Resolusi 224-QD/TW: Anggota Partai Vietnam Boleh Berbisnis, Tapi Tetap Disiplin

Keputusan Nomor 224-QD/TW tanggal 14 Oktober 2026 dari Komite Sentral Partai Komunis Vietnam memberi ruang lebih luas bagi anggota Partai untuk berinvestasi dan berbisnis. Namun, aturan baru ini menekankan pengawasan ketat agar tidak terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peraturan tersebut dinilai sebagai langkah maju dalam pemikiran Partai mengenai kegiatan ekonomi anggotanya. Delegasi Majelis Nasional Nguyen Ngoc Viet dari delegasi Kota Hanoi menjelaskan bahwa perubahan ini harus dilihat dalam konteks pemikiran baru Partai tentang pengembangan ekonomi swasta.

Latar Belakang Perubahan: Dari Resolusi 15 ke Resolusi 224

Pada tahun 2006, Peraturan No. 15-QĐ/TW dari Komite Sentral ke-10 Partai membuka jalan bagi anggota Partai untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi swasta. Setelah dua puluh tahun, Peraturan 224-QĐ/TW hadir sebagai penyesuaian atas pendekatan tersebut.

“Peraturan 224-QĐ/TW terus menyesuaikan pendekatan, tidak hanya untuk anggota Partai yang terlibat langsung dalam bisnis tetapi juga untuk mereka yang memiliki modal, pengetahuan, pengalaman manajemen, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam investasi dan menciptakan nilai bagi masyarakat,” ujar Nguyen Ngoc Viet dalam wawancara dengan Kantor Berita dan Penyiaran Hanoi, seperti dikutip Hà Nội Mới.

Viet menekankan bahwa menjadi anggota Partai bukan berarti terpinggirkan dari peluang pembangunan ekonomi. Sebaliknya, anggota Partai dapat berperan sebagai pelopor di bidang tenaga kerja, produksi, bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan berkontribusi kepada masyarakat.

“Kuncinya adalah mengumpulkan kekayaan melalui kemampuan, melalui kerja keras dan kegiatan bisnis yang sah, bukan melalui keuntungan yang diperoleh dari posisi atau kekuasaan,” tegasnya.

Poin-Poin Baru dalam Resolusi 224-QD/TW

Menurut Viet, ada tiga poin baru yang sangat penting dalam peraturan ini. Pertama, peraturan baru secara jelas membedakan berbagai bentuk partisipasi dalam kegiatan investasi dan bisnis, mulai dari kegiatan penghasilan profesional, kontribusi modal, dan investasi keuangan hingga pendirian usaha dan pengelolaan serta pengoperasiannya secara langsung.

“Berdasarkan hal ini, hak dan batasan ditentukan secara tepat untuk setiap kelompok anggota Partai, alih-alih menerapkan pendekatan manajemen tunggal untuk semuanya,” jelasnya.

Anggota Partai di luar sektor publik diperbolehkan terlibat dalam kegiatan investasi dan bisnis yang tidak dilarang oleh hukum, tanpa memerlukan persetujuan dari organisasi Partai. Bagi pejabat, pegawai negeri sipil, dan pegawai publik, peraturan secara khusus mendefinisikan kegiatan apa yang diperbolehkan, kegiatan apa yang diperbolehkan jika syarat terpenuhi, dan kegiatan apa yang dilarang.

“Beberapa pegawai negeri bahkan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan syarat dan arahan dari otoritas yang berwenang,” tambah Viet.

Kedua, Peraturan tersebut menetapkan bahwa tidak boleh ada syarat atau prosedur tambahan di luar yang telah ditentukan untuk membatasi hak investasi dan bisnis yang sah dari anggota Partai. Viet menilai prinsip ini sangat penting ketika menerapkan kebijakan di tingkat akar rumput.

“Bahkan kebijakan yang paling berpikiran terbuka pun akan tidak efektif jika melibatkan tambahan dokumen, konsultasi, dan interpretasi yang berbeda pada tahap implementasi,” ujarnya.

