UU ITE dan pasal perubahan data, perlu diuji kembali. Dalam banyak kasus, pasal-pasal ini digunakan secara longgar tanpa mempertimbangkan konteks akun pribadi dan kebebasan berekspresi. Delik aduan absolut juga menjadi pengingat bahwa tidak semua perkara dapat dipaksakan tanpa pengaduan langsung dari pihak yang dirugikan.

Publik berhak mencermati putusan sela nanti. Jika majelis hakim menerima eksepsi, itu sinyal bahwa penegakan hukum harus lebih presisi. Jika menolak, tim kuasa hukum masih punya ruang untuk membuktikan dalilnya di persidangan. Yang penting, proses ini tidak menjadi alat balas dendam terhadap kreator konten yang kritis.

Sumber: bogor.voa.co.id, hukumonline.com