Lempar Batu Sembunyi Tangan: Renungan Praktisi Hukum Kalbar soal HMP 120 Anggota DPR

Praktisi hukum Kalimantan Barat menyoroti proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota DPR RI. Lewat renungannya, ia mengaitkan fenomena itu dengan peristiwa Bambang Pacul dan RUU Perampasan Aset, lalu menilai partai koalisi seolah lempar batu sembunyi tangan.

Renungan itu beredar di tengah bergulirnya wacana pemakzulan di parlemen. Dalam catatan praktisi tersebut, sikap anggota DPR dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran dinilai berbalik 180 derajat dibanding posisi awal mereka.

Kronologi yang Dikaitkan dengan Peristiwa Bambang Pacul

Praktisi hukum itu memulai renungannya dari peristiwa lama. Ia mengingatkan publik pada momen ketika Prof Mahfud MD meminta kepada Ketua Komisi, Bambang Pacul, untuk mempercepat proses RUU Perampasan Aset.

Jawaban Bambang Pacul saat itu dilontarkan sambil bercanda. Menurut penilaian praktisi tersebut, jawaban itu justru membuat masyarakat mengerti satu hal: anggota DPR RI adalah kader-kader yang takut kepada Ketua Umum Partai.

Pesan yang tertangkap dari peristiwa itu, tulisnya, sederhana. Jika ingin mempercepat RUU Perampasan Aset, jangan meminta kepada anggota DPR RI. Mintalah kepada masing-masing Ketua Umum Partai yang memiliki kursi di parlemen.

Dari situ, renungan bergerak ke pernyataan Bambang Pacul saat berbincang dengan Rocky Gerung. Dalam video tersebut, Bambang Pacul menyampaikan bahwa ketika rakyat Indonesia menderita, yang pasti disalahkan adalah para pimpinan partai.

Sebabnya, pimpinan partai adalah pemegang kuasa, pengambil kebijakan, dan yang bisa mengatur semuanya. Peserta pemilu adalah partai politik, dan partai lah yang menempatkan jabatan-jabatan publik.

Rangkaian peristiwa itu kemudian dijadikan lensa untuk membaca HMP yang diajukan 120 anggota DPR RI. Bagi praktisi hukum Kalbar, ada benang merah antara kepatuhan kader kepada ketua umum dan arah politik yang berubah di parlemen.

Pihak yang Terlibat dan Peta Koalisi di Balik HMP

Dalam renungannya, praktisi itu membedah komposisi pengusung HMP. Ia menyebut terdapat anggota DPR RI dari partai koalisi Prabowo-Gibran yang memiliki kursi di parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Selain itu, ada partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Di antaranya PBB (Partai Bulan Bintang), Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Partai Garuda (Partai Perubahan Indonesia), dan PRIMA.

Peta itu menjadi penting karena menunjukkan bahwa HMP tidak hanya didorong oleh kekuatan di luar koalisi. Ada pula kader dari partai yang semestinya berada di barisan pendukung pemerintahan.

Praktisi tersebut lantas mengingatkan konteks 2024. Saat itu Koalisi mengusung Prabowo-Gibran, dan Gibran diminta langsung oleh Prabowo serta didukung Koalisi Partai.

Menurutnya, langkah anggota DPR RI dari Koalisi pendukung Prabowo-Gibran kini berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Mereka bahkan ikut dalam pemakzulan dalam HMP.

Perubahan sikap itu, bagi praktisi hukum Kalbar, bukan sekadar dinamika politik biasa. Ia melihatnya sebagai persoalan tanggung jawab antara kader di parlemen dan pimpinan partai yang mengusung mereka.

Latar Belakang: Hak Menyatakan Pendapat dan Disiplin Partai

Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak konstitusional DPR RI. Hak ini diatur dalam konstitusi dan peraturan tata tertib DPR, dan biasanya digunakan untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang atau merugikan rakyat.

Secara prosedural, pengajuan HMP memerlukan dukungan sejumlah anggota DPR. Dalam renungan itu disebut angka 120 anggota sebagai pengusul, yang kemudian menjadi sorotan karena melibatkan kader dari partai koalisi.

Di sisi lain, partai politik memiliki mekanisme disiplin internal. Kader yang menyimpang dari garis partai bisa dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pencopotan dari jabatan publik.

Karena itu, sikap diam pimpinan partai koalisi menjadi pertanyaan. Praktisi hukum tersebut menilai ada kesan bahwa para ketua umum seolah tidak tahu dan tidak mempunyai kekuatan kepada anggota DPR RI saat proses pemakzulan mulai bergulir.

