Pasal 33 UUD 1945 dan Kedaulatan Ekonomi: Ujian Supremasi Hukum Pidato Prabowo

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026, membuka kembali perdebatan soal Pasal 33 UUD 1945. Di balik agenda kedaulatan ekonomi, muncul pertanyaan: yang dikoreksi hanya kebijakan, atau struktur sistem yang melahirkan ketimpangan?

Dalam pidato itu, Prabowo memaparkan sejumlah agenda pembenahan: penguasaan negara atas hasil tambang, pengendalian ekspor, efisiensi anggaran, pendidikan, hingga pemberantasan kemiskinan. Slamet Sugianto, penulis opini di Detak.co, menilai optimisme itu perlu diuji dengan pertanyaan mendasar soal arah koreksi.

Artikel ini merangkum pokok-pokok gagasan tersebut, lengkap dengan konteks konstitusi, data yang disebut dalam pidato, dan implikasinya bagi supremasi hukum.

Pasal 33 UUD 1945 dan Ambisi 70 Persen Hasil Tambang

Pernyataan Presiden bahwa negara harus memperoleh sekurang-kurangnya 70 persen hasil tambang menghidupkan kembali debat lama tentang Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi memang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, menurut Slamet Sugianto, penguasaan negara tidak identik dengan kewenangan tanpa batas. Angka 70 persen itu masih menyisakan tanda tanya besar.

"Persentase 70 persen harus diperjelas: apakah berbentuk penerimaan negara, keuntungan, dividen, kepemilikan, atau manfaat ekonomi?" tulisnya dalam opini yang dikutip artikel ini.

Tanpa kejelasan instrumen hukum, mekanisme perhitungan, dan perlindungan hak, ambisi kedaulatan ekonomi berpotensi berhadapan dengan ketidakpastian hukum. Ini bukan soal kecil. Ketidakpastian semacam ini bisa memicu sengketa investasi, mengguncang iklim usaha, dan pada akhirnya memukul penerimaan negara itu sendiri.

Hal serupa berlaku untuk gagasan ekspor melalui satu pintu. Kebijakan itu semestinya ditempatkan sebagai instrumen pengawasan dan transparansi, bukan monopoli administratif yang justru melahirkan pusat rente baru.

Sejarah kebijakan satu pintu di Indonesia memberi pelajaran pahit. Ketika kewenangan menumpuk di satu lembaga tanpa pengawasan memadai, yang tumbuh bukan efisiensi, melainkan jaringan perantara yang mengambil untung dari posisi mereka.

Klaim Kebocoran Anggaran 30 Persen dan Risiko Sentralisasi

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyebut adanya kebocoran anggaran hingga 30 persen dan potensi penghematan ratusan triliun rupiah. Klaim sebesar itu, menurut Slamet, menuntut pembuktian melalui audit.

Ia mengingatkan bahwa kebocoran tidak boleh dicampuradukkan dengan inefisiensi, pemborosan, mark-up, dan tindak pidana korupsi. Keempatnya adalah kategori berbeda dengan implikasi hukum berbeda pula.

"Kebocoran tidak boleh dicampuradukkan dengan inefisiensi, pemborosan, mark-up, dan tindak pidana korupsi," tulisnya.

Pembedaan itu penting karena menentukan respons kebijakan. Kebocoran akibat korupsi butuh penindakan hukum. Inefisiensi butuh perbaikan tata kelola. Mark-up butuh pengawasan pengadaan. Menyamakan semuanya dalam satu angka besar hanya menghasilkan kebijakan yang tumpul.

Sentralisasi pengadaan, lanjutnya, mungkin menghasilkan efisiensi skala. Tetapi tanpa transparansi, persaingan sehat, dan pengawasan independen, konsolidasi belanja bisa berubah menjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Poin ini menyentuh jantung persoalan. Anggaran negara adalah instrumen kekuasaan paling konkret. Siapa yang mengendalikan belanja, dia mengendalikan arah ekonomi. Karena itu, efisiensi tidak boleh berhenti pada penghematan angka, tetapi harus diikuti desain fiskal yang jelas, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban publik.

Gagasan penguatan anggaran daerah, pendidikan, dan kesejahteraan nelayan juga dinilai perlu diikuti kerangka serupa. Tanpa itu, janji kesejahteraan hanya berhenti di atas panggung.

Politik Berbiaya Tinggi dan Bayang-Bayang Oligarki

Persoalan bangsa, menurut Slamet, tidak berhenti pada kebocoran anggaran. Ada akar yang lebih dalam: politik berbiaya tinggi.

Hubungan kekuasaan dengan kepentingan bisnis serta ketergantungan pembiayaan politik berpotensi membentuk oligarki yang menguasai keputusan publik. Ketika biaya kontestasi politik melambung, mereka yang punya modal besar punya akses istimewa ke kebijakan.

Karena itu, koreksi sistem tidak cukup melalui pergantian pejabat atau penertiban administratif. Reformasi harus menyentuh empat hal:

• Pembiayaan politik yang transparan dan dibatasi;
• Aturan konflik kepentingan yang ditegakkan;
• Transparansi kekayaan penyelenggara negara;
• Mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Tanpa keempatnya, rotasi pejabat hanya memindahkan masalah. Wajah berganti, jaringan tetap. Inilah yang membuat pemberantasan korupsi sering terasa berjalan di tempat meski penindakan terus dilakukan.

