Prabowo Minta Partai Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran, PAN Tegas Tak Ajukan Kader

Presiden Prabowo Subianto meminta partai politik koalisi mengusulkan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam waktu sepekan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak mengajukan kader untuk posisi itu.

Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan berlangsung di tengah kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran menyatakan berhenti.

"(Partai) dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulannya," kata Zulkifli Hasan usai pertemuan, dikutip dari laporan AFU.ID.

Kronologi Permintaan Nama Calon Wapres di Istana Bogor

Undangan pertemuan sudah beredar sejak Jumat pagi. Sejumlah pimpinan partai koalisi mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk Zulkifli Hasan. Saat dikonfirmasi di Jakarta, ia hanya menyebut lokasi pertemuan tanpa merinci materi pembahasan.

"Istana Bogor," ujar Zulkifli singkat, Jumat (13/11/2026).

Konfirmasi serupa datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf. Ia menyebut pertemuan dijadwalkan pukul 16.00 WIB dan akan diisi dua agenda: pembahasan pengisian jabatan Wapres serta penganugerahan bintang jasa.

Menurut Almuzzammil, bintang jasa diberikan kepada sejumlah pihak yang dinilai berjasa dalam kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana. Agenda itu berjalan bersamaan dengan urusan politik besar pengisian kursi wapres.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membuka ruang bagi setiap partai untuk berdiskusi di internal masing-masing sebelum menyetor nama. Tenggatnya satu minggu. Setelah itu, para ketua umum akan dikumpulkan kembali untuk membahas usulan secara bersama-sama.

Zulkifli menegaskan, usulan sosok calon wapres harus lebih dulu dibahas di internal partai. Mekanisme itu memberi ruang bagi tiap partai menimbang kader, tokoh eksternal, atau nama yang dianggap paling membantu jalannya pemerintahan.

Siapa yang Akan Dipilih dan Bagaimana Mekanisme di MPR

Meski nama-nama akhirnya muncul dari usulan partai, keputusan tetap berada di tangan Presiden. Prabowo akan mempertimbangkan sosok yang dinilai mampu membantu pemerintahan hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

Setelah pertimbangan itu rampung, dua nama akan diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk diputuskan. Artinya, proses pengisian kekosongan jabatan wapres tidak berhenti di meja Presiden, tetapi berlanjut ke forum lembaga tertinggi negara.

Alur ini menjelaskan mengapa partai koalisi diminta bergerak cepat. Tenggat sepekan bukan waktu panjang untuk menyusun usulan yang harus melewati pembahasan internal, penimbangan Presiden, hingga pemungutan suara di MPR.

Zulkifli menegaskan PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo. "Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ucapnya.

Pernyataan itu menempatkan PAN sebagai partai koalisi pertama yang secara terbuka menyatakan tidak mengajukan kader. Sikap tersebut bukan berarti PAN menarik diri dari proses, melainkan memilih menghormati keputusan Presiden dalam pemilihan wapres.

Latar Belakang Kekosongan Jabatan Wapres

Kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti. Pengumuman itu memicu rangkaian konsolidasi politik di tingkat koalisi, termasuk pertemuan para ketua umum di Istana Bogor.

Sejumlah nama sudah mulai mengemuka ke publik. Golkar, misalnya, disebut menyodorkan delapan tokoh potensial pengganti Gibran. Nama Puan Maharani dan Pramono Anung juga masuk bursa, dan PDIP sudah memberi respons atas hal itu.

Partai-partai lain mengambil posisi berbeda. Golkar memberi keleluasaan penuh kepada Prabowo untuk memilih wapres, dengan syarat sosok tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah baru. Sementara PKS meminta rekam jejak calon, termasuk ijazah, diperiksa tuntas agar tidak terulang persoalan serupa.

Di sisi lain, sejumlah ketua partai dilaporkan belum mengajukan nama ke Prabowo. Alasan yang muncul: mereka masih menjaga citra dan menunggu momentum politik yang tepat sebelum menyetor usulan.

Pertemuan di Istana Bogor juga diwarnai agenda penganugerahan bintang jasa. Menurut Almuzzammil Yusuf, penghargaan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana.

