Baznas Papua Barat Lindungi 39 Pekerja Rentan via Jamsostek 2026

Baznas Provinsi Papua Barat mendaftarkan 39 pekerja rentan sebagai peserta Program Jamsostek 2026 melalui Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Penerima manfaat mencakup guru ngaji, marbot, takmir masjid, tukang ojek, hingga pelaku usaha kecil.

Pelaksana Tugas Kepala Baznas Papua Barat Suli Pelu mengatakan perlindungan sosial itu menyasar pekerja yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan belum memperoleh jaminan sosial secara mandiri.

"Tahun ini kami daftarkan 39 pekerja rentan sebagai penerima manfaat Program Jamsostek," ujarnya di Manokwari, Sabtu.

Dua Program Jamsostek yang Dipakai untuk Melindungi Pekerja Rentan

Perlindungan yang disalurkan Baznas Papua Barat terdiri dari dua jenis program. Pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang menanggung risiko kecelakaan saat bekerja. Kedua, Jaminan Kematian (JKM) yang memberi santunan bagi keluarga penerima manfaat ketika terjadi risiko kematian.

Menurut Suli, kedua program itu dipilih karena risiko kecelakaan kerja maupun kematian bisa menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga pekerja. Pekerja rentan yang tidak punya tabungan atau asuransi mandiri paling terdampak bila risiko itu terjadi.

"Ini bentuk komitmen Baznas dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang kemudian disalurkan kembali melalui program," kata Suli.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Sebagian dialihkan menjadi premi jaminan sosial yang memberi perlindungan jangka panjang bagi penerima manfaat.

Skema ini menempatkan Baznas sebagai perantara antara donatur dan pekerja informal yang selama ini luput dari perlindungan negara. Guru ngaji, marbot, dan takmir masjid, misalnya, bekerja tanpa kontrak formal dan tanpa iuran jaminan sosial.

Siapa Saja Penerima Manfaat dan Bagaimana Mekanismenya

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Manokwari Gery Dame Malelak merinci latar belakang pekerja yang mendapat perlindungan. Selain guru ngaji, marbot, dan takmir, ada pelaku jasa ojek serta pelaku usaha kecil yang masuk daftar.

Menurut Gery, perlindungan bagi pekerja rentan dari sektor keagamaan itu merupakan tindak lanjut kerja sama Baznas RI dengan BPJAMSOSTEK Pusat di Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Kerja sama pusat itu kemudian diturunkan ke level provinsi dan cabang.

"Perlindungan selama 12 bulan, dan iuran yang kami terima baru enam bulan, sisanya dalam proses. Rata-rata penerima manfaat merupakan pekerja rentan beragama Islam," kata Gery.

Artinya, masa perlindungan penuh satu tahun sudah berjalan, tetapi pembayaran iuran baru masuk separuh. Sisanya masih dalam proses administrasi antara Baznas dan BPJAMSOSTEK.

Gery menyebut sejumlah lembaga keagamaan telah menjadi mitra BPJAMSOSTEK di Papua Barat. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Papua Barat, dan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI).

Selain itu ada Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang sistem kerja samanya dilakukan terpusat melalui kantor wilayah di Jayapura, Papua. Skema itu menyasar pendeta dan hamba Tuhan lainnya agar turut memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Latar Belakang: Pekerja Informal yang Selama Ini Tanpa Jaring Pengaman

Program ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak pekerja di sektor informal tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Mereka bekerja setiap hari, tetapi tidak memiliki perlindungan ketika kecelakaan atau kematian datang.

Pekerja rentan didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan belum memperoleh perlindungan jaminan sosial secara mandiri. Kelompok ini biasanya berpenghasilan tidak tetap dan tidak memiliki majikan yang mendaftarkan mereka ke BPJAMSOSTEK.

Guru ngaji dan marbot masjid termasuk kelompok yang paling jarang tersentuh program perlindungan. Mereka mengabdi di lembaga keagamaan dengan honor tidak tetap, tanpa kontrak kerja, dan tanpa iuran jaminan sosial.

Karena itu, pendekatan yang dipakai bukan sekadar bantuan tunai. Baznas memindahkan sebagian dana zakat menjadi premi JKK dan JKM, sehingga perlindungan berjalan selama 12 bulan ke depan.

