Zulhas Tak Ajukan Nama Cawapres ke Prabowo, Analis Sebut Partai Koalisi Masih Jaga Image

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Analis politik Hendri Satrio menilai sikap para ketua partai koalisi itu sebagai bentuk jaga image sambil menunggu momentum politik.

"Saat ini pasti semua petinggi partai akan jaim. Tapi kalau sudah ada sinyal ke salah satu tokoh atau kadernya, pasti mau juga," kata Hendri Satrio kepada Afu.id, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan Zulhas muncul setelah rapat antar partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). Dalam rapat itu, Prabowo meminta para ketua umum partai menyiapkan usulan nama calon wakil presiden dalam waktu satu minggu.

Kronologi: Permintaan Prabowo dan Jawaban Zulhas

Rapat di Istana Bogor menjadi titik awal dinamika bursa cawapres. Prabowo memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk membahas nama calon di internal masing-masing.

Zulhas menyampaikan hal itu kepada wartawan. "Dengan ketua-ketua partai, kami diminta dalam satu minggu untuk menyiapkan nama. Kalau PAN, siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau," kata Zulhas, Jumat (13/11/2026).

Namun Zulhas menegaskan PAN tidak akan mengajukan kader sendiri. "Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada," ujarnya.

Meski begitu, ia tidak menampik adanya dinamika dalam sepekan ke depan. Prabowo tetap memberi kesempatan partai berdiskusi. "Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN nggak ada," jelasnya.

Ketika disinggung sosok ideal, Zulhas menyebut PAN cenderung mengusulkan figur dari Partai Gerindra. "Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah," tuturnya.

Hendri Satrio: Bahasa Politik Zulhas dan AHY Biasa

Hendri Satrio menilai wajar para ketua umum partai tidak blak-blakan soal usulan pengganti Gibran. Menurutnya, momentum ini tepat untuk menaikkan elektabilitas partai koalisi menjelang Pemilu 2029.

"Dalam politik bahasa-bahasa seperti pak Zulhas ya biasa lah. Tak bisa ditelan mentah-mentah kalau menyerahkan semuanya pada hak prerogatif presiden, sama seperti Mas AHY juga demikian. Semua bisa terjadi, karena semua partai koalisi sedang berhitung untung ruginya," kata Hendri.

Ia menambahkan, sikap Zulhas yang terkesan malu-malu mau menunjukkan partai sedang mengamati dinamika. "Tapi kalau sudah ada sinyal ke salah satu tokoh atau kadernya, pasti mau juga," ujarnya.

Hendri menilai partai koalisi sedang menimbang untung-rugi sebelum benar-benar mengusulkan nama. Dukungan yang dihimpun kini akan menjadi bekal pada Pemilu 2029.

Peta Bursa Cawapres: Golkar hingga PKS

Sejumlah partai mulai membuka kartu. Golkar menyebut delapan nama potensial pengganti Gibran, termasuk Puan Maharani, Dasco, hingga AHY. Golkar juga memberi keleluasaan penuh kepada Prabowo untuk memilih.

PKS meminta ijazah cawapres pengganti Gibran dikuliti habis-habisan agar tidak terulang kasus serupa. Sementara PKB menyatakan tidak mengusulkan nama Cak Imin untuk posisi wapres.

PDIP merespons masuknya nama Puan dan Pramono dalam bursa. Gibran sendiri sempat meminta maaf kepada partai lama karena membuat kecewa, dan jawaban PDIP menjadi sorotan.

Berikut sejumlah sikap partai yang sudah muncul ke publik:

• PAN: tidak mengajukan kader, menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, cenderung mengusulkan figur Gerindra.
• Golkar: menyebut delapan nama potensial, memberi keleluasaan penuh ke Prabowo.
• PKS: meminta ijazah cawapres dikuliti habis-habisan.
• PKB: tidak mengusulkan Cak Imin.
• PDIP: merespons masuknya nama Puan dan Pramono di bursa.

Dasar Hukum dan Jadwal Pemilihan Wapres

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

MPR telah menetapkan pemilihan Wakil Presiden berlangsung pada 2 Desember 2026. Artinya, waktu sepekan yang diberikan Prabowo menjadi tahap awal sebelum nama-nama mengerucut.

Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Sejak itu, bursa cawapres memanas dan menjadi perhatian publik. Parpol koalisi diminta menyiapkan usulan nama.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dinamika ini berdampak pada peta koalisi menjelang Pemilu 2029. Partai yang berhasil menempatkan kadernya berpeluang menaikkan elektabilitas. Sebaliknya, partai yang gagal bisa kehilangan momentum.

Publik menunggu siapa nama yang akhirnya diajukan ke Prabowo. Sepekan ke depan menjadi masa krusial bagi partai koalisi untuk berdiskusi di internal masing-masing.

Hendri Satrio memprediksi semua partai akan tetap jaim sampai ada sinyal jelas. "Semua bisa terjadi, karena semua partai koalisi sedang berhitung untung ruginya," ujarnya.

Setelah nama diajukan, Prabowo akan memilih dua calon untuk diserahkan ke MPR. Pemilihan pada 2 Desember 2026 akan menentukan pendamping Prabowo hingga akhir masa jabatan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Zulhas bahwa PAN tidak mengajukan kader patut dibaca sebagai manuver politik, bukan sekadar kepatuhan. Dengan menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, PAN menjaga posisi di koalisi tanpa harus berhadapan dengan partai besar. Kalimat "terserah beliau" adalah bahasa halus untuk tetap mendapat tempat di meja perundingan.

Hendri Satrio menyebut sikap itu sebagai jaim. Penilaian ini masuk akal. Para ketua umum partai tidak ingin terlihat berebut kursi, tetapi juga tidak mau kehilangan kesempatan. Mereka menunggu momentum, menghitung untung-rugi, sambil mengamati sinyal dari Istana.

Yang perlu dicermati, jadwal pemilihan 2 Desember 2026 semakin dekat. Jika partai terus menjaga image tanpa mengajukan nama, proses demokrasi bisa berjalan tanpa pertarungan gagasan. Publik berhak tahu kualitas calon, bukan hanya permainan bahasa politik.

Sumber: mpr.go.id