30 Tahanan Rutan Palu Dapat Konsultasi Hukum Gratis dari Peradi

Sebanyak 30 tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Palu mendapatkan akses konsultasi hukum gratis dari tiga advokat Peradi Kota Palu dalam kegiatan di Aula Pogombo Rutan Palu, Kamis, 12 November 2026.

Kegiatan bertajuk penyuluhan dan konsultasi gratis ini merupakan hasil sinergi antara Rutan Palu dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Palu. Tiga pengacara yang diterjunkan adalah Adv Rahman, Adv Michael, dan Adv Melki.

Para tahanan memanfaatkan kehadiran advokat untuk berkonsultasi seputar perkara yang sedang dihadapi, memahami hak-hak konstitusional mereka, hingga mengetahui tahapan proses peradilan yang harus dilalui.

Kronologi Kegiatan di Aula Pogombo Rutan Palu

Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis digelar di Aula Pogombo Rutan Palu pada Kamis, 12 November 2026. Sebanyak 30 tahanan mengikuti kegiatan tersebut dan mendapat pendampingan langsung tanpa dipungut biaya.

Peradi Kota Palu menurunkan tiga advokat: Adv Rahman, Adv Michael, dan Adv Melki. Ketiganya melayani konsultasi perorangan dengan para tahanan yang ingin memahami persoalan hukum masing-masing.

Materi yang dibahas mencakup perkara yang sedang dijalani tahanan, hak-hak konstitusional sebagai warga negara, serta tahapan proses peradilan yang akan mereka lalui. Pendampingan ini dinilai krusial karena tidak semua tahanan punya kemampuan finansial menyewa penasihat hukum mandiri.

Kegiatan ini tercatat sebagai yang perdana bagi Rutan Palu bersama Peradi Kota Palu. Pihak rutan berharap kerja sama dapat berlanjut secara berkala agar semakin banyak tahanan memperoleh hak pendampingan hukum yang adil dan layak.

Pewarta Michael Simanjuntak dan editor Udin Salim melaporkan kegiatan ini melalui Metrosulawesi.net.

Pernyataan Kepala Rutan Palu dan Ketua Peradi Kota Palu

Kepala Rutan Palu, Wachid Kurniawan Budi Santoso, menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen lembaganya memastikan hak tahanan atas bantuan hukum terpenuhi selama masa penahanan.

"Kami memastikan para tahanan paham akan hukum dan proses hukum yang sedang mereka jalani serta membantu mereka yang punya keterbelakangan ekonomi bisa tetap menerima bantuan hukum yang layak," ujar Wachid.

Dari sisi advokat, Ketua Peradi Kota Palu Ito Law Putra menegaskan komitmen organisasinya untuk terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, termasuk warga binaan dan tahanan.

"Sebagai praktisi hukum, kami akan memberikan yang terbaik atas solusi hukum yang kiranya bisa ditempuh para tahanan yang akan menjalani peradilan, selayaknya sumpah kami sebagai penasihat hukum profesional," tegas Ito.

Dua pernyataan itu menempatkan kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Ada penekanan pada pemenuhan hak hukum dan akses keadilan bagi kelompok yang secara ekonomi lemah.

Rifai dan Tahanan yang Terbantu Akses Keadilan

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh peserta. Rifai, salah seorang tahanan yang mengikuti kegiatan, mengaku sangat terbantu dengan adanya konsultasi gratis tersebut.

"Saya kurang paham bagaimana proses hukum itu, saya pun tidak punya banyak modal istilahnya ya untuk menyewa pengacara. Lewat kegiatan ini, alhamdulillah saya terbantu sekali," ungkap Rifai.

Pengakuan Rifai memperlihatkan persoalan yang kerap luput dari perhatian publik: keterbatasan pemahaman hukum di kalangan tahanan. Banyak dari mereka baru berhadapan dengan proses peradilan setelah berada di balik jeruji.

Keterbatasan biaya menjadi hambatan nyata. Menyewa penasihat hukum mandiri membutuhkan dana yang tidak selalu tersedia, sementara proses hukum tetap berjalan dengan tenggat yang harus dipenuhi.

Karena itu, kehadiran advokat di dalam rutan memberi ruang bagi tahanan untuk bertanya langsung, memahami posisi hukum mereka, dan mengetahui langkah apa yang bisa ditempuh.