Skema serupa telah dijalankan di tingkat nasional melalui kerja sama Baznas RI dengan BPJAMSOSTEK Pusat. Kerja sama itu menjadi payung bagi pendaftaran pekerja rentan di daerah, termasuk di Papua Barat.

Dampak bagi Pekerja dan Keluarga Penerima Manfaat

Bagi penerima manfaat, keikutsertaan dalam JKK dan JKM berarti ada jaring pengaman ketika risiko terjadi. Kecelakaan kerja tidak lagi sepenuhnya ditanggung keluarga, dan risiko kematian tidak langsung menghantam ekonomi rumah tangga.

Manfaat itu terasa terutama bagi pekerja yang tidak punya tabungan darurat. Tukang ojek yang mengalami kecelakaan, misalnya, bisa kehilangan penghasilan harian sekaligus menanggung biaya pengobatan.

Perlindungan juga memberi kepastian bagi lembaga keagamaan yang selama ini menampung tenaga kerja tanpa skema jaminan sosial. MUI, DMI, GPKAI, dan GKI tercatat sebagai mitra yang membuka jalan bagi pendataan pekerja di lingkungan masing-masing.

Dari sisi Baznas, program ini menjadi contoh bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan bukan hanya untuk kebutuhan sesaat. Dana itu diubah menjadi perlindungan yang berlaku selama setahun penuh.

Jumlah 39 penerima manfaat memang tergolong kecil dibanding populasi pekerja informal di Papua Barat. Namun pendaftaran ini menjadi langkah awal yang bisa direplikasi ke sektor lain, termasuk pedagang kecil dan pekerja lepas.

Langkah Selanjutnya: Pelunasan Iuran dan Perluasan Cakupan

Persoalan yang masih menunggu penyelesaian adalah iuran. Gery menyatakan BPJAMSOSTEK baru menerima pembayaran untuk enam bulan, sementara masa perlindungan berjalan 12 bulan. Sisa iuran masih dalam proses.

Baznas Papua Barat belum merinci target jumlah penerima manfaat berikutnya. Namun pola kerja sama dengan BPJAMSOSTEK Pusat memberi ruang bagi penambahan peserta pada periode mendatang.

Perluasan cakupan bisa menyasar pekerja rentan dari lembaga keagamaan lain yang belum terdata. MUI, DMI, GPKAI, dan GKI sudah menjadi pintu masuk pendataan di lingkungan masing-masing.

Yang belum jelas, apakah skema ini akan berlanjut setelah 12 bulan perlindungan berakhir. Pembahasan itu bergantung pada ketersediaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas Papua Barat.

Untuk saat ini, 39 pekerja rentan di Papua Barat sudah tercatat sebagai peserta JKK dan JKM. Perlindungan mereka berjalan, meski administrasi iuran belum tuntas sepenuhnya.

Analisis Redaksi

Langkah Baznas Papua Barat mendaftarkan 39 pekerja rentan ke Jamsostek layak diapresiasi, tetapi angkanya berbicara sendiri. Di provinsi dengan sektor informal besar, 39 orang adalah titik awal, bukan capaian akhir. Yang membuat program ini berarti adalah pilihan instrumennya: dana zakat diubah menjadi premi jaminan sosial, bukan sekadar bantuan tunai yang habis dalam sepekan.

Namun ada celah yang perlu dijawab. Iuran baru dibayar enam bulan dari masa perlindungan 12 bulan. Ketidaksesuaian itu menunjukkan perencanaan arus kas yang belum rapi antara lembaga pengelola zakat dan penyelenggara jaminan sosial. Bila tidak diselesaikan, perlindungan bisa terputus di tengah jalan, dan penerima manfaat kembali tanpa jaring pengaman.

Pertanyaan berikutnya soal keberlanjutan. Program setahun penuh membutuhkan komitmen pendanaan yang tidak bisa bergantung pada satu kali penghimpunan zakat. Tanpa skema pendanaan multi-tahun dan pendataan pekerja informal yang lebih luas, perlindungan bagi guru ngaji, marbot, dan tukang ojek akan berhenti sebagai proyek seremonial. Yang dibutuhkan bukan hanya daftar 39 nama, melainkan sistem yang menjamin mereka tetap terlindungi tahun demi tahun.

Sumber: papuatengah.antaranews.com, bpjsketenagakerjaan.go.id