Poin ketiga adalah mengubah cara pengendalian dilakukan, bukan hanya melihat siapa yang terdaftar sebagai pemilik bisnis, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang sebenarnya mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari operasional bisnis tersebut.

Mekanisme Pengawasan dan Pencegahan Konflik Kepentingan

Viet menekankan bahwa seiring dengan perluasan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis, persyaratan untuk mengendalikan konflik kepentingan juga harus lebih spesifik dan substantif.

“Kontrol tidak dapat dicapai hanya dengan mewajibkan pejabat untuk menyatakan apakah mereka terlibat dalam kegiatan bisnis atau tidak. Lebih penting lagi, sangat penting untuk menentukan apakah kegiatan bisnis tersebut terkait dengan tugas, wewenang, dan keputusan yang sedang diemban oleh pejabat tersebut,” paparnya.

Sebagai contoh, seorang pejabat yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah di bidang pertanahan, investasi, konstruksi, atau pengadaan publik perlu dipantau secara ketat untuk potensi munculnya kepentingan terkait.

“Tidak dapat diterima jika seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik secara bersamaan memperoleh keuntungan ekonomi pribadi dari keputusan tersebut,” tegas Viet.

Ia mengusulkan beberapa langkah pengawasan. Pertama, mengidentifikasi secara jelas posisi dan area dengan risiko konflik kepentingan yang tinggi, serta menetapkan tanggung jawab pelaporan dan mekanisme pengendalian yang sesuai. Jika terjadi konflik kepentingan yang tidak terkendali, pejabat wajib melaporkan dan menahan diri dari menangani masalah terkait.

Kedua, pengawasan juga harus dilakukan terhadap kepentingan tidak langsung. Viet menyoroti bahwa keuntungan ekonomi dapat dimiliki atau disalurkan melalui kerabat, organisasi terkait, dan individu. “Pengawasan harus menargetkan mereka yang benar-benar mengendalikan dan memperoleh keuntungan, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh melalui otorisasi yang tepat dan memastikan hak privasi sesuai dengan hukum,” jelasnya.

Ketiga, penggunaan aset, informasi, dan sumber daya publik harus dikelola secara ketat. Dalam konteks transformasi digital, informasi tentang perencanaan, proyek, penawaran, atau data yang belum dipublikasikan dapat menciptakan keuntungan ekonomi yang signifikan jika disalahgunakan.

Dampak dan Tantangan Implementasi di Tingkat Akar Rumput

Viet berbagi pengalaman praktisnya bekerja di Persatuan Pemuda Hanoi, distrik My Duc, dan kelurahan Dong Da. Ia mengamati bahwa setiap daerah memiliki sumber daya berharga. Di daerah pinggiran kota, sumber daya meliputi individu dengan pengalaman produksi dan kemampuan mengorganisir ekonomi rumah tangga, koperasi, dan mengembangkan berbagai perdagangan. Di daerah perkotaan, sumber daya meliputi kaum intelektual, pekerja terampil, dan kaum muda dengan ide kewirausahaan dan kemampuan manajemen.

“Dengan mekanisme yang tepat, sumber daya ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa peraturan baru ini tidak berarti semua anggota Partai bebas mendirikan dan menjalankan bisnis. Hak untuk berpartisipasi ditentukan berdasarkan posisi pekerjaan, tanggung jawab, dan risiko konflik kepentingan.

Dari perspektif seorang anggota parlemen, Viet sangat prihatin dengan memastikan konsistensi antara peraturan Partai dan hukum Negara, sehingga hak-hak yang sah dapat dijalankan dengan lancar, sambil tetap menjaga disiplin dan ketertiban yang ketat dalam pelayanan publik.

“Signifikansi jangka panjang dari perubahan ini terletak pada penciptaan kondisi bagi anggota Partai untuk mengembangkan kemampuan ekonomi mereka, sambil tetap menjaga tanggung jawab mereka untuk memberi contoh yang baik, menjunjung tinggi integritas, dan mendapatkan kepercayaan rakyat,” tuturnya.