Latar Belakang: Hak Bantuan Hukum bagi Tahanan

Bantuan hukum bagi orang miskin sebenarnya bukan hal baru dalam sistem peradilan Indonesia. Negara telah mengatur jaminan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum yang difasilitasi pemerintah dan organisasi advokat.

Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mulus. Sosialisasi terbatas, sebaran advokat yang tidak merata, dan prosedur administrasi membuat sebagian tahanan tidak tahu cara mengakses haknya.

Di titik inilah program seperti yang digelar Rutan Palu bersama Peradi Kota Palu menjadi relevan. Advokat datang langsung ke tempat penahanan, bukan menunggu tahanan mencari bantuan.

Pendekatan jemput bola itu memangkas hambatan informasi. Tahanan tidak perlu memahami birokrasi terlebih dahulu untuk bisa bertanya kepada penasihat hukum.

Peradi sendiri merupakan organisasi advokat yang menaungi profesi penasihat hukum di Indonesia. Keterlibatan cabang kota dalam kegiatan semacam ini menunjukkan fungsi organisasi tidak berhenti pada urusan profesi, tetapi juga pelayanan publik.

Bagi rutan, kegiatan ini sejalan dengan tugas pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Rutan bukan hanya tempat menahan, tetapi juga titik pertama seseorang bersentuhan dengan proses hukum formal.

Dampak dan Rencana Lanjutan Kerja Sama

Keberhasilan kegiatan perdana ini mendorong Rutan Palu berharap kerja sama dengan Peradi Kota Palu berlanjut secara berkala. Tujuannya agar semakin banyak tahanan memperoleh hak pendampingan hukum yang adil dan layak.

Ada beberapa dampak yang bisa dibaca dari kegiatan ini:

• 30 tahanan memperoleh pemahaman awal tentang perkara dan proses hukum yang mereka jalani.
• Tahanan dari kalangan ekonomi lemah mendapat akses bantuan hukum tanpa biaya.
• Rutan Palu memiliki kanal kerja sama dengan organisasi advokat untuk pemenuhan hak tahanan.
• Peradi Kota Palu memperluas jangkauan layanan hingga ke warga binaan.

Jika kegiatan berlanjut, format serupa bisa menjadi rujukan bagi rutan lain di Sulawesi Tengah. Konsultasi berkala memungkinkan advokat memantau perkembangan perkara tahanan, bukan hanya memberi penyuluhan sekali jalan.

Namun, keberlanjutan program bergantung pada kesediaan waktu advokat, koordinasi jadwal dengan pihak rutan, dan dukungan anggaran. Tanpa tiga hal itu, kegiatan berisiko berhenti sebagai acara seremonial.

Informasi lebih luas soal peran organisasi advokat dalam pendampingan hukum dapat dilihat pada laman resmi Perhimpunan Advokat Indonesia.

Analisis Redaksi

Yang dilakukan Rutan Palu dan Peradi Kota Palu patut dicatat karena menyentuh titik paling rawan dalam rantai peradilan: tahanan yang tidak paham haknya sendiri. Selama ini, ruang tahanan sering menjadi tempat paling sepi dari informasi hukum. Advokat datang, tahanan bertanya, dan dalam satu hari itu kesenjangan pengetahuan sedikit menyempit.

Namun, satu kegiatan dengan tiga advokat dan 30 peserta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural. Beban terbesar justru ada pada keberlanjutan. Tanpa jadwal rutin, tanpa pencatatan perkara yang dikonsultasikan, dan tanpa tindak lanjut bagi tahanan yang benar-benar butuh pendampingan di pengadilan, program ini hanya menyentuh permukaan.

Kritik lain menyasar skala. Tiga puluh orang dari total penghuni rutan tentu bukan angka penuh. Pertanyaannya, apakah format ini bisa diperluas, misalnya dengan layanan konsultasi mingguan atau pendampingan bagi tahanan yang menghadapi ancaman hukuman berat? Di sinilah kolaborasi perlu naik kelas, dari penyuluhan menjadi pendampingan hukum yang terukur.

Pemerintah daerah dan organisasi advokat juga punya pekerjaan rumah. Akses keadilan tidak boleh bergantung pada kebaikan hati sesekali. Ia harus menjadi layanan yang terjamin, terjadwal, dan mudah dijangkau siapa pun yang berada di balik jeruji.

Sumber: peradi.or.id