Stigma Anarkisme: Menyingkap Transformasi Mitos Kekerasan Jadi Praksis Sosial

Anarkisme sering dicap sebagai gerakan kekerasan dan chaos. Namun, anarkisme sosial justru mengajukan pertanyaan lebih mendasar: bagaimana masyarakat bisa mengelola diri tanpa negara?

Mengapa Anarkisme Dilekatkan dengan Kekerasan?

Stigma anarkisme sebagai identik dengan kekerasan bukan hal baru. Sejak abad ke-19, media dan negara kerap menyorot aksi kelompok radikal yang menggunakan bom atau kerusuhan sebagai bagian dari perjuangan. Padahal, dalam tradisi anarkisme sosial, kekerasan bukanlah tujuan, melainkan efek samping dari struktur yang menindas.

Menurut catatan sejarah gerakan sosial, istilah anarkisme pertama kali dipopulerkan oleh Pierre-Joseph Proudhon pada 1840. Ia menulis bahwa anarki adalah bentuk pemerintahan tanpa tuan. Gagasan ini kemudian berkembang melalui Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin yang menekankan solidaritas dan bantuan mutual sebagai fondasi masyarakat.

Namun, label kekerasan melekat kuat karena beberapa faksi indeed memilih jalur bersenjata. Aksi propaganda by the deed pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menciptakan citra buruk yang sulit dihapus. Media massa kala itu memberitakan ledakan bom dan pembunuhan politik sebagai representasi seluruh anarkisme.

Harakatuna dalam artikelnya menyoroti bahwa pertanyaan yang diajukan anarkisme sosial tidak berhenti pada apakah negara diperlukan atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan didistribusikan dan siapa yang berhak mengambil keputusan kolektif.

Anarkisme Sosial dan Praksis Kolektif Tanpa Negara

Anarkisme sosial menolak negara, tetapi tidak menolak organisasi. Bedanya, organisasi dibangun dari bawah ke atas, bersifat sukarela, dan tidak memaksa. Dalam praktiknya, prinsip ini tercermin dalam koperasi, serikat pekerja, dan jaringan solidaritas lingkungan.

Contoh nyata bisa dilihat pada gerakan koperasi di Mondragon, Spanyol, yang dikelola oleh pekerja tanpa hierarki manajerial kaku. Ada juga komunitas Rojava di Suriah utara yang menerapkan federalisme demokratik, meski menghadapi kritik karena konteks perang.

Di Indonesia, semangat gotong royong dan arisan warga sering dianggap sebagai bentuk praksis anarkis dalam skala kecil. Warga mengelola sumber daya bersama tanpa menunggu instruksi negara. Namun, tentu saja tidak semua inisiatif lokal bisa disebut anarkisme, karena perlu ada kesadaran politik untuk membongkar relasi kuasa.

Harakatuna menekankan bahwa transformasi mitos kekerasan menjadi praksis sosial menuntut pemahaman ulang. Anarkisme bukan soal menolak semua aturan, melainkan soal membuat aturan bersama secara partisipatif.

Bagaimana Stigma Ini Bertahan di Ruang Publik?

Stigma bertahan karena tiga faktor utama. Pertama, media cenderung memilih berita konflik daripada berita kerja sama. Kedua, negara memiliki kepentingan untuk melabeli oposisi sebagai anarkis agar delegitimasi. Ketiga, pendidikan politik yang minim membuat orang sulit membedakan antara anarkisme sebagai filsafat dan anarkisme sebagai aksi rusuh.

Dalam diskursus di Indonesia, istilah anarkis sering dipakai untuk menyebut demonstran yang merusak fasilitas umum. Padahal, aksi rusuh bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk provokator atau aparat yang menyusup. Pelabelan ini memperkuat asosiasi kekerasan dan mengaburkan gagasan asli.

Harakatuna menyoroti bahwa pertanyaan anarkisme sosial lebih mendasar daripada sekadar ada atau tidaknya negara. Ini menggeser fokus dari debat normatif ke analisis relasi kuasa sehari-hari.

Relevansi Anarkisme Sosial di Indonesia

Diskusi tentang anarkisme di Indonesia masih terbatas di lingkaran akademik dan aktivis. Namun, isu-isu seperti otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat, dan koperasi pekerja memiliki kaitan erat dengan prinsip anarkis.

Misalnya, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat melawan perusahaan sering menunjukkan bagaimana negara absen atau justru berpihak pada modal. Dalam situasi itu, masyarakat membangun sistem pengelolaan sendiri berdasarkan hukum adat. Ini bukan chaos, melainkan tatanan alternatif.

Harakatuna menulis bahwa praksis sosial anarkis tidak menunggu revolusi besar. Ia hadir dalam praktik kecil sehari-hari: saling membantu, berbagi sumber daya, dan mengambil keputusan bersama.

Apa Langkah Selanjutnya?

Untuk mengubah stigma, diperlukan literasi politik yang lebih luas. Diskusi tentang anarkisme perlu dibawa ke ruang publik dengan bahasa yang mudah, tanpa menghilangkan kedalaman gagasan.

Selain itu, gerakan sosial di Indonesia bisa belajar dari anarkisme sosial tanpa harus mengadopsi labelnya. Prinsip desentralisasi, partisipasi langsung, dan solidaritas bisa diterapkan dalam organisasi masyarakat sipil.

Harakatuna sendiri mengajak pembaca untuk melihat anarkisme sebagai pertanyaan, bukan jawaban final. Pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan tetap relevan, bahkan ketika negara masih ada.

Analisis Redaksi

Stigma anarkisme sebagai kekerasan adalah warisan sejarah yang terus direproduksi oleh media dan negara. Namun, membiarkan stigma itu berarti menutup ruang dialog tentang alternatif pengelolaan masyarakat. Anarkisme sosial menawarkan kerangka berpikir yang kritis, bukan resep chaos.

Di Indonesia, di mana kepercayaan pada institusi formal sedang diuji, gagasan tentang swakelola dan solidaritas justru menemukan lahan subur. Tetapi, tanpa pemahaman yang cukup, gagasan ini mudah disalahartikan sebagai pembenaran aksi rusuh. Karena itu, literasi politik menjadi kunci.

Redaksi menilai bahwa diskusi tentang anarkisme sosial perlu dilepaskan dari bayang-bayang kekerasan. Bukan untuk mendukung chaos, melainkan untuk memperkaya khazanah demokrasi dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kekuasaan. Pertanyaan Harakatuna tentang apa yang lebih mendasar dari negara adalah pijakan yang sah untuk berpikir kritis.

Sumber: harakatuna.com, britannica.com