PAN Sumut Konsolidasi 2029: Yahdi Khoir Harahap Minta Kader Tolak Provokator

Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara mempercepat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa untuk menghadapi Pemilu 2029. Wakil Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap meminta kader tidak memberi ruang bagi provokator yang ingin memecah soliditas partai.

"Jangan sampai energi kader habis hanya untuk melayani isu-isu murahan, agitasi dan provokasi yang justru bertujuan memecah belah partai. Kita harus menjawab semuanya dengan kerja nyata, soliditas dan loyalitas," tegas Yahdi dalam keterangan yang diterima Waspada.id, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah percepatan konsolidasi partai yang menargetkan seluruh struktur hingga tingkat desa rampung pada triwulan pertama 2027. PAN tidak ingin kehilangan momentum membangun mesin politik menjelang Pemilu 2029.

Konsolidasi Kecamatan Capai 100 Persen

Yahdi memaparkan capaian konsolidasi kepengurusan PAN di tingkat kecamatan se-Sumatera Utara. Dari total 455 kecamatan, seluruhnya telah melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab).

Namun, baru 365 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sekitar 80 persen yang telah memperoleh surat keputusan (SK). Sisanya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan penerbitan SK.

"Seluruh struktur partai harus diperkuat sampai tingkat paling bawah. Konsolidasi organisasi ini harus tuntas hingga akhir 2026 agar PAN memiliki mesin partai yang benar-benar siap menghadapi Pemilu 2029," ujar Yahdi.

Di tingkat desa dan kelurahan, pembentukan struktur Ranting, Rayon, dan Subrayon juga terus berjalan. Dari sekitar 5.958 desa di Sumatera Utara, diperkirakan 50 persen telah melaksanakan Musyawarah Ranting.

"Target kita, seluruh konsolidasi kepengurusan tingkat desa dapat dituntaskan pada triwulan pertama 2027. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan seluruh pengurus dan kader," katanya.

Menurut Yahdi, PAN memiliki siklus kerja organisasi lima tahunan yang harus dijalankan konsisten: konsolidasi, kaderisasi, atributisasi, sosialisasi, dan program aksi. Siklus ini menjadi fondasi membangun kekuatan politik yang solid dan berkelanjutan.

Relawan Jadi Kunci, Bukan Sekadar Nama di SK

Yahdi menegaskan, penguatan infrastruktur partai tidak cukup hanya dengan membentuk kepengurusan formal. PAN juga harus membangun jaringan relawan pemenangan yang bekerja langsung di tengah masyarakat.

Karena itu, seluruh anggota legislatif PAN, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota, diwajibkan membangun dan mengembangkan relawan masing-masing.

"Struktur partai harus hidup dan bergerak. Jangan hanya ada nama dalam SK, tetapi harus ada aktivitas, kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat," kata Yahdi.

Keberadaan relawan dinilai penting untuk memperluas jangkauan komunikasi politik, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat basis dukungan partai. Relawan juga menjadi ujung tombak di daerah pemilihan yang selama ini menjadi lumbung suara PAN.

Yahdi menyebut konsolidasi organisasi dan penguatan relawan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Struktur formal tanpa aktivitas dinilai tidak akan menghasilkan mesin politik yang efektif.

Program Bantu Rakyat dan PANsar Murah

Di samping konsolidasi organisasi, DPW PAN Sumut fokus menjalankan arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melalui program Bantu Rakyat dan Gerak Cepat Bantu Rakyat.

Yahdi menegaskan, kader PAN, terutama yang duduk di lembaga legislatif, harus menjadi perpanjangan tangan partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Program tersebut mencakup bantuan bagi nelayan, petani, pelaku UMKM, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Salah satu bentuk konkret gerakan itu adalah PANsar Murah yang digalakkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Menurut Yahdi, program PANsar Murah sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan beras murah dan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"PAN harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Kader jangan hanya sibuk berbicara politik, tetapi harus mampu memberikan solusi dan membantu masyarakat melalui program-program nyata," ungkapnya.

Ia menilai, keberadaan partai politik harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya hadir ketika menjelang pemilu. Program-program seperti ini, kata Yahdi, menjadi pembeda antara partai yang bekerja dan partai yang hanya bersuara.