Langkah Selanjutnya: Sosialisasi dan Pengawasan

Untuk menghilangkan hambatan persepsi, Viet menekankan perlunya memastikan setiap komite Partai, kader, dan anggota Partai memahami dengan benar semangat Peraturan tersebut. Bersamaan dengan itu, diperlukan pedoman yang jelas dan mudah diterapkan, tanpa menciptakan beban prosedural tambahan bagi tingkat akar rumput.

“Saya percaya implementasi harus menghindari dua kecenderungan: pertama, terlalu berhati-hati hingga hak diberikan tetapi masyarakat dan anggota Partai masih ragu untuk menggunakannya; atau kedua, terlalu luas dalam pemahaman, meyakini bahwa diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis berarti mengabaikan batasan yang terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban seseorang,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya tanggung jawab para pemimpin dalam pengendalian konflik kepentingan. “Pengendalian konflik kepentingan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada individu untuk secara sukarela menyatakannya; hal itu membutuhkan tanggung jawab verifikasi, pengawasan, dan penanganan oleh organisasi yang kompeten,” tegas Viet.

Ia juga menyarankan agar informasi yang perlu dipublikasikan diungkapkan sesuai dengan peraturan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, ia mengingatkan agar tidak menerbitkan terlalu banyak formulir, laporan, dan prosedur tambahan yang akan membebani komune dan kelurahan.

“Manfaatkan informasi yang ada dalam sistem manajemen personalia, pendaftaran usaha, manajemen aset, dan kegiatan pelayanan publik, menghubungkan dan merujuk silang informasi tersebut sesuai dengan kewenangan untuk mendeteksi risiko sejak dini,” sarannya.

Viet menutup dengan pandangan seimbang. “Kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran menciptakan ketidakpercayaan di antara semua anggota Partai yang terlibat dalam bisnis. Kita perlu melindungi hak-hak bisnis yang sah sambil menghukum dengan tegas mereka yang menyalahgunakan posisi, wewenang, dan aset publik untuk keuntungan pribadi,” pungkasnya.

Yang perlu dilihat masyarakat, kata Viet, adalah bahwa anggota Partai unggul dalam bisnis dengan menggunakan kemampuan mereka sendiri, menciptakan lapangan kerja, memenuhi kewajiban mereka kepada Negara, dan berkontribusi kepada masyarakat; dan bahwa kekuasaan publik harus selalu digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak dapat menjadi keuntungan bisnis bagi individu mana pun.

Analisis Redaksi

Resolusi 224-QD/TW adalah pengakuan pragmatis bahwa anggota Partai tidak bisa terus dipisahkan dari denyut ekonomi. Vietnam telah lama mendorong ekonomi swasta sebagai motor pertumbuhan, dan membiarkan kadernya berbisnis secara sah adalah langkah logis. Namun, retorika “kekayaan melalui kemampuan” hanya akan menjadi jargon jika mekanisme pengawasan tidak dirancang dengan tajam.

Poin paling krusial terletak pada pengawasan konflik kepentingan. Viet benar bahwa pendekatan berbasis kepemilikan formal tidak cukup. Kekuasaan publik sering kali disalahgunakan melalui perantara—kerabat, rekan bisnis, atau entitas yang dikendalikan secara diam-diam. Tanpa sistem pelacakan manfaat ekonomi yang efektif, aturan ini berisiko menjadi legitimasi bagi oligarki partai.

Di sisi lain, semangat untuk tidak menambah beban prosedural di tingkat akar rumput patut diapresiasi. Birokrasi yang berlebihan justru dapat mematikan inisiatif. Tapi pengurangan prosedur tidak boleh berarti pengurangan pengawasan. Kuncinya adalah memanfaatkan data yang sudah ada—pendaftaran usaha, manajemen aset, dan sistem personalia—untuk deteksi dini. Jika tidak, Resolusi 224 hanya akan menjadi dokumen retoris yang tidak menyentuh realitas.

Sumber: vietnam.vn