Komdigi Tegaskan Bukan Tukang Sensor, Hapus Konten Medsos Tak Bisa Sembarangan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kewenangannya dalam mengawasi ruang digital bukan berarti menjadi tukang sensor. Ada batasan hukum dan mekanisme yang harus dilalui sebelum memerintahkan platform menghapus konten media sosial.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Ia menekankan moderasi konten tidak bisa dilakukan secara sepihak.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci.

Dasar Hukum Moderasi Konten di Ruang Digital

Mediodecci menjelaskan bahwa seluruh mekanisme moderasi konten yang dijalankan kementeriannya memiliki dasar hukum yang jelas. Aturan tersebut mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta berbagai peraturan turunannya.

Menurutnya, Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi dapat menentukan sendiri seluruh konten yang harus dihapus dari platform digital.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," ujarnya menegaskan posisi kementerian.

Ia menambahkan, pengawasan ruang digital juga menempatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE), khususnya platform berbasis konten buatan pengguna atau user generated content, sebagai pihak yang memiliki kewajiban melakukan moderasi. Dengan demikian, tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Komdigi Tidak Bisa Sembarangan Blokir Konten

Mediodecci menegaskan kewenangan Komdigi lebih diarahkan pada pengaturan tata kelola ruang digital, bukan melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Artinya, kementerian tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memidanakan pengguna hanya karena mengunggah konten tertentu.

Pengaturan yang dilakukan Komdigi lebih ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik agar menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah tidak dapat memutus akses suatu konten secara sewenang-wenang tanpa melalui dasar dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, penanganan konten perlu didasarkan pada klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, ataupun laporan dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan terkait. Dengan mekanisme tersebut, setiap permintaan penurunan konten harus memiliki landasan yang jelas dan tidak semata-mata didasarkan pada keputusan sepihak pemerintah.

Proses ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah terhadap konten di media sosial tidak melanggar kebebasan berekspresi. Komdigi menempatkan diri sebagai pengatur, bukan penghukum.

Hanya Dua Jenis Konten yang Bisa Langsung Ditangani Komdigi

Mediodecci menjelaskan terdapat dua kategori konten yang dapat langsung ditangani Komdigi melalui mekanisme pemutusan akses, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing penyelenggara.

Untuk kategori lain, Komdigi harus melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan lembaga berwenang. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua konten dapat langsung diblokir hanya berdasarkan penilaian pemerintah.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci sekali lagi, menekankan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari upaya moderasi.

Literasi Digital sebagai Pilar Pendamping Moderasi

Selain aspek hukum, Mediodecci menyoroti pentingnya literasi digital bagi pengguna. Menurutnya, moderasi konten harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kesadaran pengguna agar tidak mudah menyebarkan konten yang melanggar aturan.

Pendekatan ini sejalan dengan peran Komdigi yang lebih menekankan pada pembinaan dan pengaturan, bukan sekadar penindakan. Literasi digital diharapkan dapat mengurangi kebutuhan akan pemblokiran konten secara paksa.

Dengan literasi yang baik, pengguna diharapkan dapat lebih bijak dalam memproduksi dan mengonsumsi konten di media sosial. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan ruang digital yang lebih sehat tanpa harus mengandalkan tindakan sensor yang berlebihan.

Komdigi juga mendorong platform untuk aktif dalam menegakkan pedoman komunitas mereka sendiri. Sinergi antara pemerintah, platform, dan pengguna menjadi kunci dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan produktif.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Ke depan, Komdigi akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital dan lembaga penegak hukum. Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa moderasi konten berjalan sesuai koridor hukum.

Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan konten yang dianggap melanggar melalui saluran resmi yang telah disediakan. Laporan masyarakat menjadi salah satu dasar bagi Komdigi untuk melakukan verifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, diharapkan kebijakan moderasi konten tidak menimbulkan kekhawatiran akan praktik sensor yang sewenang-wenang. Komdigi menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Analisis Redaksi

Pernyataan Komdigi bahwa mereka bukan tukang sensor patut diapresiasi sebagai upaya membangun transparansi. Namun, publik tetap perlu mengawal implementasinya di lapangan. Sebab, dalam praktiknya, garis antara moderasi dan sensor sering kali kabur.

Klaim bahwa hanya perjudian online dan pornografi yang bisa langsung ditangani Komdigi perlu diuji. Apakah benar tidak ada kategori lain yang bisa masuk melalui mekanisme serupa? Publik berhak mengetahui secara detail klasifikasi konten apa saja yang dapat memicu pemutusan akses.

Selain itu, peran platform sebagai penyelenggara sistem elektronik juga harus diawasi. Jangan sampai kewajiban moderasi yang dibebankan kepada platform justru menjadi celah untuk melakukan sensor secara berlebihan tanpa transparansi. Komdigi harus memastikan platform tidak bertindak sewenang-wenang terhadap konten pengguna.

Yang tak kalah penting, literasi digital tidak boleh hanya menjadi jargon. Program literasi harus konkret dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tanpa literasi yang memadai, moderasi konten hanya akan menjadi menara gading yang tidak menyentuh akar masalah.

Komdigi telah membuka pintu dialog melalui acara seperti Ngopi Komdigi. Forum semacam ini harus diperbanyak dan melibatkan lebih banyak suara dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Dengan begitu, kebijakan moderasi konten dapat terus dievaluasi dan disempurnakan.

Pada akhirnya, kredibilitas Komdigi sebagai pengatur ruang digital akan ditentukan oleh konsistensi dan akuntabilitas tindakan mereka. Jika mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik, maka klaim "bukan tukang sensor" akan terbukti dengan sendirinya.

Sumber: viva.co.id, kominfo.go.id