Indeks Supremasi Hukum 2026: Penegakan Hukum Melemah di 62 Persen Negara

Indeks Supremasi Hukum 2026 yang dirilis World Justice Project mencatat penegakan hukum melemah di 62 persen negara yang disurvei. Denmark masih mempertahankan posisi teratas, tetapi tren global menunjukkan kemunduran yang meluas.

Apa Itu Indeks Supremasi Hukum WJP

World Justice Project (WJP) adalah organisasi independen yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Sejak 2010, lembaga ini menerbitkan Indeks Supremasi Hukum atau Rule of Law Index setiap tahun.

Indeks ini mengukur sejauh mana negara-negara di dunia menjalankan prinsip supremasi hukum dalam praktik, bukan sekadar di atas kertas. Pengukuran dilakukan melalui survei terhadap rumah tangga dan wawancara dengan para ahli hukum di berbagai negara.

Hasilnya dipakai luas oleh pemerintah, organisasi internasional, akademisi, dan investor sebagai rujukan untuk menilai kualitas institusi hukum suatu negara. Skor yang turun biasanya berkorelasi dengan melemahnya kepastian berusaha dan perlindungan hak warga.

Dalam edisi 2026, temuan utamanya jelas: penegakan hukum melemah di 62 persen negara yang masuk dalam pemeringkatan. Angka itu bukan catatan kecil, melainkan mayoritas dari negara yang dinilai.

Denmark Bertahan di Puncak, Tren Global Memburuk

Denmark kembali menempati posisi teratas dalam Indeks Supremasi Hukum 2026. Negara Skandinavia itu konsisten berada di jajaran elite sejak lama karena sistem peradilannya yang bersih, transparan, dan relatif bebas dari intervensi politik.

Namun posisi Denmark bukanlah gambaran keseluruhan. Justru sebaliknya, hasil 2026 menunjukkan bahwa kemunduran terjadi di banyak negara lain. Penurunan penegakan hukum di 62 persen negara mengindikasikan bahwa masalahnya bersifat struktural, bukan kasus terisolasi di beberapa negara saja.

WJP selama ini mengukur supremasi hukum lewat delapan faktor utama:

• Pembatasan kekuasaan pemerintah
• Ketiadaan korupsi
• Keterbukaan pemerintah
• Perlindungan hak dasar
• Ketertiban dan keamanan
• Penegakan regulasi
• Peradilan pidana
• Peradilan perdata

Ketika satu atau dua faktor melemah, skor keseluruhan biasanya ikut turun. Penurunan di 62 persen negara menandakan bahwa pelemahan terjadi di lebih dari satu dimensi sekaligus.

Mengapa Penegakan Hukum Melemah di Banyak Negara

WJP dalam berbagai laporan sebelumnya menyoroti beberapa pemicu kemunduran supremasi hukum. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan politik terhadap lembaga peradilan, termasuk upaya membatasi independensi hakim dan jaksa.

Faktor lain adalah korupsi yang tetap menjadi persoalan kronis di banyak negara, serta melemahnya perlindungan terhadap kebebasan sipil. Ketika ruang bagi masyarakat sipil menyempit, fungsi kontrol terhadap kekuasaan ikut tergerus.

Konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik juga berkontribusi. Di negara-negara yang dilanda perang atau kerusuhan, sistem peradilan praktis lumpuh dan akses warga terhadap keadilan menjadi sangat terbatas.

Tekanan ekonomi turut memperburuk keadaan. Anggaran untuk lembaga peradilan sering menjadi yang pertama dipangkas ketika negara menghadapi krisis fiskal, padahal beban kasus justru meningkat.

Yang perlu dicatat, penurunan skor tidak selalu berarti hukum di negara tersebut runtuh total. Sering kali yang terjadi adalah kemunduran bertahap: proses peradilan melambat, putusan sulit dieksekusi, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum menipis.

Dampak bagi Warga dan Dunia Usaha

Melemahnya penegakan hukum berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Warga yang seharusnya mendapat perlindungan hukum menghadapi proses yang lebih lambat, mahal, dan tidak pasti.

Bagi dunia usaha, supremasi hukum adalah prasyarat utama. Investor membutuhkan kepastian kontrak, perlindungan hak milik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Ketika indeks turun, risiko investasi naik dan biaya berusaha ikut membengkak.

Organisasi masyarakat sipil juga merasakan dampaknya. Ruang advokasi yang menyempit membuat upaya memperjuangkan keadilan semakin sulit dilakukan secara terbuka.

Pada tingkat global, kemunduran supremasi hukum di mayoritas negara mempersulit kerja sama internasional di bidang penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi lintas batas dan kejahatan terorganisir.

Langkah Selanjutnya dan Respons yang Dibutuhkan

Indeks Supremasi Hukum 2026 menjadi peringatan bagi pemerintah di banyak negara. Skor yang turun biasanya mendorong seruan untuk memperkuat independensi peradilan, meningkatkan transparansi anggaran sektor hukum, dan membuka ruang partisipasi publik.

WJP sendiri menekankan bahwa indeks ini bukan sekadar pemeringkatan, melainkan alat diagnosis. Data per faktor memungkinkan pemerintah mengidentifikasi bagian mana dari sistem hukum yang paling perlu diperbaiki.

Bagi negara-negara yang skornya masih baik seperti Denmark, tantangannya adalah mempertahankan standar di tengah tekanan global. Bagi negara lain, pekerjaan rumahnya jauh lebih berat.

Informasi lebih lanjut mengenai metodologi dan data lengkap dapat dilihat melalui situs resmi World Justice Project. Rilis indeks tahunan ini biasanya diikuti diskusi publik di berbagai negara mengenai kondisi penegakan hukum masing-masing.

Analisis Redaksi

Angka 62 persen bukan statistik biasa. Itu berarti mayoritas negara di dunia yang diukur WJP bergerak ke arah yang salah dalam hal penegakan hukum. Denmark boleh tetap di puncak, tetapi puncak yang dikelilingi kemunduran bukanlah kabar baik bagi tatanan global.

Yang paling mengganggu adalah sifat kemundurannya yang bertahap. Penurunan supremasi hukum jarang terjadi lewat kudeta atau pembubaran lembaga secara dramatis. Ia berlangsung pelan: anggaran peradilan dipangkas, hakim ditekan, proses hukum diperlambat, dan kepercayaan publik terkikis sedikit demi sedikit. Ketika publik menyadari, kerusakannya sudah mengakar.

Karena itu, indeks semacam ini seharusnya dibaca sebagai peringatan dini, bukan sekadar laporan tahunan. Pemerintah yang skornya turun perlu menjelaskan penyebabnya secara terbuka, bukan menyalahkan metodologi atau mengalihkan isu. Selama penegakan hukum dianggap urusan teknis belaka, kemunduran akan terus berlanjut di negara mana pun.