Posisi Partai Koalisi dan Dinamika Bursa Calon

Peta dukungan di koalisi belum seragam. Ada partai yang membuka bursa nama secara terbuka, ada yang menyerahkan sepenuhnya ke Presiden, dan ada yang memilih tidak mengajukan kader sama sekali seperti PAN.

Perbedaan sikap itu menunjukkan proses pengisian jabatan wapres bukan sekadar urusan teknis konstitusi. Di dalamnya ada kalkulasi politik elektoral, menjaga keseimbangan koalisi, dan memastikan pemerintahan tetap stabil sampai 2029.

Beberapa nama yang beredar memperlihatkan variasi latar belakang:

• Puan Maharani, nama yang masuk bursa dan sudah ditanggapi PDIP.
• Pramono Anung, disebut ikut dalam daftar kandidat pengganti Gibran.
• Delapan tokoh yang diusulkan Golkar, termasuk AHY menurut pemberitaan.
• Kader internal partai koalisi yang masih dibahas di tingkat masing-masing.

PAN memilih tidak menambah nama ke bursa. Bagi Zulkifli, keputusan itu bagian dari penghormatan terhadap hak prerogatif Presiden dalam menentukan pendampingnya.

Sikap PAN bisa dibaca sebagai upaya menjaga posisi politik tanpa masuk ke pusaran kontestasi. Dengan tidak mengajukan kader, PAN menghindari risiko dikaitkan dengan sosok yang belum tentu dipilih, sekaligus tetap berada di dalam koalisi pendukung pemerintah.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju MPR

Tenggat sepekan membuat partai koalisi harus segera merampungkan pembahasan internal. Setelah nama terkumpul, Prabowo akan menimbang dan menyaring menjadi dua nama untuk diserahkan ke MPR RI.

Bagi publik, tahapan yang perlu dicermati adalah transparansi kriteria. Presiden menyebut sosok yang dipilih harus mampu membantu pemerintahan hingga 2029. Kriteria itu membuka pertanyaan soal rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon.

PKS sudah lebih dulu meminta agar rekam jejak calon diperiksa habis-habisan, termasuk soal ijazah. Permintaan itu muncul sebagai bentuk kehati-hatian setelah pengalaman sebelumnya.

Golkar memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, dengan catatan calon yang dipilih tidak berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Sikap ini memberi Presiden ruang lebar, tetapi juga menempatkan tanggung jawab politik penuh di pundaknya.

Dari sisi waktu, pengisian jabatan wapres menentukan ritme pemerintahan menjelang tahun-tahun akhir masa jabatan. Kekosongan yang terlalu lama berpotensi mengganggu koordinasi kebijakan, terutama pada agenda yang membutuhkan pendampingan langsung di tingkat eksekutif.

Langkah berikutnya: partai menyetor usulan dalam sepekan, ketua umum dikumpulkan kembali, Presiden memilih dua nama, lalu MPR memutuskan. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akhirnya masuk dalam dua nama itu.

Analisis Redaksi

Permintaan Prabowo agar partai mengusulkan nama terlihat demokratis, tetapi sekaligus melempar tanggung jawab politik ke banyak pihak. Presiden memegang keputusan akhir, sementara partai diminta menanggung risiko menyebut nama lebih dulu. Dalam skema seperti ini, partai yang berhati-hati cenderung memilih diam atau menyerahkan sepenuhnya ke Presiden, persis seperti langkah PAN.

Sikap PAN bukan kejutan. Dengan tidak mengajukan kader, PAN menghindari kemungkinan kadernya gagal di MPR sekaligus tetap aman di dalam koalisi. Namun ada harga yang menyertainya: partai yang memilih tidak bermain di bursa wapres kehilangan kesempatan menempatkan orangnya di jantung eksekutif pada sisa masa jabatan hingga 2029.

Yang lebih penting dicermati adalah kualitas prosesnya. Tenggat sepekan terlalu singkat untuk uji rekam jejak yang serius, sementara permintaan PKS agar ijazah dan latar belakang calon diperiksa tuntas justru menyiratkan kekhawatiran yang belum terjawab. Jika dua nama akhirnya diserahkan ke MPR tanpa pembahasan publik yang memadai, pengisian jabatan wapres berisiko menjadi transaksi elite semata, bukan pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan ke pemilih.

Sumber: mpr.go.id