Target Tiga Besar dan Peringatan soal Agitasi

Menghadapi Pemilu 2029, Yahdi mengajak seluruh fungsionaris dan kader PAN di Sumatera Utara merapatkan barisan, memperkuat loyalitas, serta tidak mudah terpengaruh isu yang berpotensi mengganggu soliditas partai.

Ia menegaskan, target PAN ke depan adalah masuk tiga besar secara nasional, dengan minimal berada di posisi empat besar.

"Kalau seluruh kader solid, loyal dan fokus bekerja, para agitator serta pihak-pihak yang berusaha memecah belah partai akan kehilangan ruang. Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan besar PAN," ujarnya.

Yahdi menyoroti adanya berbagai isu dan manuver yang menurutnya berpotensi melemahkan PAN, baik dari internal maupun eksternal partai. Setiap upaya yang bertujuan merusak persatuan, kata dia, harus dihadapi tegas melalui mekanisme dan aturan partai.

Para kader diminta tetap berada dalam satu komando dan tegak lurus terhadap kepemimpinan PAN yang sah dan legal di bawah Ketua Umum Zulkifli Hasan.

"Pemilu 2029 tidak bisa dimenangkan hanya dengan slogan. Kita harus menyiapkan struktur, kader, relawan dan program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Rapatkan barisan, bekerja keras, dan buktikan bahwa PAN mampu menjadi partai besar yang semakin dekat dengan rakyat," pungkas Yahdi.

Analisis Redaksi: Konsolidasi PAN dan Ujian Disiplin Organisasi

Langkah DPW PAN Sumut mempercepat konsolidasi hingga tingkat desa patut dibaca sebagai upaya serius membangun mesin partai jauh sebelum Pemilu 2029. Dengan 455 kecamatan yang sudah menyelesaikan Muscab, PAN Sumut menunjukkan bahwa kerja organisasi tidak menunggu tahun politik. Namun, capaian itu belum tuntas: baru 80 persen DPC yang memperoleh SK, dan baru sekitar separuh desa yang melaksanakan Musyawarah Ranting. Pekerjaan administratif semacam ini sering menjadi titik rawan karena menyangkut kepentingan kader dan distribusi kewenangan.

Peringatan Yahdi tentang provokator dan agitasi bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, itu pesan disiplin organisasi yang wajar dalam partai mana pun. Di sisi lain, seruan agar kader tidak memberi ruang kepada pihak yang ingin memecah belah menandakan adanya dinamika internal yang perlu dikelola hati-hati. Partai yang sehat tidak hanya menuntut loyalitas, tetapi juga menyediakan saluran penyelesaian konflik yang jelas dan adil. Jika mekanisme partai tidak berjalan transparan, seruan soliditas bisa berubah menjadi alat menutup kritik.

Yang lebih substantif adalah penekanan pada program Bantu Rakyat dan PANsar Murah. Di tengah tekanan ekonomi, kehadiran partai dalam bentuk bantuan pangan dan pemberdayaan UMKM lebih mudah diukur dampaknya ketimbang slogan. Tantangannya, program semacam ini harus dijalankan konsisten dan bebas dari praktik bagi-bagi yang melanggar aturan. Jika PAN Sumut mampu membuktikan bahwa struktur yang dibangun benar-benar bergerak dan programnya dirasakan rakyat, target tiga besar nasional bukan sekadar retorika. Sebaliknya, tanpa disiplin dan transparansi, konsolidasi hanya akan berhenti sebagai tumpukan SK.

Langkah Selanjutnya: Menuntaskan Struktur hingga Desa

DPW PAN Sumut menargetkan seluruh konsolidasi kepengurusan tingkat desa tuntas pada triwulan pertama 2027. Setelah itu, siklus kaderisasi, atributisasi, sosialisasi, dan program aksi akan menjadi agenda berikutnya.

Pengurus DPC yang belum memperoleh SK diminta segera menyelesaikan administrasi. Sementara anggota legislatif PAN di semua tingkatan diminta membangun relawan dan menjalankan program Bantu Rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

Yahdi menutup dengan penegasan bahwa soliditas dan loyalitas menjadi syarat utama bagi PAN untuk mencapai target tiga besar nasional pada Pemilu 2029.

Sumber: pan.or.id