Jimly Asshiddiqie: UUD Tak Wajibkan Calon Wapres Pengganti Gibran dari Partai Pengusung

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung. Menurutnya, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR.

Pernyataan itu disampaikan Jimly usai menjadi narasumber diskusi publik bertema Sosialisme Islam di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menjawab polemik yang mencuat setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis siang, 12 November 2026.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Kekosongan Kursi Wapres

Gibran Rakabuming Raka resmi meninggalkan Istana Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum pergi, ia menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden. Momen itu terekam dalam foto Antara dan menjadi penanda berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden ke-14 tersebut.

Pengunduran diri Gibran langsung memunculkan pertanyaan konstitusional: siapa yang berhak mengisi kursi wapres, dan dari mana asal calonnya? Presiden kini memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR. Namun, aturan turunan soal asal-usul calon menjadi perdebatan.

Jimly menilai kekosongan jabatan wapres harus segera diisi. "(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly, dikutip dari ANTARA News.

Pertanyaan "asalnya dari mana" itulah yang menjadi inti polemik. Sebab, menurut Jimly, ada perbedaan antara bunyi UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Perbedaan Aturan UUD 1945 dan UU MD3 Soal Asal Calon Wapres

Jimly menjelaskan bahwa dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung. Ketentuan itu tidak ditemukan dalam UUD 1945.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai—artinya diajukan presiden—dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujar Jimly.

Dengan kata lain, UUD 1945 hanya mengatur mekanisme pengisian kekosongan wapres melalui usulan presiden kepada MPR. Tidak ada frasa yang mewajibkan calon berasal dari partai politik pengusung. Jimly menegaskan bahwa persoalan asal-usul calon bukanlah mandat konstitusi, melainkan ketentuan yang muncul di level undang-undang.

Perbedaan ini menimbulkan dua tafsir. Satu pihak berpegang pada UU MD3 yang menyebut calon dari partai pengusung. Pihak lain merujuk pada UUD 1945 yang tidak memuat syarat tersebut. Jimly berada di barisan yang menekankan supremasi konstitusi.

Jimly Asshiddiqie dan Pandangan Soal Kewenangan Presiden

Jimly Asshiddiqie bukan nama baru dalam perdebatan hukum tata negara Indonesia. Ia dikenal sebagai pakar yang sering memberikan penafsiran atas persoalan konstitusi, termasuk saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pandangannya soal kekosongan jabatan wapres kali ini menegaskan bahwa presiden memegang peran kunci.

Menurut Jimly, presiden memiliki kewenangan penuh untuk memilih dua nama yang akan diajukan ke MPR. Tidak ada kewajiban bahwa nama-nama itu harus berasal dari partai pengusung. "Tinggal presiden memilih dua nama," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi publik di DPP PKB, Jakarta. Kehadiran Jimly di forum tersebut menunjukkan bahwa isu kekosongan wapres menjadi perhatian lintas partai. Diskusi bertema Sosialisme Islam itu menjadi latar di mana Jimly menjawab pertanyaan wartawan soal pengganti Gibran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau MPR mengenai nama calon yang akan diajukan. Yang jelas, menurut Jimly, MPR sudah siap menerima dua calon dari presiden.

Dampak Polemik Terhadap Proses Pengisian Kursi Wapres

Polemik soal asal calon wapres berpotensi memperlambat proses pengisian kursi wapres. Jika tafsir UU MD3 dipegang, presiden harus memilih calon dari partai pengusung. Jika tafsir UUD 1945 yang dipakai, presiden memiliki ruang lebih luas.

Perbedaan ini bisa memicu perdebatan di MPR. Sebagai lembaga yang berwenang memilih wapres, MPR perlu memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi syarat konstitusional. Jimly menegaskan bahwa MPR siap menerima dua calon, tetapi prosesnya tetap bergantung pada keputusan presiden.

Bagi publik, isu ini menyangkut legitimasi pengganti Gibran. Jika calon yang diajukan tidak berasal dari partai pengusung, sebagian pihak mungkin mempertanyakan dasar hukumnya. Sebaliknya, jika merujuk UU MD3, ruang presiden menjadi lebih sempit.

Jimly tidak merinci langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika terjadi sengketa tafsir. Namun, pernyataannya memberi sinyal bahwa UUD 1945 adalah rujukan utama. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD berada di atas undang-undang.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Presiden

Setelah Gibran resmi mundur, bola kini berada di tangan presiden. Presiden harus mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR. Jimly menekankan bahwa proses itu harus segera dilakukan karena kursi wapres tidak boleh kosong terlalu lama.

Belum diketahui kapan presiden akan mengumumkan nama calon. MPR disebut sudah siap menerima usulan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai kriteria atau asal partai calon yang akan dipilih.

Yang pasti, menurut Jimly, kewenangan presiden tidak dibatasi oleh keharusan mengambil calon dari partai pengusung. "Di Undang-Undang Dasar tidak ada" ketentuan itu, tegasnya. Pernyataan ini menjadi rujukan penting bagi publik yang mengikuti perkembangan politik nasional.

Pengunduran diri Gibran dan proses pengisian kursi wapres akan terus menjadi sorotan. Semua mata kini tertuju pada langkah presiden dan keputusan MPR. Untuk informasi lebih lanjut soal dinamika politik terkini, pantau terus pemberitaan di ANTARA News.

Analisis Redaksi

Pernyataan Jimly Asshiddiqie membuka ruang tafsir yang lebih luas atas pengisian kursi wapres. Dengan menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon dari partai pengusung, ia seolah memberi presiden keleluasaan untuk memilih nama terbaik tanpa terikat asal partai. Namun, keleluasaan itu tetap harus berpijak pada aturan yang berlaku.

Di sisi lain, UU MD3 yang menyebut calon dari partai pengusung tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai produk legislasi, UU MD3 mengikat secara hukum. Perbedaan antara UUD dan UU ini adalah persoalan hierarki yang perlu diselesaikan dengan hati-hati. Jika presiden mengabaikan UU MD3, potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi terbuka lebar.

Publik berhak mendapatkan kepastian. Polemik ini bukan sekadar perdebatan akademik, melainkan menyangkut legitimasi pengganti Gibran. Presiden perlu menjelaskan dasar hukum pilihannya, apakah merujuk pada UUD 1945 atau UU MD3. Transparansi akan mengurangi kecurigaan bahwa kursi wapres dijadikan alat tawar-menawar politik.

Yang paling penting, pengisian kursi wapres jangan sampai berlarut-larut. Jimly sudah mengingatkan bahwa posisi itu harus segera diisi. Semakin lama kosong, semakin besar dampaknya terhadap pemerintahan. MPR dan presiden dituntut bergerak cepat, tanpa mengorbankan proses yang konstitusional.

Sumber: antaranews.com