Ia mengaitkannya dengan pernyataan Bambang Pacul bahwa pimpinan partai adalah pemegang kuasa dan pengambil kebijakan. Jika benar demikian, maka arah suara kader seharusnya bisa dikendalikan oleh ketua umum masing-masing.

Namun dalam praktiknya, kata dia, kenyataan berjalan sebaliknya. Anggota DPR dari partai koalisi justru menandatangani pengajuan HMP, sementara pimpinan partai tampak membiarkan proses itu berjalan.

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Renungan ini menyentuh satu titik sensitif dalam politik Indonesia: hubungan antara kader, partai, dan konstituen. Publik sering menilai partai sebagai penentu kebijakan, tetapi di parlemen suara kader yang terlihat lebih dulu.

Ketika kader partai koalisi ikut mengusung HMP, publik pun bertanya siapa yang sebenarnya berbicara. Apakah kader itu mewakili aspirasi rakyat, atau justru mewakili kepentingan lain yang tidak terlihat di permukaan.

Praktisi hukum Kalbar menyebut sikap itu sebagai lempar batu sembunyi tangan. Menurutnya, peran Ketua Umum Koalisi seolah-olah diam membisu dan seolah-olah tidak tahu serta tidak mempunyai kekuatan kepada anggota DPR RI.

Dampaknya bisa luas. Kepercayaan publik terhadap partai politik berpotensi tergerus, terutama karena janji-janji koalisi pada 2024 kini terasa berjarak dari praktik di parlemen.

Selain itu, proses HMP sendiri membawa konsekuensi politik besar. Jika bergulir hingga tahap pemakzulan, stabilitas pemerintahan bisa terganggu dan agenda legislasi seperti RUU Perampasan Aset berisiko kembali tertunda.

Di sisi lain, publik juga mencermati konsistensi partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Mereka disebut ikut mendorong HMP, meski posisi mereka berbeda secara struktural dari partai koalisi.

Langkah Selanjutnya dan Pertanyaan yang Menggantung

Renungan ini tidak berhenti pada penilaian politik semata. Praktisi hukum tersebut menyoroti bagaimana proses HMP akan berlanjut di DPR, dan apakah pimpinan partai koalisi akan tetap diam atau mulai mengambil sikap.

Jika mengikuti logika pernyataan Bambang Pacul, maka penyelesaian persoalan ini seharusnya berada di tangan para ketua umum partai. Mereka yang memiliki kuasa untuk mengatur arah kader di parlemen.

Namun hingga renungan itu ditulis, belum ada penjelasan resmi dari partai koalisi soal posisi mereka terhadap HMP. Publik pun menunggu apakah akan ada klarifikasi atau justru pembiaran berlanjut.

Yang jelas, kata praktisi itu, fenomena ini memperlihatkan satu hal. Ketika kepentingan partai dan aspirasi rakyat tidak sejalan, kader di parlemen berada di posisi sulit, dan partai sebagai pemegang kuasa menghadapi ujian kredibilitas.

Pertanyaan berikutnya sederhana: siapa yang akan bertanggung jawab jika proses pemakzulan benar-benar bergulir? Renungan itu menyiratkan jawabannya ada pada ketua umum partai, bukan pada 120 anggota DPR yang menandatangani pengajuan.

Analisis Redaksi

Renungan praktisi hukum Kalbar ini menyentuh akar persoalan yang jarang dibahas terbuka: disiplin partai versus tanggung jawab publik. Selama bertahun-tahun, partai politik menikmati posisi sebagai penentu jabatan publik, tetapi ketika kader mengambil langkah politik yang berisiko, partai kerap memilih bersuara samar.

Kaitan dengan peristiwa Bambang Pacul dan RUU Perampasan Aset bukan sekadar nostalgia politik. Itu menunjukkan pola yang konsisten: keputusan besar di parlemen sangat bergantung pada restu ketua umum. Jika pola itu benar, maka sikap diam pimpinan koalisi atas HMP 120 anggota DPR patut dibaca sebagai bagian dari manuver, bukan ketidaktahuan.

Publik berhak menuntut kejelasan. HMP adalah mekanisme konstitusional yang serius, bukan alat untuk menguji kekuatan antarpartai. Ketika 120 anggota DPR mengajukan hak itu, termasuk dari partai koalisi, rakyat perlu tahu apakah langkah tersebut mewakili aspirasi mereka atau hanya cermin dari permainan kekuasaan di tingkat elite.

Sampai ada penjelasan resmi, pepatah lempar batu sembunyi tangan akan terus melekat pada mereka yang paling berkepentingan menjaga stabilitas, namun memilih bungkam saat badai politik datang.

Sumber: mitramabesnews.id, dpr.go.id