Pelecehan Seksual di Kampus: Pakar Hukum UNS Tegaskan Pemecatan Dosen Tak Hapus Pidana

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) menegaskan bahwa pemberhentian seorang dosen dari jabatannya tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana atas kasus pelecehan seksual di kampus. Sanksi akademik dan proses pidana berdiri di jalur yang berbeda.

Pernyataan itu muncul ketika kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan. Publik menuntut penanganan yang tegas, bukan sekadar pemindahan atau pemecatan jabatan.

Pemecatan Dosen Bukan Akhir dari Proses Hukum

Menurut pakar hukum UNS tersebut, keputusan institusi kampus untuk memberhentikan dosen dari jabatannya adalah bagian dari sanksi administratif dan etik. Sanksi itu tidak menggugurkan unsur pidana yang melekat pada perbuatan yang dilaporkan.

Dengan kata lain, seorang dosen yang sudah dicopot dari jabatannya masih dapat dijerat pidana jika perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Dua ranah ini berjalan paralel, bukan saling menggantikan.

Pernyataan tersebut dilontarkan di tengah maraknya laporan kasus pelecehan seksual di kampus pada 2026. Sejumlah perguruan tinggi menghadapi tekanan publik agar tidak menutup-nutupi kasus dan tidak berlindung di balik mekanisme internal.

Beda Jalur Sanksi Akademik dan Pidana

Pakar hukum UNS memisahkan dua jalur penanganan yang sering kali dicampuradukkan publik. Jalur pertama adalah sanksi akademik dan etik yang diatur oleh kampus. Jalur kedua adalah proses pidana yang diatur oleh negara.

Sanksi akademik dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan dosen. Sanksi ini dijatuhkan oleh institusi melalui mekanisme yang diatur dalam statuta dan peraturan internal.

Sementara itu, proses pidana berjalan melalui penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Hasilnya bergantung pada pembuktian unsur-unsur delik, bukan pada keputusan rektorat atau senat kampus.

Karena itu, pemecatan dosen tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menghentikan laporan pidana. Kampus juga tidak berwenang memutuskan apakah seorang dosen bersalah secara pidana atau tidak.

Kekosongan yang Sering Terjadi di Lapangan

Dalam praktiknya, sejumlah kasus pelecehan seksual di kampus berhenti di tahap sanksi internal. Korban kerap menerima keputusan pemecatan dosen sebagai bentuk penyelesaian, tanpa laporan pidana yang berjalan sampai tuntas.

Pola ini menimbulkan persoalan. Korban kehilangan akses pada keadilan pidana, sementara pelaku bisa berpindah tempat dan mengulangi perbuatan di institusi lain.

Pakar hukum UNS menilai penting bagi kampus untuk tidak menjadikan sanksi administratif sebagai tameng. Mekanisme internal seharusnya berjalan beriringan dengan pelaporan pidana, bukan menggantikannya.

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam penanganan kasus semacam ini:

• Laporan korban ditindaklanjuti melalui mekanisme internal kampus dan juga jalur pidana.
• Sanksi akademik tidak dipakai untuk menutup proses hukum di kepolisian.
• Korban mendapat pendampingan dan perlindungan selama proses berjalan.
• Rekam jejak pelaku tercatat agar tidak berpindah institusi tanpa jejak.

Latar Belakang Maraknya Kasus di Kampus

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan persoalan baru. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa membuat kasus sering tidak terlaporkan, atau terlambat terungkap.

Mahasiswa yang menjadi korban menghadapi risiko akademik jika melapor. Ancaman nilai, bimbingan skripsi, hingga kelulusan menjadi alasan laporan tidak naik ke permukaan.

Regulasi mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi sebenarnya sudah ada. Namun penerapannya bergantung pada kemauan institusi untuk membuka kasus dan melindungi pelapor.

Pakar hukum UNS menekankan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan jalur pidana bagi perbuatan pelecehan seksual. Yang dibutuhkan adalah keberanian institusi dan korban untuk menempuh jalur tersebut.

Dampak pada Korban dan Institusi

Ketika pemecatan dosen dianggap sebagai akhir dari segalanya, dampak paling langsung dirasakan korban. Keadilan yang diperoleh tidak utuh karena pertanggungjawaban pidana tidak pernah diuji.

Bagi institusi, penanganan yang hanya berhenti di sanksi internal berisiko merusak kepercayaan publik. Kampus dinilai melindungi pelaku dan mengabaikan korban.

Tekanan publik pada 2026 membuat sejumlah perguruan tinggi mulai membuka mekanisme pelaporan yang lebih transparan. Namun pengawasan tetap diperlukan agar prosesnya tidak berhenti di tengah jalan.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

Pakar hukum UNS mendorong agar setiap kasus pelecehan seksual di kampus ditangani secara menyeluruh. Sanksi akademik dijalankan, sementara proses pidana tetap berjalan sesuai hukum acara.

Korban perlu memastikan laporan tidak hanya masuk ke mekanisme internal kampus. Laporan ke kepolisian menjadi jalur yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana ditegakkan.

Perguruan tinggi juga diharapkan membangun prosedur yang jelas, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan korban, hingga pengawasan terhadap pelaku yang telah diberhentikan.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus pelecehan seksual di kampus dapat dipantau melalui pemberitaan Kompas Regional. Rujukan mengenai kerangka hukum kekerasan seksual juga tersedia di Hukumonline.

Analisis Redaksi

Pernyataan pakar hukum UNS menyentuh titik paling lemah dalam penanganan kasus pelecehan seksual di kampus: kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan satu keputusan administratif lalu menganggapnya selesai. Pemecatan dosen memang penting sebagai sanksi etik, tetapi ia tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari proses pidana yang lebih berat.

Ada dua pihak yang berkepentingan di sini. Korban butuh kepastian bahwa perbuatan yang menimpanya diuji di ruang sidang, bukan hanya di ruang rapat senat. Sementara institusi butuh mekanisme yang tidak membuatnya terlihat melindungi pelaku. Selama dua kepentingan itu tidak dipertemukan, kasus serupa akan terus berulang dengan pola yang sama.

Yang paling mendesak bukan menambah aturan baru, melainkan memastikan aturan yang ada dijalankan sampai tuntas. Kampus perlu berhenti memperlakukan pemecatan sebagai akhir cerita. Proses pidana harus berjalan, dan korban harus tahu bahwa jalur itu terbuka bagi mereka.

Sumber: hukumonline.com