Peringatan soal oligarki bukan hal baru dalam diskursus politik Indonesia. Tetapi ketika disampaikan di tengah agenda efisiensi anggaran yang besar, pertanyaannya menjadi lebih tajam: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari setiap rupiah yang dihemat?

Mandat Presiden, Posisi Muhammadiyah, dan Batas Kritik

Presiden memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Namun, menurut Slamet, mandat itu bukan kewenangan tanpa batas.

Setiap kebijakan harus tunduk pada hukum, pengawasan DPR, audit, peradilan, serta kontrol masyarakat. Inilah inti supremasi hukum yang menjadi judul opini tersebut.

Muhammadiyah, sebagai kekuatan masyarakat sipil, dinilai tidak semestinya ditempatkan sekadar sebagai pendukung pemerintah. Independensi moral dan intelektualnya justru penting untuk mengingatkan, mengoreksi, dan mengawasi kekuasaan.

Peringatan lain menyangkut pemberantasan hoaks. Menurut Slamet, upaya itu tidak boleh menjadi alasan membungkam kritik. Kritik, oposisi, demonstrasi damai, dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari hak sekaligus kewajiban warga negara.

"Yang harus ditindak adalah pelanggaran hukum melalui proses yang adil, bukan suara yang berbeda dari pemerintah," tulisnya.

Garis pemisah antara hoaks dan kritik memang tipis, tetapi bukan berarti kabur. Hoaks adalah klaim palsu yang disebarkan dengan sengaja. Kritik adalah penilaian berbasis fakta terhadap kebijakan. Menyamakan keduanya adalah jalan pintas yang berbahaya bagi demokrasi.

Muhasabah lil Hukkam dan Koreksi Struktur

Slamet mengaitkan persoalan ini dengan pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam perspektif itu, kekuasaan merupakan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat, bukan instrumen mempertahankan dominasi.

Konsep muhasabah lil hukkam menempatkan koreksi terhadap penguasa sebagai tanggung jawab penting dalam kehidupan politik. Koreksi tidak cukup diarahkan kepada individu, tetapi harus menyentuh struktur yang melahirkan ketidakadilan.

Dalam kerangka tersebut, persoalan politik dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sistem yang mengatur distribusi kekuasaan, kepemilikan, dan kesejahteraan.

Konsekuensinya jelas. Pengawasan harus menjangkau pusat pengambilan keputusan, bukan berhenti pada pelaksana teknis di lapangan. Hubungan kekuasaan dengan kepentingan bisnis juga harus dibenahi agar negara tidak sekadar menggantikan oligarki swasta dengan oligarki birokrasi.

"Muhasabah yang sesungguhnya menuntut keberanian mengoreksi diri, kebijakan, dan sistem secara terbuka," tulis Slamet.

Bagian ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pidato bukan pada kerasnya pernyataan, melainkan pada konsistensi implementasi. Kedaulatan ekonomi harus menghadirkan kesejahteraan rakyat. Efisiensi anggaran harus menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pendidikan harus melahirkan manusia berkualitas. Penegakan hukum harus berlaku adil.

Semua itu bermuara pada satu hal: koreksi sistem merupakan ujian keberanian kekuasaan untuk membatasi dirinya sendiri. Kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang berani dikoreksi dan mampu memperbaiki dirinya.

Pembacaan lengkap opini Slamet Sugianto dapat ditemukan di kanal nasional Detak.co, termasuk tulisan lain soal efisiensi dan tata kelola wakaf.

Analisis Redaksi

Yang membuat pidato Prabowo di Palu layak dicatat bukan retorika kedaulatan ekonominya, melainkan kesenjangan antara skala ambisi dan kesiapan instrumen. Angka 70 persen hasil tambang dan kebocoran 30 persen anggaran adalah klaim besar yang jika tidak segera diterjemahkan ke dalam rancangan hukum, audit, dan indikator terukur, akan berhenti sebagai bahan pidato. Publik sudah terlalu sering mendengar angka besar tanpa tindak lanjut yang bisa diaudit.

Kritik paling tajam dalam opini ini menyentuh soal struktur, bukan sekadar kebijakan. Sentralisasi pengadaan yang dikemas sebagai efisiensi bisa berbalik menjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi jika pengawasan independen tidak dibangun bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk kebijakan ekspor satu pintu. Tanpa desain kelembagaan yang ketat, instrumen pengawasan mudah berubah menjadi pusat rente baru, persis seperti yang diperingatkan penulis.

Posisi Muhammadiyah juga menjadi ujian tersendiri. Organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia ini punya tradisi panjang mengoreksi kekuasaan tanpa harus berhadapan frontal. Jika independensi itu melemah, ruang kritik publik menyempit, dan supremasi hukum kehilangan salah satu penopangnya. Pada titik itu, pertanyaan bukan lagi soal siapa yang berpidato, tetapi seberapa berani kekuasaan membiarkan dirinya dikoreksi.