Pemkab Manokwari Gandeng Baznas: 8 Rumah Layak Huni hingga Jamsostek 39 Pekerja Rentan

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memperkuat kerja sama dengan Baznas untuk menangani berbagai masalah sosial lewat program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga.

Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Sabtu, menyebut sinergisitas dan kolaborasi pemerintah daerah dengan Baznas Kabupaten Manokwari bermaksud menduplikasi pelaksanaan program rumah layak huni, penanganan stunting, dan lainnya.

"Baznas punya jaringan sangat luas, mulai dari lingkungan masjid, mushalla sampai ke tengah masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk Baznas, agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha kecil, pencegahan stunting, dan permasalahan sosial lainnya dapat optimal.

Pemerintah kabupaten mengapresiasi komitmen Baznas RI melalui Baznas Papua Barat yang melaksanakan program pembangunan delapan rumah layak huni pada 2026 bagi keluarga tidak mampu atau kaum dhuafa di wilayah itu.

"Kalau pemerintah daerah sendiri tentu tidak bisa jangkau semua karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sama halnya juga dengan Baznas. Makanya, perlu kolaborasi," ucap Mugiyono.

Pelaksana Tugas Kepala Baznas Papua Barat Suli Pelu menyebut 17 pelaku usaha kecil di Manokwari mendapat dukungan anggaran pengembangan usaha dan sekitar 39 pekerja rentan memperoleh jaminan sosial berupa Program Jamsostek, mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan penerima manfaat menyasar guru ngaji, marbot, takmir, serta pelaku usaha kecil.

"Tahun ini Papua Barat, khususnya Manokwari mendapat bantuan pengembangan usaha dengan jumlah penerima manfaat ada 17 orang," ucap dia.

Dia berharap sinergisitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, di Papua Barat direalisasikan secara berkelanjutan agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lebih optimal.

Kronologi dan rincian program kolaborasi

Kerja sama antara Pemkab Manokwari dan Baznas bukan hal baru, tetapi penajaman program menjadi sorotan pada pertemuan di Manokwari, Sabtu (14/2/2026). Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Mugiyono menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani persoalan sosial yang kompleks.

Menurut Mugiyono, kolaborasi dengan Baznas difokuskan pada duplikasi program yang telah berjalan, seperti rumah layak huni dan penanganan stunting. "Baznas punya jaringan sangat luas, mulai dari lingkungan masjid, mushalla sampai ke tengah masyarakat," katanya.

Baznas Papua Barat melalui program nasional mendapat mandat membangun delapan rumah layak huni pada 2026 untuk keluarga tidak mampu atau dhuafa. Rumah-rumah itu akan dibangun di wilayah Kabupaten Manokwari.

Selain itu, Suli Pelu memaparkan dua program lain yang sudah menyentuh langsung warga. Pertama, bantuan pengembangan usaha bagi 17 pelaku usaha kecil di Manokwari. Kedua, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 39 pekerja rentan melalui Program Jamsostek, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Penerima manfaat Jamsostek menyasar guru ngaji, marbot, takmir, serta pelaku usaha kecil. "Tahun ini Papua Barat, khususnya Manokwari mendapat bantuan pengembangan usaha dengan jumlah penerima manfaat ada 17 orang," ujar Suli Pelu.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa intervensi Baznas tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.

Pihak yang terlibat dan pernyataan mereka

Dua pejabat yang paling banyak berbicara dalam pemberitaan ini adalah Wakil Bupati Manokwari Mugiyono dan Pelaksana Tugas Kepala Baznas Papua Barat Suli Pelu. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Mugiyono secara terbuka mengakui keterbatasan anggaran daerah. "Kalau pemerintah daerah sendiri tentu tidak bisa jangkau semua karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sama halnya juga dengan Baznas. Makanya, perlu kolaborasi," ucapnya.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pemerintah kabupaten memposisikan Baznas sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap. Baznas dianggap memiliki keunggulan dalam hal jangkauan hingga ke tingkat masjid dan mushalla, yang sering luput dari program pemerintah formal.

Suli Pelu, dari sisi Baznas, menyoroti pentingnya keberlanjutan program. "Sinergisitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, di Papua Barat direalisasikan secara berkelanjutan agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lebih optimal," harapnya.

Pemerintah kabupaten juga menyampaikan apresiasi kepada Baznas RI melalui Baznas Papua Barat yang telah melaksanakan program pembangunan delapan rumah layak huni pada 2026. Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Mugiyono dalam kesempatan tersebut.

Selain dua nama itu, tidak ada pejabat lain yang dikutip dalam artikel sumber. Namun, keterlibatan Baznas RI sebagai penyokong program menunjukkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari skema nasional yang diimplementasikan di daerah.

Latar belakang: keterbatasan anggaran dan kompleksitas masalah sosial

Kabupaten Manokwari di Papua Barat menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan. Sebagai salah satu kabupaten di wilayah timur Indonesia, Manokwari memiliki karakteristik geografis yang luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan menjangkau seluruh warga dengan anggaran yang terbatas.

Masalah rumah layak huni menjadi salah satu isu klasik. Banyak keluarga, terutama kaum dhuafa, masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Program rumah layak huni yang digagas Baznas menjadi alternatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Stunting juga menjadi perhatian serius. Pencegahan stunting membutuhkan intervensi lintas sektor, mulai dari gizi, sanitasi, hingga pola asuh. Pemerintah kabupaten menyadari bahwa upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan dinas kesehatan atau dinas sosial semata.

Di sisi lain, sektor usaha kecil menjadi tulang punggung ekonomi warga Manokwari. Namun, para pelaku usaha kecil sering terkendala akses permodalan dan jaminan sosial. Program bantuan pengembangan usaha dari Baznas menyasar 17 pelaku usaha kecil, sementara 39 pekerja rentan mendapat Jamsostek.

Pekerja rentan yang dimaksud mencakup guru ngaji, marbot, dan takmir masjid. Kelompok ini sering tidak tercakup dalam skema jaminan sosial formal karena status mereka yang informal. Kehadiran JKK dan JKM memberikan perlindungan dasar jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian.

Dengan latar belakang itu, kolaborasi Pemkab Manokwari dan Baznas menjadi upaya mengisi celah yang tidak mampu dijangkau pemerintah daerah sendirian.

Dampak dan respons masyarakat

Meski artikel sumber tidak memuat kutipan langsung dari warga penerima manfaat, dampak program dapat dibaca dari angka yang disebutkan. Delapan rumah layak huni berarti delapan keluarga dhuafa akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak pada 2026. Bantuan usaha bagi 17 pelaku usaha kecil berpotensi meningkatkan pendapatan mereka.

Jaminan sosial bagi 39 pekerja rentan memberikan rasa aman, terutama bagi guru ngaji dan marbot yang sehari-hari mengabdi di masjid tanpa jaminan formal. Program Jamsostek dengan JKK dan JKM setidaknya memberikan perlindungan dasar jika terjadi musibah.

Dari sisi kebijakan, langkah Pemkab Manokwari menggandeng Baznas sejalan dengan semangat kolaborasi lintas sektor yang digaungkan pemerintah pusat. Baznas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural memiliki jaringan hingga ke akar rumput, sehingga bisa menjadi perpanjangan tangan program sosial.

Namun, tantangan tetap ada. Keberlanjutan program menjadi kata kunci. Suli Pelu berharap kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Barat dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Tanpa keberlanjutan, program hanya akan menjadi proyek sesaat.

Pemerintah kabupaten juga perlu memastikan sinergi ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan kerja sama. Pengawasan dan evaluasi bersama diperlukan agar program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Langkah selanjutnya: dari kolaborasi ke keberlanjutan

Ke depan, Pemkab Manokwari dan Baznas perlu menyusun peta jalan yang jelas. Program rumah layak huni delapan unit pada 2026 harus diikuti dengan rencana pembangunan berikutnya. Begitu pula dengan bantuan usaha dan Jamsostek yang baru menjangkau puluhan orang.

Mugiyono menyebut pemerintah daerah akan menduplikasi program yang sudah berjalan. Artinya, ada niat untuk mereplikasi model yang dinilai berhasil. Namun, replikasi membutuhkan data penerima manfaat yang akurat dan mekanisme verifikasi yang transparan.

Baznas Papua Barat di bawah Suli Pelu juga didorong untuk memperluas cakupan. Dengan jaringan masjid dan mushalla, pendataan warga miskin dan pekerja rentan bisa dilakukan lebih presisi. Potensi zakat, infak, dan sedekah di Manokwari masih bisa dioptimalkan.

Yang tak kalah penting adalah koordinasi dengan pemerintah provinsi. Sebab, Baznas Papua Barat berada di level provinsi, sementara Pemkab Manokwari adalah mitra di level kabupaten. Sinergi tiga pihak—Baznas RI, Baznas Papua Barat, dan Pemkab Manokwari—harus dijaga agar tidak saling tumpang tindih.

Jika kolaborasi ini berjalan konsisten, Manokwari bisa menjadi contoh bagaimana dana umat dan anggaran daerah bekerja bersama menangani masalah sosial. Bukan tidak mungkin model ini direplikasi kabupaten lain di Papua Barat.

Analisis Redaksi: kolaborasi yang perlu diuji, bukan hanya dirayakan

Langkah Pemkab Manokwari menggandeng Baznas patut diapresiasi. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Namun, apresiasi harus disertai pengawasan. Sebab, kolaborasi yang hanya berhenti pada pernyataan dan foto bersama tidak akan menyelesaikan masalah sosial yang nyata.

Angka delapan rumah layak huni, 17 pelaku usaha kecil, dan 39 pekerja rentan memang terdengar konkret. Tetapi, skala itu masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan riil di Manokwari. Publik perlu tahu bagaimana kriteria penerima manfaat ditetapkan, apakah ada mekanisme audit, dan bagaimana transparansi laporan keuangannya.

Baznas memiliki potensi besar karena jaringan masjid dan mushalla. Namun, potensi itu juga membawa risiko: kedekatan dengan komunitas keagamaan bisa membuat distribusi bantuan rentan terhadap bias. Profesionalisme pengelolaan zakat harus dijaga, termasuk dalam hal pendataan dan penyaluran.

Pemerintah kabupaten juga perlu memastikan bahwa kolaborasi ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab fiskal. Dana zakat bukan pengganti anggaran negara, melainkan pelengkap. Jika pemerintah daerah terlalu bergantung pada Baznas, program sosial bisa rapuh ketika penghimpunan zakat menurun.

Yang paling krusial adalah keberlanjutan. Harapan Suli Pelu agar kolaborasi direalisasikan secara berkelanjutan harus dijawab dengan perencanaan jangka panjang. Jangan sampai program hanya berjalan setahun, lalu berhenti karena pergantian pejabat atau kendala anggaran.

Pada akhirnya, keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari berapa banyak pejabat yang hadir dalam pertemuan, tetapi dari berapa banyak keluarga dhuafa yang benar-benar merasakan manfaatnya. Publik Manokwari berhak menuntut bukti, bukan janji.

Sumber: papuatengah.antaranews.com, baznas.go.id